Advertisement
Minta Audisi PB Djarum Dilanjutkan, Ganjar Pasang Badan
Peserta Audisi PB Djarum. - Ist/ Dok PB Djarum
Advertisement
Harianjogja.com, SEMARANG--Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pasang badan terkait dengan wacana keberlanjutan audisi umum beasiswa bulu tangkis yang digelar oleh PB Djarum.
"Saya minta PB Djarum silakan lanjutkan audisi. Gubernur Jawa Tengah tanggung jawab penuh jika ada apa-apa," katanya di Semarang, Rabu (11/9/2019).
Advertisement
Ganjar mengaku sudah menghubungi langsung pengurus PB Djarum yang berpusat di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah dan meminta audisi beasiswa bulu tangkis dilanjutkan.
Berdasarkan informasi yang Ganjar terima, PB Djarum secara manajemen berbeda dengan PT Djarum Kudus yang memproduksi rokok. PB Djarum telah melakukan pembinaan bulutangkis sejak 1969 dan selama ini tidak pernah berbicara tentang rokok.
"Kata pengurus PB Djarum, pak saya ini tidak bisnis rokok, saya ini cuma mengelola ini saja, cuma mengelola badminton. Lha kok saya disalahkan, begitu katanya," ujar Ganjar menirukan percakapannya dengan pengurus PB Djarum.
Menurut Ganjar, menjadi tuduhan yang aneh jika proses pembinaan yang dilakukan selama ini oleh PB Djarum dikatakan sebagai bentuk eksploitasi anak.
"Bayangkan, sejak 1969 lho, usia saya saat itu baru setahun mereka [PB Djarum] sudah konsen dalam pembinaan atlet, kok tiba-tiba sekarang disalahkan," katanya.
Politikus PDI Perjuangan itu menyebutkan, keterlibatan swasta dalam program pembinaan atlet sangat penting karena diakui atau tidak, prestasi olahraga di Indonesia saat ini masih jelek.
Kendati mendukung audisi bulu tangkis PB Djarum terus berlanjut, Ganjar meminta dorongan publik untuk membubarkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dihentikan dan meminta tidak ada lagi hastag #BubarkanKPAI di berbagai akun media sosial.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Danantara Bidik Industri Media dan Hiburan untuk Tambah Penerimaan Negara
Advertisement
Pakar Hukum Sebut Revisi UU Pemilu Wajib Memasukkan Putusan MK
Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
Advertisement
Program Cek Kesehatan Gratis Tak Ada Kabar, Pemda Diminta Mengecek
Advertisement
Menteri PANRB Tegaskan ASN Tak Boleh WFA, yang Diperbolehkan FWA
Berita Pilihan
- Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
- Pemilu dan Pilkada Diputuskan Diadakan Terpisah, DPR Pertanyakan Posisi Mahkamah Konstitusi
- Terungkap, Mantan Wali Kota Semarang Mbak Ita Melarang Pegawai Bapenda Hindari Panggilan KPK
- Sidang Suap Mantan Wali Kota Semarang, Kepala Bapenda Setor Rp1,2 Miliar ke Mbak Ita
- Pasangan Gay di Lamongan Dicokok Polisi Karena Bikin Konten Pornografi di FB-MiChat
Advertisement
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Hujan Ringan Selimuti Sejumlah Kota Besar Hari Ini Senin 30 Juni 2025
- Paket Makan Bergizi Gratis Selama Liburan Sekolah, dari Roti, Telur, hingga Buah
- Iran Kirim Surat ke PBB, Minta AS dan Israel Tanggung Jawab atas Agresi
- Donald Trump Sebut Iran Punya 4 Situs Nuklir Utama
- Polda Lampung Tindak 693 kendaraan ODOL
- Guru Ngaji di Jaksel Cabuli 10 Santri Perempuan, Begini Modusnya
- Satgas Pangan Panggil Produsen 212 Merek Beras Nakal Hari Ini
Advertisement
Advertisement
