Ombudsman Ingatkan Pemda Cegah Maladministrasi Sebelum Jadi Korupsi
Ombudsman RI mengingatkan instansi pemerintah mencegah maladministrasi sejak dini agar tidak berkembang menjadi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Wakil Ketua Partai Gerindra Arief Poyuono./JIBI-Bisnis.com-Jaffry Prabu Prakoso
Harianjogja.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Pouyono menilai banyak yang terus berupaya mengadu domba Prabowo Subianto dengan Joko Widodo dan Megawati Soekarnoputri pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK).
"Banyak lelembut-lelembut, siluman yang ingin menghancurkan persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia, dengan cara terus mengadu domba Prabowo dan Jokowi, Ibu Mega dan Prabowo, serta antara Gerindra dan PDI Perjuangan pasca putusan MK," kata Arief dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (30/6/2019).
Dia mengatakan banyak yang takut apabila Gerindra, PDI Perjuangan, Golkar dan PKB bersatu untuk melakukan pembenahan pemerintahan agar lebih baik lagi.
"Prabowo dan Ibu Mega itu sangat dekat secara pribadi dan bersahabat kental. Prabowo itu paling suka kalau makan nasi Goreng yang dimasak Ibu Mega, dan Prabowo itu sangat menghormati ibu Mega," ujar dia.
Dia menilai banyak yang terus mempermasalahkan tidak adanya ucapan selamat dari Prabowo-Sandi kepada pemenang Pilpres 2019 Joko Widodo-Ma\'ruf Amin.
Padahal, kata dia, Prabowo-Sandi yang mewakili Gerindra sangat menghormati dan patuh dengan putusan Mahkamah Konstitusi tentang sengketa Pilpres.
"Padahal makna menghormati dan patuh terhadap putusan MK itu jauh lebih tinggi nilainya daripada sekedar mengucapkan selamat," ujar Arief.
Menurut dia, Joko Widodo sebagai figur orang Jawa juga akan lebih senang dan bangga dengan penghormatan yang dilakukan Prabowo-Sandi terhadap putusan MK.
Karena hal tersebut, kata dia, menunjukkan bahwa Pilpres sudah berjalan secara demokratis dan tidak ada kecurangan karena sudah diuji oleh MK secara konstitusional.
Dia mengajak seluruh elemen yang mencintai NKRI untuk bersatu padu melawan para pihak yang selalu membuat gaduh.
"Pesta demokrasi sudah usai dan syukur kepada Allah karena negeri kita selamat dari perpecahan," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Ombudsman RI mengingatkan instansi pemerintah mencegah maladministrasi sejak dini agar tidak berkembang menjadi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Ferry Hongkiriwang mengungkap aliran uang Rp50 miliar dari Tan Kian dalam sidang Febrie Adriansyah. Febrie dan Nurman membantah tuduhan tersebut.
Kejagung membantah kabar penangkapan jenderal Polri. Sementara itu, Polri masih mengecek isu pemeriksaan dua petinggi terkait kerusuhan Jogja.
Aliansi Jogja Memanggil menagih janji Wali Kota Hasto Wardoyo menanggung biaya pengobatan korban kerusuhan 28 Oktober 2026.
Sebanyak 22.866 peserta BPJS PBI APBN di Sleman dinonaktifkan. Pemkab memprioritaskan pasien kronis dan warga miskin untuk reaktivasi.
RSJ Grhasia DIY memperluas layanan kesehatan nonjiwa dengan membangun gedung baru yang akan menyediakan layanan spesialis penyakit dalam, anak, dan kebidanan.