Advertisement
Pakar: Pasca Putusan MK, Langkah Rekonsiliasi Selayaknya Dilakukan, tapi Bukan Hanya Soal Bagi-Bagi Kursi
Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 01 Joko Widodo (kiri) dan Ma'ruf Amin bersiap memberikan keterangan pers terkait putusan MK tentang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019 di Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta, Kamis (27/6/2019). - ANTARA/Wahyu Putro A
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Langkah rekonsiliasi sudah selayaknya dilakukan pasca keputusan Mahkamah Konstitusi. Namun rekonsiliasi yang dimaksud bukan berarti persoalan bagi-bagi kursi. Hal tersebut disampaikan pakar Komunikasi Politik Universitas Paramadina Hendri Satrio.
Dia mengatakan beban rekonsiliasi secara tidak langsung akan menjadi pekerjaan rumah calon terpilih yaitu Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Pasalnya pemenang memiliki daya lebih besar mengajak pihak yang kalah demi memberi dampak bagi masyarakat.
Advertisement
"Jangan sampai rekonsiliasi ini tidak dapat dijalankan. Tidak ada 01, 02. Yang ada hanya persatuan. Tapi terlalu kuno kalau rekonsiliasi disebut hanya bagi-bagi kursi," katanya saat diskusi Polemik di D'Consulate, Jakarta, Sabtu (29/6/2019).
Lebih dari itu, Hendri menyebut ada beberapa hal yang perlu menjadi pertimbangan langkah rekonsiliasi. Salah satunya seperti menjalankan ide yang telah digagas oleh pasangan capres cawapres 02 Prabowo Subianto - Sandiaga Uno.
BACA JUGA
Langkah rekonsiliasi ini perlu dipertimbangkan secara serius. Pasalnya selama perhelatan akbar lima tahun sekali ini, rakyat terpecah dan berdampak langsung di lingkungan masyarakat.
Titi Anggraini Direktur Eksekutif Perludem mengharapkan seluruh pihak dapat menerima hasil pemilihan saat ini. Di sisi lain, masyarakat juga diminta tidak sekadar aktif saat di bilik suara saja. Mereka juga aktif mengawal presiden terpilih termasuk kalangan di kursi dewan saat menjalankan tugasnya.
"Jangan ada narasi akan ke mahkamah internasional. Alihkan ke masyarakat kritis dan aktif melihat peforma pejabat baik legislatif maupun eksekutif usai pemilu," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Mabes TNI Tangkap Tiga Perwira BAIS Pelaku Penyiraman Air Keras
Rekaman CCTV Ungkap Pelaku Penyiraman Air Keras KontraS Intai Korban
Banyak Sopir Tidur di Bahu Jalan Tol MBZ Picu Kemacetan Panjang
Jemaah Haji Kini Bebas Pilih Jenis Ibadah dan Lokasi Pembayaran Dam
Advertisement
KPK Dalami Aliran Dana Pemerasan THR di Kabupaten Cilacap
Korlantas Polri Resmi Berlakukan One Way Nasional Tol Trans Jawa
Volume Kendaraan di Jalur Mudik Cianjur Naik 20 Persen di H-4 Lebaran
One Way Nasional di KM 70-414 Tol Cikampek Mulai Siang Ini
Volume Kendaraan Tol Jasa Marga Meningkat Jelang Puncak Mudik Lebaran
Advertisement
Program Ramadan BRI, Tebar Kebahagiaan di Jogja
Tolak Perang di Iran, Direktur Kontraterorisme AS Joseph Kent Mundur
Mudik Gratis BUMN 2026, InJourney Layani Ribuan Pemudik
Direktur Kontraterorisme AS Joseph Kent Mundur, Tolak Perang Iran
AS Dinilai Belum Siap Hadapi Ancaman Drone Iran
Advertisement
KPK Bantah Klaim Gus Alex soal Aliran Uang ke Yaqut
Berita Pilihan
Advertisement
Exit Tol Purwomartani Berhasil Kurangi Kepadatan Arus di Prambanan
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Liga Champions Malam Ini: City Terancam, Arsenal Berharap
- MAN 2 Yogyakarta Buka PMBM dengan Modal 429 Prestasi
- Gebrakan Nvidia: NemoClaw Ubah Laptop Jadi Asisten AI 24 Jam
- Siaga Lebaran Petugas PLN Jaga Listrik Tanpa Henti
- Tak Mau ke AS, Iran Desak FIFA Pindahkan Laga ke Meksiko
- Kasasi Ditolak, Google Didenda Rp202,5 Miliar di Indonesia
- Haji 2026, YIA Siap Terbangkan 9.641 Jemaah ke Jeddah
Advertisement
Advertisement
