Advertisement
Pembubaran TKN, PPP Sebut Tak Ada Pembahasan Jatah Menteri
Presiden terpilih periode 2019-2024 Joko Widodo (kiri) bersama Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto berjalan memasuki lokasi pertemuan dengan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf Amin, di Jakarta, Jumat (26/7/2019). Agenda pertemuan membahas pembubaran TKN. - Antara/Akbar Nugroho Gumay
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan tidak ada pembahasan soal bagi-bagi kursi menteri dalam acara pembubaran Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
Menurut Arsul, Jokowi hanya berpesan agar Koalisi Indonesia Kerja (KIK) tetap kompak. Jokowi juga disebutnya berpesan agar relawan dan parpol pendukungnya memberi usulan nama-nama bakal calon menteri.
Advertisement
"Di dalam kami tidak ngomongin soal [bagi-bagi] kursi [menteri]," ujar Arsul di kawasan Menteng, Jakarta, Jumat (26/7/2019).
Jokowi, kata Arsul, menyebutkan kriteria-kriteria yang diperlukan untuk menjadi menteri pada kabinet baru. Beberapa syaratnya yakni memiliki jiwa kepemimpinan yang baik, mau bekerja keras dan berintegritas.
"Artinya beliau terbuka untuk menerima usulan calon menteri dari semua kelompok pendukungnya, tidak hanya parpol," tuturnya.
Pada kesempatan yang sama, Arsul juga menyatakan belum ada pembicaraan mengenai kemungkinan Gerindra dan Demokrat bergabung di KIK. PPP dikatakan menyerahkan sepenuhnya urusan rencana bergabungnya Demokrat dan Gerindra ke KIK.
Pendapat lain dikemukakan Sekjen Golkar Lodewijk Freidrich Paulus. Menurutnya, persoalan ada tidaknya penambahan anggota KIK akan ditentukan kesepakatan ketua umum parpol pendukung Jokowi dan presiden terpilih sendiri.
Lodewijk mengemukakan visi dan misi Gerindra sebenarnya selaras dengan Jokowi. Namun, hal itu tak menjamin Gerindra akan bergabung dengan KIK.
"Politik ini sangat cair. Kita juga tidak menyangka bahwa proses rekonsiliasi berjalan sedemikian cepat, itu menurut saya dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara itu sangat bagus," kata Lodewijk.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
212 Produsen Beras Diindikasi Nakal, Mentan: Harus Ditindak Tegas!
Advertisement
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
Kupas Serunya Sensasi Pedas dari Kekayaan Kuliner Indonesia
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
Advertisement
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Advertisement
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Berita Pilihan
- Hasil Pemeriksaan Kecelakaan Pesawat Udara Air India, Kedua Mesin Mati di Udara Setelah Lepas Landas
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
Advertisement
Dibuka Mulai 14 Juli, Sekolah Rakyat SMA di Bantul Tampung 200 Siswa dari Keluarga Miskin Ekstrem
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
- Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
- Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
- Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
- Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Advertisement
Advertisement
