Advertisement
Pelantikan Tanpa Anggaran Jas, Ini Kata Anggota DPRD DIY Terpilih
Ilustrasi Gedung DPRD DIY
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—Berbeda dengan daerah lain, pelantikan anggota DPRD DIY periode 2019-2024 tidak menggunakan anggaran pengadaan Sipil Lengkap (PSL) berupa jas. Anggota legislatif itu harus mengusahakan sendiri PSL yang akan dikenakan saat pelantikan.
Sebanyak 55 orang calon anggota DPRD DIY yang akan dilantik terdiri dari 26 orang merupakan petahana, sedangkan 29 lainnya adalah pendatang baru. Adapun anggaran pelantikan anggota DPRD DIY tercatat Rp102 juta yang digunakan untuk keperluan vital seperti sewa tenda, kursi, panggung, taman serta konsumsi.
Advertisement
Anggota Komisi C DPRD DIY yang juga kembali dilantik sebagai Anggota DPRD DIY periode 2019-2024 Huda Tri Yudiana tak mempersoalkan jika dalam pelantikan tanpa ada anggaran jas. Apalagi anggaran pengadaan jas tersebut memang tak disetujui secara bersama karena dikhawatirkan adanya kesalahan penafsiran PP No.18/2017, mengingat saat akan dilantik tersebut mereka belum berstatus sebagai anggota dewan.
Adapun dalam PP tersebut mengamanatkan, bahwa anggota DPRD mendapatkan dua kali Pakaian Sipil Lengkap (PSL) dalam satu periode. Di sisi lain, menurut Huda, anggaran tersebut bisa dialokasikan untuk kebutuhan lain berkaitan dengan masyarakat yang lebih penting.
BACA JUGA
“Meski pun minim, itu sudah cukup untuk mendukung keperluan pelantikan. Saya kira lebih baik hemat anggaran dari pada pemborosan,” katanya Rabu (28/8/2019).
Politikus PKS ini mengatakan dalam pelantikan itu terpenting adalah sumpah janji bahwa anggota DPR dilantik untuk menjalankan amanat rakyat dalam rangka membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Huda meyakini tanpa diadakan melalui APBD, semua yang dilantik menjadi anggota dewan sudah memiliki jas pribadi yang bisa dipakai saat acara pelantikan.
“Melalui anggaran minim, pelantikan dengan penuh kesederhanaan ini tentu lebih baik, bisa memberikan kesan kepada seluruh wakil rakyat bahwa mereka dilantik untuk perjuangan rakyat. Saya yakin mereka bisa memenuhi protokoler soal jas ini tanpa harus dianggarkan,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Tikus Masuk Kabin, Penerbangan KLM Terpaksa Dibatalkan
Legenda NASCAR Greg Biffle Tewas dalam Kecelakaan Jet
KPK Tangkap Bupati Bekasi Ade Kuswara dalam OTT
OTT KPK di Banten, Kejagung Benarkan Ada Jaksa Terlibat
Advertisement
Kemendukbangga-BKKBN Ajak Gen Z Lawan Bullying lewat Gen Z Fest
APP Gandeng Gama Multi Group UGM Kembangkan Hunian Mahasiswa
KPK Tangkap Enam Orang dalam OTT di Kalimantan Selatan
Apindo Minta Gubernur Tetapkan Upah Minimum 2026 Tanpa Politisasi
Kakak Sulung Berpulang, Unggahan Atalia Praratya Mengharukan
Advertisement
China Sanksi Mantan Jenderal Jepang Terkait Isu Taiwan
Amnesty Kecam Kepala Menteri Bihar Usai Tarik Hijab Perempuan di India
Menaker Yassierli: WFA 29 sampai 31 Desember Tak Kurangi Upah
Berkas Lengkap, Kasus Wamenaker Ebenezer Masuk Tahap JPU
PIP 2025: Cara Cek Penerima dan Besaran Dana Lengkap
Advertisement
Cegah Anak Tersesat, Masjidil Haram Sediakan Gelang Identitas
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Apple Izinkan Toko Aplikasi Alternatif di Jepang, Komisi 5 Persen
- Menaker Yassierli: WFA 29 sampai 31 Desember Tak Kurangi Upah
- Sleman Hentikan Infrastruktur Sampah 2026, Fokus Transfer Depo
- Amnesty Kecam Kepala Menteri Bihar Usai Tarik Hijab Perempuan di India
- Jawa Tengah Sumbang 57 Warisan Budaya Takbenda Indonesia 2025
- Wanita Jepang Menikah dengan AI, Gunakan Kacamata AR
- Bupati Bantul Terbitkan SE Gemar, Ayah Wajib Ambil Rapor
Advertisement
Advertisement
