Rekening PPPK dan OB Dipakai Menampung Uang Korupsi Muara Enim
KPK mengungkap rekening PPPK dan office boy diduga dipakai menampung uang korupsi kasus pengadaan di Muara Enim. Barang bukti Rp1,9 miliar disita.
Jusuf Kalla. /Bisnis Indonesia-Dwi Prasetya
Harianjogja.com, JAKARTA - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengungkapkan kekhawatirannya apabila GBHN kembali dihidupkan.
Ia menilai penghidupan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) melalui amandemen terbatas UUD 1945 akan berdampak pada Pemilihan Presiden (Pilpres).
Menurut dia jika GBHN hidup kembali, maka pada saat Pilpres nanti calon presiden dan wakil presiden tidak bisa lagi mengampanyekan visi-misinya sendiri. Sebab, mereka mesti mengikuti GBHN tersebut.
"Kalau GBHN itu dimunculkan kembali maka efeknya adalah pemilihan presiden itu tidak bisa lagi berkampanye menyampaikan visi masing-masing," kata Kalla di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (20/8/2019).
"Karena itu rakyat tidak bisa memilih lagi apa yang dia mau," imbuhnya.
Jika nantinya Presiden sudah terpilih, maka ia hanya melaksanakan program-program yang sudah digariskan dalam GBHN. Walhasil, Kepala Negara tidak memiliki programnya sendiri.
"Apabila GBHN didorong banyak sekali efeknya. Saya dua kali jadi badan pekerja jadi paham UUD. Kita buat, setelah dibuat, disahkan baru kita pilih Presiden. Presiden tidak punya program apa-apa, hanya harus melaksanakan program GBHN," ungkap JK.
JK juga khawatir penghidupan kembali GBHN akan berdampak pada sistem pemilihan langsung. Karena itu, apabila GBHN tetap ingin dihidupkan, maka harus disinkronkan dengan sistem pemilihan langsung tersebut.
"Kalau pemilihan langsung, maka bagaimana mensinkronkan GBHN dengan pemilihan langsung. Ini agak bertentangan, jadi harus disinkronkan," ucap dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Okezone.com
KPK mengungkap rekening PPPK dan office boy diduga dipakai menampung uang korupsi kasus pengadaan di Muara Enim. Barang bukti Rp1,9 miliar disita.
Bedah buku Homepower di Jogja tekankan pentingnya keluarga sebagai sumber kekuatan dan dorong budaya literasi masyarakat.
UMKM Gunungkidul didorong manfaatkan media sosial untuk pemasaran digital guna meningkatkan omzet dan daya saing usaha.
Solusi Bangun Indonesia operasikan fasilitas ekspor semen di Tuban, targetkan pasar AS dan global.
PMII DIY mendorong mahasiswa memperkuat analisis kebijakan publik agar gerakan kampus lebih strategis dan berdampak bagi masyarakat.
PPDB Jogja 2026 disorot DPRD Kota Yogyakarta. Disdikpora diminta menutup celah titip KK dan memperkuat verifikasi data kependudukan.