Advertisement
Prancis Akan Kenakan Pajak 3% untuk Facebook dan Google
Google - Reuters
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA– Senat Perancis meloloskan rancangan undang-undang (RUU) yang akan menjadi dasar hukum penerapan pajak sebesar 3% terhadap perusahaan teknologi global yang setidaknya memiliki total pendapatan di seluruh dunia sebesar 750 juta euro atau penjualan digital sebesar 25 juta euro di Prancis.
Langkah ini membuktikan pemerintah Prancis tidak akan mengulur proses penerapan pajak terhadap perusahaan seperti Facebook Inc. dan Google Alphabet Inc., bahkan setelah Amerika Serikat telah mengancam akan membalas dengan sanksi dagang.
Advertisement
Menanggapi kebijakan ini, Washington mengatakan bahwa pihaknya akan mengkaji apakah penarikan retribusi ini akan merugikan perusahaan-perusahaan teknologinya, melalui investigasi 301.
Sebuah program yang sebelumnya digunakan oleh Presiden AS Donald Trump untuk mengenakan tarif pada barang asal China karena dugaan pencurian kekayaan intelektual milik AS.
Sementara itu, pemerintah Perancis mengatakan bahwa pemberlakuan pajak digital sudah sesuai dengan aturan internasional dan mereka tidak akan menerima balasan sanksi dagang sebagai alat untuk membatalkan kebijakan tersebut.
“Saya sangat percaya bahwa di antara negara sekutu, kami dapat dan harus menyelesaikan perbedaan dengan cara lain selain dengan ancaman,” kata Menteri Keuangan Perancis Bruno Le Maire, seperti dikutip melalui Bloomberg, Kamis (11/7/2019).
Dengan berlakunya RUU tersebut, Prancis akan menjadi negara pertama di Uni Eropa yang memberlakukan retribusi semacam itu.
Sementara negara-negara lain, termasuk Inggris dan Jerman masih dalam proses pertimbangan untuk mengaplikasikan ketentuan pajak yang sama.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Puncak Arus Balik Lebaran 2026 Diprediksi Mulai Terjadi Selasa Esok
Kedatangan Penumpang KA ke Jakarta Tembus 51 Ribu di H+2 Lebaran
Malaysia Mundur dari Perjanjian Dagang AS, Ini Sikap Prabowo
700.000 Anak Sekolah Terdeteksi Alami Gejala Kecemasan dan Depresi
Advertisement
Sejumlah Kota Besar Indonesia Berpotensi Dilanda Hujan Sangat Lebat
Jumlah Orang Kelaparan Berpotensi Melonjak Akibat Konflik di Iran
Kemarau Lebih Panjang Diprediksi Mengancam Pangan Nasional
MBG Tetap Jadi Prioritas, Prabowo: Saya Yakin di Jalan yang Benar
Polres Wonosobo Pastikan Balon Udara Lebaran 2026 Wajib Ditambatkan
Advertisement
Kemenhub Ancam Bekukan Izin Truk yang Nekat Langgar Aturan Lebaran
Prabowo Pilih Pertahankan Anggaran MBG daripada Dikorupsi
Prabowo Subianto Ultimatum Lembaga Penegak Hukum untuk Berbenah Diri
Kebijakan WFH Satu Hari Dinilai Belum Berdampak pada Penghematan BBM
MAKI Kritik KPK Terkait Pengalihan Penahanan Yaqut Secara Diam-Diam
Advertisement
Pasokan Gas Kembali Mengalir, Listrik di Irak Mulai Pulih
Berita Pilihan
- Listrik Kuba Kembali Padam Saat Tekanan Krisis Energi Meningkat
- Ledakan Petasan di Pamekasan Bongkar Produksi Berdaya Ledak Tinggi
- China Desak Penghentian Konflik Timur Tengah Saat Idulfitri
- Konflik Gas Iran-Qatar Picu Lonjakan Harga, Trump Berubah Arah
- Di Momen Lebaran Vladimir Putin Soroti Peran Muslim Rusia
Advertisement
Advertisement
Sukolilo Pati Sempat Viral, Ternyata Simpan Banyak Tempat Wisata
Advertisement
Berita Populer
- Pasokan Gas Kembali Mengalir, Listrik di Irak Mulai Pulih
- Libur Lebaran, Wisata Pantai Selatan Bantul Lesu
- Penumpang Andong di Malioboro Melonjak, Tarif Ikut Naik
- Lebaran H+1, Wisata Jip Merapi Belum Meningkat Signifikan
- Empat Pelajar Terseret Arus Rip Current Paris, Begini Kondisinya
- MAKI Kritik KPK Terkait Pengalihan Penahanan Yaqut Secara Diam-Diam
- Kebijakan WFH Satu Hari Dinilai Belum Berdampak pada Penghematan BBM
Advertisement
Advertisement
