Advertisement
Pasca-Blackout, Ini Langkah Terbaik yang Harus Dilakukan PLN

Advertisement
Harianjogja.com, BALIKPAPAN — Energy Watch menyebutkan langkah terbaik yang harus segera dilakukan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) adalah wacana peningkatan mutu pelayanan pascaperistiwa blackout pada awal bulan ini.
“PLN harus terus melakukan peningkatan pelayanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat. Saya melihatnya, kejadian yang kemarin semoga bisa menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak untuk lebih memperbaiki lagi kekurangan yang ada selama ini,” ujar Mamit Setiawan, Direktur Eksekutif Energy Watch melalui keterangan resmi Sabtu (24/8/2019).
Advertisement
Ia memperkirakan kompensasi yang harus dibayar PLN akibat padamnya aliran Jakarta dan sebagian Jawa pada Minggu (4/8/2019) setidaknya mencapai Rp1 triliun. Menurut Mamit perhitungan angka itu sudah disesuaikan dengan Kepmen ESDM No. 27 tahun 2017.
“Kalau berdasarkan aturan yang lama kan 20 persen (untuk non adjustment) dan 35 persen (tarif adjusment), besarnya kompensasi yang bisa diberikan kepada masyarakat. Walaupun akhirnya, kalau tidak salah PLN akan menggratiskan atau memotong bea terdampak,” terang Mamit.
Dengan demikian kalau ada yang berencana meminta denda kompensasi lebih dari itu tentunya bakal memberatkan perusahaan.
“Saya kira, dengan denda yang sekarang pun, mau tidak mau PLN berpotensi kehilangan pendapatan hampir Rp1 triliun. Saya kira itu sudah cukup besar dan sangat memberatkan PLN," ujar dia.
Dia mengkhawatirkan dengan tanggung jawab kelistrikan yang sebesar itu dan denda yang lebih besar lagi, malah bisa terjadi pemutusan aliran listrik lagi, blackout kembali.
Di sisi lain, Anggota DPR RI dari Komisi VI Sartono Hutomo memaparkan, PLN sebagai perusahaan yang telah berdiri selama puluhan tahun seharusnya tetap konsisten melakukan pengecekan berkala terhadap berbagai fasilitas dan jaringannya. Dengan demikian kondisi blackout kemarin bisa dihindari.
"Di masa sidang berikutnya, kami juga ingin tahu apa saja permasalahan PLN, mengapa bisa terjadi blackout. Dan kalau memang ada permasalahan yang perlu penguatan dan dukungan dari parlemen, kami dari DPR RI dan Komisi VI akan memberikan support supaya hal-hal seperti itu tidak terjadi lagi," ujar Sartono.
Dengan dukungan tersebut, Sartono berharap ke depannya tidak akan terulang kembali berbagai permasalahan yang terjadi saat ini.
"Kita bisa membahas permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan. Kita akan adakan evaluasi total. Karena PLN ini sangat strategis. Jadi kita harus memahami bagaimana peristiwa kemarin terjadi dan bagaimana agar berhenti semua persoalannya,” ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Kasus Pemerasan Artis Sinetron MR, Polisi Menyita Enam Video Syur Sesama Jenis
- Adik Ipar Ganjar Pranowo Dituntut 5,5 Tahun Penjara karena Korupsi Pembangunan Jembatan Sungai Gintung
- Akan Tenggelam, Ribuan Warga Tuvalu Ajukan Visa Iklim untuk Bermigrasi ke Australia
- Buntut Tragedi di Maluku Tenggara, UGM Evaluasi Sistem KKN
- Para Advokat Perekat Nusantara dan TPDI Somasi Gibran, Untuk Segera Mundur Sebagai Wapres
Advertisement

Keputusan MK 135 Belum Jadi Solusi Persoalan Demokrasi Elektoral
Advertisement

Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Bahas Isu Jual-Beli Pulau Bersama Komisi II DPR RI, Menteri ATR/Kepala BPN Tegaskan Tanah di Indonesia Tidak Bisa Dimiliki Asing
- Jumlah Jemaah Haji Meninggal Dunia Terus Bertambah, Capai 418 Orang
- Dirut Sritex Iwan Lukminto Klaim Uang Tunai Rp2 Miliar Disita Kejagung Adalah Tabungan Keluarga
- Viral Video Pria Pamer Senjata Api dan Mengaku dari Ring 1 Istana, Pelaku Diringkus Polisi
- KPK Cekal Mantan Wadirut BRI ke Luar Negeri Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan EDC
- Kejagung Periksa Pihak Google Terkait Penyidikan Dugaan Korupsi Laptop Chromebook
- Kemenag Siapkan Regulasi Terkait Tata Kelola Rumah Doa
Advertisement
Advertisement