Jokowi: Penahanan Roy Suryo itu Kewenangan Kejaksaan
Jokowi menegaskan penahanan Roy Suryo dan Dokter Tifa kewenangan kejaksaan. Keduanya tidak ditahan dalam kasus dugaan pencemaran nama baik.
Jusuf Kalla. /Bisnis Indonesia-Dwi Prasetya
Harianjogja.com, JAKARTA - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengungkapkan kekhawatirannya apabila GBHN kembali dihidupkan.
Ia menilai penghidupan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) melalui amandemen terbatas UUD 1945 akan berdampak pada Pemilihan Presiden (Pilpres).
Menurut dia jika GBHN hidup kembali, maka pada saat Pilpres nanti calon presiden dan wakil presiden tidak bisa lagi mengampanyekan visi-misinya sendiri. Sebab, mereka mesti mengikuti GBHN tersebut.
"Kalau GBHN itu dimunculkan kembali maka efeknya adalah pemilihan presiden itu tidak bisa lagi berkampanye menyampaikan visi masing-masing," kata Kalla di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (20/8/2019).
"Karena itu rakyat tidak bisa memilih lagi apa yang dia mau," imbuhnya.
Jika nantinya Presiden sudah terpilih, maka ia hanya melaksanakan program-program yang sudah digariskan dalam GBHN. Walhasil, Kepala Negara tidak memiliki programnya sendiri.
"Apabila GBHN didorong banyak sekali efeknya. Saya dua kali jadi badan pekerja jadi paham UUD. Kita buat, setelah dibuat, disahkan baru kita pilih Presiden. Presiden tidak punya program apa-apa, hanya harus melaksanakan program GBHN," ungkap JK.
JK juga khawatir penghidupan kembali GBHN akan berdampak pada sistem pemilihan langsung. Karena itu, apabila GBHN tetap ingin dihidupkan, maka harus disinkronkan dengan sistem pemilihan langsung tersebut.
"Kalau pemilihan langsung, maka bagaimana mensinkronkan GBHN dengan pemilihan langsung. Ini agak bertentangan, jadi harus disinkronkan," ucap dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Okezone.com
Jokowi menegaskan penahanan Roy Suryo dan Dokter Tifa kewenangan kejaksaan. Keduanya tidak ditahan dalam kasus dugaan pencemaran nama baik.
Jadwal KRL Jogja–Solo Sabtu 27 Juni 2026 lengkap, tarif Rp8.000, perjalanan fleksibel dari pagi hingga malam.
Jadwal KRL Solo–Jogja Sabtu 27 Juni 2026 lengkap dari pagi hingga malam, tarif tetap Rp8.000, praktis dan tepat waktu.
Harga Biosolar B50 harus kompetitif agar diminati. Pemerintah targetkan hentikan impor solar mulai Juli 2026.
Prabowo ungkap dugaan demo dibayar. KSP Dudung sebut informasi presiden akurat dan berpotensi ditindak secara hukum.
Isu retaknya hubungan Prabowo dan Jokowi mencuat. Pengamat UNS menilai belum ada konflik terbuka jelang Pemilu 2029.