Advertisement
10 Capim KPK Diminta Menyusun Makalah untuk Uji Kelayakan
Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (barisan pertama) menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (9/9/2019). JIBI/Bisnis - Jafry Prabu Prakoso
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal menjalani salah satu tahapan uji kelayakan dan kepatutan. Pada bagian ini, mereka akan diminta membuat makalah.
Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Desmond J Mahesa mengatakan ada 14 topik yang disediakan. Setiap calon mendapat tema yang berbeda.
Advertisement
“Tinggal calon-calon ini pertama tentu mengambil 2 kartu. 1 nomor [urut], 1 makalah. Dari situ mereka akan buat makalah,” katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (9/9/2019).
Desmond menjelaskan bahwa tema yang dibahas seputar permasalahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang saat ini dibicarakan, seperti penyidikan, surat penghentian penyidikan perkara, dan dewan pengawas KPK. Dari situ, akan ditelusuri apakah memahami berbagai isu.
“Dasar kami sebagai modal apakah mereka paham tidak. Nah, tentunya bagi anggota yang akan menyeleksi 14 pertanyaan ini kan hasil diskusi persoalan-persoalan yang hari ini jadi catatan-catatan bagaimana baik-buruk KPK ke depan. 14 ini jadi patokan kami,” jelasnya.
Saat ini, ada 10 calom pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Mereka adalah Alexander Marwata (Komisioner KPK), Firli Bahuri (Anggota Polri), I Nyoman Wara (Auditor BPK), Johanis Tanak (Jaksa), Lili Pintauli Siregar (Advokat), Luthfi Jayadi Kurniawan (Dosen), Nawawi Pomolango (Hakim), Nurul Ghufron (Dosen), (Roby Arya B (PNS Sekretariat Kabinet), dan Sigit Danang Joyo (PNS Kementerian Keuangan).
Hasil uji kelayakan dan kepatutan ini akan menyaring setengahnya dan menjadi lima pimpinan terpilih. Akan tetapi bisa saja semuanya atau sebagian tidak lolos penilaian. Jumlah komisioner KPK berdasarkan regulasi berjumlah lima orang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Danantara Bidik Industri Media dan Hiburan untuk Tambah Penerimaan Negara
Advertisement
Pakar Hukum Sebut Revisi UU Pemilu Wajib Memasukkan Putusan MK
Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
Advertisement
Program Cek Kesehatan Gratis Tak Ada Kabar, Pemda Diminta Mengecek
Advertisement
Menteri PANRB Tegaskan ASN Tak Boleh WFA, yang Diperbolehkan FWA
Berita Pilihan
- Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
- Pemilu dan Pilkada Diputuskan Diadakan Terpisah, DPR Pertanyakan Posisi Mahkamah Konstitusi
- Terungkap, Mantan Wali Kota Semarang Mbak Ita Melarang Pegawai Bapenda Hindari Panggilan KPK
- Sidang Suap Mantan Wali Kota Semarang, Kepala Bapenda Setor Rp1,2 Miliar ke Mbak Ita
- Pasangan Gay di Lamongan Dicokok Polisi Karena Bikin Konten Pornografi di FB-MiChat
Advertisement
Top Ten News Harianjogja.com, Selasa 1 Juli 2025: Imbauan Sultan, SPMB Jogja, Ganti Rugi Tol Jogja hingga Pajak Belanja Online
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Pemerintah Klaim Megaproyek Baterai Kendaraan Listrik di Karawang Serap 8 Ribu Tenaga Kerja
- Palestina Minta Internasional Desak Penghentian Kekerasan oleh Pemukim Israel di Tepi Barat
- Hujan Ringan Selimuti Sejumlah Kota Besar Hari Ini Senin 30 Juni 2025
- Paket Makan Bergizi Gratis Selama Liburan Sekolah, dari Roti, Telur, hingga Buah
- Iran Kirim Surat ke PBB, Minta AS dan Israel Tanggung Jawab atas Agresi
- Donald Trump Sebut Iran Punya 4 Situs Nuklir Utama
- Polda Lampung Tindak 693 kendaraan ODOL
Advertisement
Advertisement
