Advertisement
RPP Perlindungan Pelaut Dibahas
Advertisement
Harianjogja.com, BANDUNG --Pembahasan draft Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) penempatan dan perlindungan pelaut awak kapal dan pelaut perikanan oleh Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI masih berlanjut.
Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kemenko PMK Ghafur Dharmaputra mengatakan ada poin-poin penting dalam pembahasan RPP pasal demi pasal adalah proses bisnis penempatan dan perlindungan pelaut harus menjadi rujukan dalam pembahasan pasal demi pasal.
Advertisement
"Untuk itu perlu ditetapkan standar buku penempatan dan pelindungan pelaut serta sistem database pelaut harus terintegrasi," kata Ghafur dalam siaran pers, Senin (8/7/2019).
Menurutnya, Kemenko PMK ingin mendapatkan satu visi di mana seluruh data terintegrasi kerja sama yang semakin kuat antara Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
BACA JUGA
Oleh karena itu, dia menegaskan bahwa konsep tata kelola tentang perlindungan pelaut harus dipahami. Jika tidak dipahami, dia yakin pembahasan pasal demi pasal akan mengulur waktu yang lama.
Sementara itu, Kementerian Perhubungan menyatakan selama ini telah mendapatkan ganti rugi atas kejadian-kejadian yang berada di luar negeri. Namun, hal ini masih harus diatur lebih rinci.
Hadir dalam rakor tersebut perwakilan dari Kementerian Perhubungan, Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak, Kementerian Perikanan dan Kelautan, Kementerian Ketenagakerjaan, Sekretariat Kabinet, TNP2K dan K/L terkait.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Ribuan Orang Gelar Aksi Tolak Kebijakan Pemerintah di New York
Menko AHY Tekankan Infrastruktur Terintegrasi di Lokasi Transmigrasi
Mayoritas Publik Puas dengan Kinerja Setahun Prabowo-Gibran
KUR Perumahan Ditarget Terserap Rp1 Triliun di Jember
Advertisement
Ribuan Ikan di Aceh Jaya Mati Bikin Geger Warga
Seorang Terapis Spa Usia Anak Tewas di Jaksel, Ini Respons KemenPPPA
Prabowo Sebut Jumlah Kasus Keracunan Menu MBG Masih Batas Wajar
Abaikan Gencatan Senjata, Pasukan Israel Tetap Serang Warga Gaza
KSPI Soroti PHK dan Korupsi Selama Satu Tahun Pemerintahan Prabowo
Advertisement
Kejagung Sita Rumah Mewah Milik Riza Chalid
Pabrik Bahan Peledak di Rusia Meledak, Sedikitnya Tiga Orang Tewas
Prabowo Tegaskan Program MBG Berhasil Meski Ada Kasus Keracunan
Kasasi Kasus Pembunuhan Ditolak, Anggota TNI AL Wajib Bayar Rp576 Juta
Kemendagri Buka Opsi Evaluasi Sistem Pilkada, Ini Alasannya
Advertisement
Ribuan Alumni Pesantren di Situbondo Gelar Aksi Boikot Trans 7
Berita Pilihan
Advertisement
Warga Diajak Menelusuri Peninggalan Hindu-Buddha di Bantul
Advertisement
Thai AirAsia Sambung Kembali Penerbangan Internasional di GBIA
Advertisement
Berita Populer
- Pertemuan Zelensky dan Trump Bahas Perdamaian dan Dukungan Senjata
- Raja Juli Siapkan Strategi Menjaga Badak Jawa dari Kepunahan
- Sejumlah Sekolah di Kulonprogo Sudah Terima Bantuan Smart TV
- Pemkab Bantul Percepat Penerbitan SLHS bagi SPPG
- Kemenag Kota Jogja Klaim Sebagian Besar Pesantren Sudah Tahan Gempa
- Aniaya Driver Ojek Online, Pria di Bantul Ditangkap Polisi
- Harga Emas Antam Hari Ini Turun, Termurah Rp1,2 Juta
Advertisement
Advertisement
