Advertisement
Puan Maharani: PDIP Undang Prabowo Subianto Hadiri Kongres
Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bertemu di kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar Jakarta Pusat, Rabu (24/7/2019). Turut dalam pertemuan itu anak Megawati Prananda Prabowo dan Puan Maharani, Politikus PDIP Pramono Anung, Budi Gunawan, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, dan Ketua DPP Gerindra Edhy Prabowo. - Istimewa
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA-- Kongres Kelima PDIP yang akan digelar di Bali pada 8-11 Agustus 2019, dipastikan mengundang Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk hadir. Hal itu disebutkan oleh tokoh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Puan Maharani Nakshatra Kusyala.
"Kita undang beliau dan beliau menyampaikan kalau tidak ada hal-hal yang menyebabkan tidak bisa, beliau akan hadir," kata Puan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (5/8/2019).
Advertisement
Ia mengaku PDIP belum mendapat konfirmasi selanjutnya saat menjelang pelaksanaan kongres itu.
"Ini kan undangannya waktu saat makan nasi goreng bareng-bareng," jelas Puan yang juga Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan itu.
Ia menyebutkan Kongres PDIP itu akan membahas percepatan dan peningkatan soliditas partai untuk ikut bersama-sama membangun bangsa dan negara bersama pemerintah.
Kongres Ke-5 PDIP itu akan digelar pada 8-11 Agustus 2019 di Pantai Matahari Terbit, Bali. Kongres juga bertujuan memperkuat kaderisasi kepemimpinan dari tingkat anak ranting hingga pusat.
Mengenai posisi sebagai calon Ketua DPR, Puan mengatakan belum ada pembahasan.
"Memang sesuai UU MD3, Pemilu itu memberikan kesempatan kepada parpol untuk berkompetisi dalam pemilu. Sehingga pilihan rakyat yang dilakukan pada saat pemilu mendapatkan suara terbanyak akan menjadi ketua dari pimpinan DPR," katanya.
Menurut dia, PDIP sebagai partai pemenang pemilu sesuai UU akan mendapatkan Ketua DPR. "Tapi siapa yang akan ditunjuk di sana ya tentu saja salah satunya orang yang sudah cukup berpengalaman dan mempunyai suara terbanyak," jelasnya.
Ketika ditanya nama dirinya sering disebut sebagai calon Ketua DPR dan Calon Ketua Umum PDIP, Puan menjawab singkat. "Ya amin, doain saja," katanya.
Ketika ditanya apakah Kongres PDIP nanti juga akan membahas sosok setelah Jokowi pada 2024, Puan mengatakan masih lama sekali.
"Dilantik 2 periode saja belum. Tunggu Oktober, belum ngomongin itu," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Harga Tiket Mendaki Gunung Fuji Jepang Kini Naik Dua Kali Lipat
Nikita Mirzani Diborgol Saat Hadiri Sidang di PN Jaksel
Advertisement
Hasil Seleksi PPPK Kemenag: 17.154 Dinyatakan Lolos, Ini Link Pemberkasan
Presiden Prabowo Jadi Inspektur Upacara HUT Ke-79 Bhayangkara
Advertisement
Daftar Perombakan Direksi Garuda Indonesia: Mawardi Yahya Jadi Komisaris
Danantara Bidik Industri Media dan Hiburan untuk Tambah Penerimaan Negara
Kementrans Berjanji Tuntaskan Penerbitan SHM 129.553 Bidang Lahan Transmigran
Advertisement
Berita Pilihan
- Harga Tiket Mendaki Gunung Fuji Jepang Kini Naik Dua Kali Lipat
- Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
- Pemilu dan Pilkada Diputuskan Diadakan Terpisah, DPR Pertanyakan Posisi Mahkamah Konstitusi
- Terungkap, Mantan Wali Kota Semarang Mbak Ita Melarang Pegawai Bapenda Hindari Panggilan KPK
- Sidang Suap Mantan Wali Kota Semarang, Kepala Bapenda Setor Rp1,2 Miliar ke Mbak Ita
Advertisement
Puluhan Warga Gunungkidul Ingin Bekerja di Luar Negeri, Taiwan Jadi Tujuan Favorit
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Indonesia Waspadai Penutupan Selat Hormuz
- Duh! 20 Persen Anak SLTA Putus Sekolah
- Pasangan Gay di Lamongan Dicokok Polisi Karena Bikin Konten Pornografi di FB-MiChat
- Sidang Suap Mantan Wali Kota Semarang, Kepala Bapenda Setor Rp1,2 Miliar ke Mbak Ita
- Menteri PANRB Tegaskan ASN Tak Boleh WFA, yang Diperbolehkan FWA
- Terungkap, Mantan Wali Kota Semarang Mbak Ita Melarang Pegawai Bapenda Hindari Panggilan KPK
- Pemilu dan Pilkada Diputuskan Diadakan Terpisah, DPR Pertanyakan Posisi Mahkamah Konstitusi
Advertisement
Advertisement
