Bekas TPA Jatibarang Semarang Terbakar, Penyebab Belum Pasti
Bekas TPA Jatibarang Semarang terbakar seluas 3 hektare. Damkar menyebut sampah masih dibuang dan penyebab kebakaran belum dipastikan.
Ilustrasi BPJS Kesehatan./Bisnis Indonesia-Nurul Hidayat
Harianjogja.com, JAKARTA- Iuran jaminan kesehatan nasional akan naik tak lama lagi.
Pemerintah bakal memastikan besaran iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada Jumat (2/8/2019) mendatang.
Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla sempat menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyetujui kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Langkah pemerintah tersebut dilakukan, untuk menghentikan kemelut defisit sebesar Rp 19,41 triliun.
Namun, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan kenaikan itu baru direncanakan. Ia menambahkan, justru pemerintah masih akan melakukan rapat yang melibatkan menteri-menteri terkait untuk memutuskan perencanaan tersebut.
"Besok tanggal 2, hari Jumat akan bincang-bincang dengan Menko PMK, Menteri Keuangan, Menteri Sosial, Menkes untuk melihat bahwa JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) itu seperti apa yang seharusnya, kan gitu, sehingga kalau sudah semuanya baru kita tahu berapa sih sebenarnya," kata Mardiasmo di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (31/7/2019).
Dalam rapat itu, selain membahas keputusan kenaikan iuran BPJS juga perkembangan dari rapat terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan pada Senin (29/7/2019) lalu. Dalam rapat itu, BPJS diminta memperbaiki segala teknis yang dinilai masih carut marut.
"Menkes sudah memberikan evaluasi terhadap kelas rumah sakit, rujuk balik sudah, dana kapitasi juga sudah dari Mendagri, jadi ini sedang (dijalankan) semuanya. Nah jumat tanggal dua, silahkan datang lagi, apa hasilnya," tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Suara.com
Bekas TPA Jatibarang Semarang terbakar seluas 3 hektare. Damkar menyebut sampah masih dibuang dan penyebab kebakaran belum dipastikan.
Pemkab Kulonprogo melakukan monev terhadap 10 SPPG dan membekukan empat unit untuk mencegah kejadian fatal MBG kembali terulang.
Wali Kota Jogja Hasto Wardoyo meminta warga melaporkan dugaan pungli dan premanisme melalui JSS maupun kanal pengaduan lainnya.
DPRD Kulonprogo mendesak Pemkab membenahi akses jalan wisata dan memperkuat promosi luar daerah untuk meningkatkan kunjungan.
Banjir bandang menerjang Solok Senin malam. Jalan Solok-Padang tak bisa dilewati dan warga diminta menjauh dari lokasi bencana.
Skor SPI Kementerian ATR/BPN turun 4,58 poin dalam dua tahun menjadi 71,30 pada 2025 dan masuk kategori rentan menurut KPK.