Advertisement
Kemenhub Akan Sulap Terminal Jadi Wiilayah Bebas Korupsi
Bus Antar Kota Antar Provinsi menunggu penumpang di Terminal Kampung Rambutan. - JIBI/Nurul Hidayat
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Layanan terminal akan dioptimalkan agar bisa masuk menjadi percontohan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi mengungkapkan seluruh layanan akan ditingkatkan lebih baik lagi tanpa ada pungutan liar, sementara perbaikan seluruh terminal dijadwalkan selesai 2021.
Menurutnya, terminal akan menjadi tempat dengan pelayanan yang terbaik bagi penumpang dan pengemudi.
Dia menambahkan mulai tahun depan akan dilaksanakan perbaikan 20 terminal dengan anggaran masing-masing Rp30 miliar--Rp50 miliar dengan fokus awal di Pulau Jawa, Medan, dan Lampung.
Seluruh terminal akan ditingkatkan hingga setara layanan bandara dengan zonasi area penumpang keberangkatan dan kedatangan di area yang lebih nyaman.
"Loket penjualan tiket juga ke depannya tidak ada lagi dan diubah menjadi e-ticketing sehingga saat tiba di terminal tinggal cetak tiket dan masuk ruang tunggu," katanya dalam keterangan resmi, Minggu (21/7/2019).
Seluruh petugas, kata dia, mulai cleaning service, satpam, dan petugas layanan lainnya harus ramah dan melayani dengan senyum dan sapa.
"Untuk terminal ini, terkait aset agar diselesaikan dan dapat diajukan agar tahun 2021 dapat dilakukan perbaikan," tuturnya.
Pada masa mendatang, dia juga menyampaikan bahwa terminal juga bisa saja dikelola oleh pihak ketiga dan hal ini akan ditawarkan pihaknya. Ke depannya Kemenhub akan fokus pada poin keselamatan dengan melakukan ramp check bus dan uji petik lainnya.
BACA JUGA: Kementerian BUMN Bersama Telkom Bagikan 1000 Paket Sembako Murah di Batulicin
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
- Terkuak, Partai yang bakal Deklarasi Koalisi dengan PDIP adalah Perindo
- Dibantu TMMD, Kahuman Klaten Bangun Jalan Beton Lintasi Bawah Tol Solo-Jogja
- Cegah LSD dan PMK, DKPP Surabaya Suntikan Vaksin ke Puluhan Ternak Sapi
- Suap di MA, Hakim Agung Prim Haryadi akan Dipanggil Paksa karena 2 Kali Mangkir
Advertisement
Penjelasan Kemenku Terkait Tagihan Utang dari Jusuf Hamka Senilai Rp800 Miliar
Top 7 News Harianjogja.com, Kamis 8 Juni 2023
KPK akan Jemput Paksa Hakim Agung Prim Haryadi
Seorang Bacaleg di Sragen Nekat Edarkan Narkoba
Advertisement
Kejagung Sita Tanah Seluas 11,7 Hektare Milik Johnny G. Plate
Jusuf Hamka Tagih Utang Rp800 Miliar ke Pemerintah, Begini Awal Mulanya
Getaran Gempa Pacitan Semalam Dirasakan 11 Kota
Satgas BLBI Diminta Hati-hati Umumkan Nilai Aset BLBI yang Disita
Advertisement
YIA Xpress Kereta Cepat ke YIA, Cek Jadwal dan Harga Tiketnya
Cara Beli Tiket Kereta Bandara YIA, Cek di Sini
AHY Tanggapi Kabar Masuk Bursa Cawapres Ganjar Pranowo
Anies Didesak Mendeklarasikan Cawapres, Ini Jawaban Partai Demokrat
Dampak El Nino di Depan Mata, Wakil Ketua DPR: Pemerintah Jangan Lupa
Advertisement
Catat! Ciri-ciri Kampus Izin Operasionalnya Bakal Dicabut Kemendikbud
Berita Pilihan
- YIA Xpress Kereta Cepat ke YIA, Cek Jadwal dan Harga Tiketnya
- Cara Beli Tiket Kereta Bandara YIA, Cek di Sini
- Berkurban Pakai Uang Hasil Utang? Ini Hukumnya
- Ratusan Polisi di Klaten Jaga Perbatasan DIY untuk Cegah Pengerahan Massa Sampai Waktu Tak Ditentukan
- 30 Orang yang Ditangkap di Klaten Saat Konvoi ke Jogja Dipulangkan karena Tak Ada Unsur Pidana
Advertisement
Permudah Angkut Produksi Pertanian, Pemkab Kulonprogo Bangun Jalan Usaha Tani di 7 Titik Berbeda
Advertisement
Restoran Jepang Sajikan Mi yang Lebarnya Mencapai 12 Sentimeter, Begini Cara Memakannya
Advertisement
Berita Populer
- KPK Sita Moge yang Biasa Dipamerkan Mario Dandy
- Berkurban Pakai Uang Hasil Utang? Ini Hukumnya
- Hasto Nyatakan Ada Parpol Merapat ke PDIP Pekan Ini
- Rusak Cagar Budaya, Tamansiswa Tuntut PSHT dan Brajamusti
- Bripka Andry Diperas Rp650 Juta, Kompol Petrus Langsung Dicopot
- Polda Jateng Ungkap TPPO di Pemalang, Korban 447 Orang
- UMKM Kebumen Kuatkan Kolaborasi dengan Berbagai Stakeholders
Advertisement
Advertisement
