BPK: Pencegahan Korupsi Harus Terus Diperkuat

Harianjogja.com, JAKARTA - Upaya pencegahan korupsi harus terus diperkuat dan disempurnakan. Demikian Ditegaskan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 

“Strategi pencegahan korupsi yang kita jalankan saat ini menghadapi tantangan-tantangan strategi yang tidak sederhana. Kita masih menyaksikan konsistensi terjadinya kasus korupsi di berbagai lini, hal ini menandakan bahwa upaya pencegahan harus terus diperkuat dan disempurnakan," ujar Anggota I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana dalam entry meeting Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Strategi Pencegahan Korupsi pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dikutip dari keterangan resmi, di Jakarta, Kamis.

Dia menekankan urgensi sinergi bersama KPK dalam memperkuat strategi pencegahan korupsi sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Nyoman mengatakan kelemahan dalam sistem pengendalian internal menjadi salah satu celah yang kerap dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tak bertanggung jawab, sehingga penguatan tata kelola dan pengawasan harus menjadi prioritas utama.

BACA JUGA: Gempa Bumi 3,1 Magnitudo Guncang Malang, Begini Kata BMKG

Anggota I BPK menerangkan bahwa pemeriksaan kinerja yang dilakukan merupakan respons atas kebutuhan strategis untuk memastikan pencegahan korupsi benar-benar berdampak, terukur, dan efisien dalam menurunkan tingkat korupsi di Indonesia.

Pihaknya menyoroti penurunan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Tahun 2024 menjadi 3,85, lebih rendah dibanding tahun 2023. Selain itu juga masih di bawah target tahun 2024 yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2020-2024.

"Stagnasi skor IPAK dinilai menjadi alarm moral yang perlu segera direspons dengan langkah perbaikan sistemik dan kolaboratif," ujar dia pula.

Pada tahap pemeriksaan pendahuluan, BPK disebut akan melakukan pemeriksaan bersifat administratif, substantif, dan strategis. Hal ini dilakukan agar dapat memberikan pemahaman mendalam terhadap proses bisnis entitas guna melihat secara utuh bagaimana kebijakan dan prosedur dijalankan dalam praktik.

Dirinya berharap seluruh jajaran KPK dapat mendukung proses pemeriksaan yang dilakukan melalui penyediaan data akurat, lengkap, dan terbuka. Pemeriksaan diharapkan menjadi momentum untuk bersama-sama membangun komitmen memperkuat sistem pencegahan korupsi.

"Mari kita pandang pemeriksaan bukan sebagai kontrol eksternal semata, tetapi sebagai alat perbaikan berkelanjutan. Dengan kolaborasi yang baik, kita dapat menghasilkan rekomendasi yang tidak hanya relevan tetapi juga berdampak langsung pada peningkatan pencegahan korupsi," kata Nyoman.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara