Menristekdikti: Rektor yang Tak Mampu Cegah Mahasiswa Demo Akan Dihukum

Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir - JIBI/bisnis.com/Ria Theresia Situmorang
26 September 2019 17:52 WIB Yodie Hardiyan News Share :

Harianjogja.com, JAKARTA - Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir menyatakan pemerintah akan memberikan sanksi kepada rektor yang mengerahkan atau tidak mampu mencegah mahasiswa berdemonstrasi.

Pernyataan itu disampaikan oleh Nasir seusai menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (26/9/2019). "Nanti akan kami lihat sanksinya ini. Gerakannya seperti apa dia. Kalau dia [rektor] mengerahkan [mahasiswa] sanksinya keras. Sanksi keras bisa dua, bisa SP [Surat Peringatan] 1, SP2, kalau sampai menyebabkan kerugian pada negara dan sebagainya ini bisa tindakan hukum," kata Nasir.

Ketika ditanya tentang rencana mahasiswa yang masih berencana turun ke jalan, Nasir menghimbau kepada para rektor supaya memberitahu mahasiswa untuk tidak turun ke jalan. Nasir berharap mahasiswa dapat berdialog dengan pemerintah.

"Jadi jangan sampai menggerakkan [mahasiswa] yang membuat kekacauan, enggak boleh. Kekacauan nanti urusannya keamanan, urusannya nanti bagian Polri dan TNI. Kami hanya mengimbau, mereka kan insan akademik, intelektual, orang-orang terpandang pendidikannya," kata Nasir.

Ketika ditanya apakah pemerintah akan memberikan sanksi kepada rektor yang tidak bisa melarang aksi mahasiswa, Nasir mengatakan pemerintah akan memberikan sanksi itu. "Rektornya ya, kami rektornya ya yang akan kami berikan sanksi," kata Nasir yang mengatakan akan terus memantau situasi ini.

Mahasiswa dari banyak perguruan tinggi di Indonesia berdemonstrasi menentang rencana DPR mengesahkan sejumlah rancangan undang-undang sejak beberapa hari lalu. Demonstrasi itu bahkan sempat berlangsung ricuh di sejumlah lokasi.

Sejumlah pihak bahkan menilai gerakan mahasiswa menentang pengesahan sejumlah RUU itu merupakan salah satu gerakan mahasiswa yang paling besar sejak era reformasi pada 1998. 

Nasir mengatakan Presiden menginstruksikan supaya mahasiswa tidak melakukan sesuatu yang mengacaukan keamanan. "Iya, mengajak mahasiswa untuk dialog dengan baik. Tidak melakukan turun ke jalan tapi kembali ke kampus masing-masing," kata Nasir.

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia