Advertisement
Kemendikbud Usulkan Zonasi Diatur di Perpres
Sejumlah siswa melakukan verifikasi berkas untuk mendaftar SMA/SMK di Balai Dikmen Gunungkidul, Jumat (21/6/2019). - Harian Jogja/Rahmat Jiwandono
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengusulkan agar kebijakan zonasi pendidikan segera diatur ke dalam Peraturan Presiden (Perpres).
"Untuk rotasi guru harus berdasarkan zona. Pembangunan sarana prasarana berdasarkan kebutuhan per zonanya. Nah, selama ini kita belum bisa petakan hal tersebut secara detail. Dengan sistem zonasi ini jadi lebih mudah mengetahui permasalahan dan menyelesaikannya," Staf Ahli Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Staf Ahli Mendikbud) bidang Regulasi Chatarina Muliana Girsang dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (1/7/2019).
Advertisement
Peningkatan aturan ini dimaksudkan untuk menghadirkan sinergi pembangunan pendidikan baik pusat maupun di daerah. Selama ini sinergi sudah terjalin, terutama pada tingkat pelaksanaan teknis Penerimaan Peserta Didik Baru ( PPDB).
Sementara itu, Direktur Pembinaan Sekolah Dasar (SD) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Khamim mengatakan saat ini pelaksanaan teknis PPDB sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah daerah.
BACA JUGA
"Sinergi sudah dilakukan antara pemerintah pusat dan daerah. Untuk teknis diserahkan pada pemerintah daerah contohnya apakah nanti buka rombongan belajar baru atau tidak, itu sepenuhnya pada Pemda," kata Khamim.
Hal itu menjawab ada sekitar 24 siswa yang berasal dari SDN 2 Sukasari, Indramayu, yang tidak diterima di SMP negeri alasannya karena sekolah sudah penuh. Para siswa SD itu akhirnya bisa diterima di sekolah, setelah SMPN 1 Lohbener menampung 24 siswa dari SDN 2 Sukasari, Kecamatan Arahan, Indramayu.
"Kami memang memutuskan agar SMPN 1 Lohbener membuka satu rombongan belajar tertentu dengan tersedia ruang kelas dan tenaga pendidiknya, sehingga mereka bisa melanjutkan pendidikan," kata Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu, Supardo.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Jalur KA Pantura Tergenang, 18 Kereta Terlambat, KAI Minta Maaf
KPK Dalami Asal Logam Mulia dalam Kasus Suap Pajak
Kasus Kuota Haji: Peran Muzakki Cholis Disorot KPK
Ilmuwan AS Ungkap Peran Pulau di Indonesia pada Pola Hujan MJO
Advertisement
Kubu Militer Myanmar Klaim Menang Mayoritas di Pemilu Junta
96 WNI Dipulangkan dari Arab Saudi, Satu dalam Kondisi Sakit
Trump Batalkan Serangan ke Iran, Tarik Sebagian Personel dari Timteng
BRIN Jelaskan Penyebab Sinkhole Marak di Indonesia
BNPB: Banjir dan Longsor Dominasi Bencana Sepekan Terakhir
Advertisement
OKI Kecam Penyerbuan Masjid Al Aqsa oleh Pejabat Israel
PBB Peringatkan Risiko Konflik Saat Protes Iran Terus Meluas
Polda Metro Jaya Hentikan 2 Perkara Ijazah Jokowi lewat Restoratif
Banjir Kudus, BNPB Buka Akses Bantuan Pangan dan Logistik Pengungsi
Prancis Tegaskan Greenland Bukan Milik AS di Tengah Klaim Trump
Advertisement
Panduan Lengkap Daftar Bansos Lansia, dari Aplikasi hingga Kantor Desa
Berita Pilihan
- BRIN Jelaskan Penyebab Sinkhole Marak di Indonesia
- OKI Kecam Penyerbuan Masjid Al Aqsa oleh Pejabat Israel
- Prancis Tegaskan Greenland Bukan Milik AS di Tengah Klaim Trump
- Akun Instagram Laras Faizati Dimusnahkan, iPhone 16 Disita Pengadilan
- Arus Kendaraan di Jalan Tol Meningkat Jelang Libur Isra Mikraj
Advertisement
Pemkab Bantul Genjot Penurunan Kemiskinan di 2026, Begini Strateginya
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Kasus Pelanggaran Hak Anak Naik, KPAI Ungkap Temuan Baru
- Lima Fakta Penting Stunting dan Tantangan Penanganannya
- Pertemuan Presiden-Rektor Singgung Ekonomi dan Minerba
- Pemerintah Buka 5.750 Kuota Beasiswa LPDP 2026
- KPK Duga Hery Sudarmanto Terima Rp12 Miliar dari RPTKA
- Grok Dilarang Edit Foto Terbuka di Seluruh Platform X
- Riset Ungkap Dampak Buruk Main Gim Lebih dari 10 Jam per Minggu
Advertisement
Advertisement
