Pembubaran TKN, PPP Sebut Tak Ada Pembahasan Jatah Menteri
Presiden terpilih periode 2019-2024 Joko Widodo (kiri) bersama Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto berjalan memasuki lokasi pertemuan dengan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf Amin, di Jakarta, Jumat (26/7/2019). Agenda pertemuan membahas pembubaran TKN. - Antara/Akbar Nugroho Gumay Harianjogja.com, JAKARTA – Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan tidak ada pembahasan soal bagi-bagi kursi menteri dalam acara pembubaran Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
Menurut Arsul, Jokowi hanya berpesan agar Koalisi Indonesia Kerja (KIK) tetap kompak. Jokowi juga disebutnya berpesan agar relawan dan parpol pendukungnya memberi usulan nama-nama bakal calon menteri.
"Di dalam kami tidak ngomongin soal [bagi-bagi] kursi [menteri]," ujar Arsul di kawasan Menteng, Jakarta, Jumat (26/7/2019).
Jokowi, kata Arsul, menyebutkan kriteria-kriteria yang diperlukan untuk menjadi menteri pada kabinet baru. Beberapa syaratnya yakni memiliki jiwa kepemimpinan yang baik, mau bekerja keras dan berintegritas.
"Artinya beliau terbuka untuk menerima usulan calon menteri dari semua kelompok pendukungnya, tidak hanya parpol," tuturnya.
Pada kesempatan yang sama, Arsul juga menyatakan belum ada pembicaraan mengenai kemungkinan Gerindra dan Demokrat bergabung di KIK. PPP dikatakan menyerahkan sepenuhnya urusan rencana bergabungnya Demokrat dan Gerindra ke KIK.
Pendapat lain dikemukakan Sekjen Golkar Lodewijk Freidrich Paulus. Menurutnya, persoalan ada tidaknya penambahan anggota KIK akan ditentukan kesepakatan ketua umum parpol pendukung Jokowi dan presiden terpilih sendiri.
Lodewijk mengemukakan visi dan misi Gerindra sebenarnya selaras dengan Jokowi. Namun, hal itu tak menjamin Gerindra akan bergabung dengan KIK.
"Politik ini sangat cair. Kita juga tidak menyangka bahwa proses rekonsiliasi berjalan sedemikian cepat, itu menurut saya dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara itu sangat bagus," kata Lodewijk.
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
