Advertisement
Pakar: Pasca Putusan MK, Langkah Rekonsiliasi Selayaknya Dilakukan, tapi Bukan Hanya Soal Bagi-Bagi Kursi
Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 01 Joko Widodo (kiri) dan Ma'ruf Amin bersiap memberikan keterangan pers terkait putusan MK tentang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019 di Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta, Kamis (27/6/2019). - ANTARA/Wahyu Putro A
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Langkah rekonsiliasi sudah selayaknya dilakukan pasca keputusan Mahkamah Konstitusi. Namun rekonsiliasi yang dimaksud bukan berarti persoalan bagi-bagi kursi. Hal tersebut disampaikan pakar Komunikasi Politik Universitas Paramadina Hendri Satrio.
Dia mengatakan beban rekonsiliasi secara tidak langsung akan menjadi pekerjaan rumah calon terpilih yaitu Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Pasalnya pemenang memiliki daya lebih besar mengajak pihak yang kalah demi memberi dampak bagi masyarakat.
Advertisement
"Jangan sampai rekonsiliasi ini tidak dapat dijalankan. Tidak ada 01, 02. Yang ada hanya persatuan. Tapi terlalu kuno kalau rekonsiliasi disebut hanya bagi-bagi kursi," katanya saat diskusi Polemik di D'Consulate, Jakarta, Sabtu (29/6/2019).
Lebih dari itu, Hendri menyebut ada beberapa hal yang perlu menjadi pertimbangan langkah rekonsiliasi. Salah satunya seperti menjalankan ide yang telah digagas oleh pasangan capres cawapres 02 Prabowo Subianto - Sandiaga Uno.
BACA JUGA
Langkah rekonsiliasi ini perlu dipertimbangkan secara serius. Pasalnya selama perhelatan akbar lima tahun sekali ini, rakyat terpecah dan berdampak langsung di lingkungan masyarakat.
Titi Anggraini Direktur Eksekutif Perludem mengharapkan seluruh pihak dapat menerima hasil pemilihan saat ini. Di sisi lain, masyarakat juga diminta tidak sekadar aktif saat di bilik suara saja. Mereka juga aktif mengawal presiden terpilih termasuk kalangan di kursi dewan saat menjalankan tugasnya.
"Jangan ada narasi akan ke mahkamah internasional. Alihkan ke masyarakat kritis dan aktif melihat peforma pejabat baik legislatif maupun eksekutif usai pemilu," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Dua Relawan Tewas akibat Truk Bantuan Rem Blong di Aceh Timur
Konflik Memanas, Thailand Bombardir Pos Kamboja dengan F-16
Kemenhut Segel 7 Subjek Hukum Perusak Hutan Sumatera
KLH Panggil 8 Entitas Diduga Perparah Banjir Sumatra
Advertisement
China Klaim Aksi Jet J-15 Sesuai Hukum Internasional
Cuaca Ekstrem Nataru, Menhub Perketat Pengawasan Pelayaran
Kemenkes Kerahkan Dokter Magang dan Spesialis ke Sumatera
KPK Tak Persoalkan Dewas Periksa Penyidik soal Bobby Nasution
IWIP Bantah Isu Penyelundupan di Bandara Weda Bay
Advertisement
DPR RI Apresiasi Dukungan Internasional untuk Aceh
Banjir Sumatera: 945 Warga Meninggal, Ribuan Rumah Rusak
Rusia Apresiasi Arah Baru Strategi Keamanan Donald Trump
Pastikan Tak Dilempar, Distribusi Bantuan Pakai Sling Rope dan Helibox
Banjir Susulan Bawa Kayu, Hentikan Bantuan dan SAR di Tapanuli Tengah
Advertisement
Pertamina Kerahkan Mobile SPBU untuk Wilayah Bencana
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
Wisata Petik Melon Gaden Diserbu Pengunjung saat Panen Perdana
Advertisement
Berita Populer
- Prabowo Tunjuk KSAD Pimpin Satgas Perbaikan Jembatan Aceh
- Kuyank Diputar di JAFF 2025, Hadirkan Horor Budaya Kalimantan
- Pantai Jadi Sumber Terbesar Sampah Wisata Gunungkidul
- Tol Prosiwangi Dibuka Fungsional Saat Nataru 2025-2026
- Nusron: Jangan Lagi Bangun Perumahan di Sawah LP2B
- PDIP Minta Banjir Aceh-Sumbar Naik Status Jadi Bencana Nasional
- Satgas Kodam I Lakukan Airdrop ke Desa Terisolasi Taput
Advertisement
Advertisement
