Tersangka 3 Kasus Korupsi Febrie Adriansyah Tak Ditahan, Ini Alasannya
Kejagung memastikan Febrie Adriansyah belum ditahan meski telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polri. Berkas perkara masih dipelajari.
Logo PAN/JIBI
Harianjogja.com, JAKARTA - Partai Amanat Nasional (PAN) mengaku tak nyaman saat berada di luar pemerintahan alias menjadi partai oposisi.
Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menyatakan partainya belum menentukan sikap apakah akan menjadi bagian koalisi atau oposisi terhadap pemerintahan Jokowi ke depan.
"Opsinya ada tiga, apakah koalisi, oposisi atau partai penyeimbang," kata Eddy dalam diskusi yang diselenggarakan Para Syndicate, di Jakarta, Jumat (19/7/2019).
Eddy mengatakan secara historis, sejak PAN berdiri hingga 2018, PAN memang tidak pernah berada di luar pemerintahan.
Menurut dia, PAN benar-benar berada diluar pemerintahan pada 2019 saat pemilu berlangsung.
"Bagi saya pribadi ketika 10 bulan ini PAN berada di luar pemerintahan, rasanya \'sesak napas\'. Tapi kami jadi bisa menunjukkan jati diri dan identitas partai," kata Eddy.
Dia mengatakan PAN bisa saja mengambil sikap menjadi partai penyeimbang. Namun, kata dia, perolehan kursi PAN di parlemen pada Pemilu 2019 lalu tidak sama dengan perolehan kursi tahun 2014 lalu.
"Perolehan PAN katakanlah dengan 44 kursi parlemen, dengan pertimbangan adanya gugatan yang bisa menambah atau berkurang, apakah akan signifikan (menjadi partai penyeimbang). Meskipun PAN dapat mengedepankan kualitas dalam setiap isu yang diadvokasi," kata dia seperti dilansir dari Antaranews.
Dia mengatakan apapun sikap yang akan diambil oleh PAN nanti terhadap pemerintahan Jokowi-Ma\'ruf, PAN akan bekerja sama di parlemen dengan seluruh partai dalam mengawal aspirasi rakyat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Kejagung memastikan Febrie Adriansyah belum ditahan meski telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polri. Berkas perkara masih dipelajari.
Petugas Sensus Ekonomi 2026 di Semarang mengeluhkan honor belum cair. BPS menegaskan pembayaran tetap mengacu pada SPK dan masih diproses.
Pemkab Bantul dan Baznas menyalurkan bantuan modal usaha Rp2 juta bagi warga miskin ekstrem untuk memperkuat UMKM dan mengurangi kemiskinan.
Kelurahan Keparakan, Jogja melatih warga bertani hidroponik untuk memanfaatkan lahan sempit sekaligus memperkuat ketahanan pangan keluarga.
Tiga proyek strategis Pemkab Gunungkidul memasuki tahap penandatanganan kontrak, termasuk pembangunan Kantor Dinas Kesehatan dan Aviary Dome.
Mendagri Tito Karnavian mengusulkan kepala daerah mendapat insentif dari PAD jika berhasil meningkatkannya. Aturan masih perlu dikaji bersama.