Advertisement
Pati Polri Aktif Ingin Daftar Capim KPK, Ini Syaratnya..
Karopenmas Divisi Humas Polri Dedi Prasetyo - ANTARA/Aprillio Akbar
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengungkapkan beberapa syarat yang menjadi nilai tambah bagi Perwira Tinggi (Pati) Polri aktif untuk lolos dalam assesment di Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti) Polri.
Syarat pertama, menurut Dedi, Pati Polri tersebut harus memiliki pengalaman di bidang penegakan hukum (Gakkum) minimal 10 tahun. Namun, jika Gakkum itu fokus di bidang pemberantasan tindak pidana korupsi, maka akan menjadi nilai tambah lainnya bagi Wanjakti Polri.
Advertisement
"Kalau Pati Polri itu memiliki pengalaman di bidang pemberantasan kasus korupsi, itu jauh lebih bagus. Ada nilai plus nanti di situ. Jadi pas diuji, dia akan memiliki nilai tersendiri dibanding calon lainnya," tuturnya, Selasa (18/6/2019).
Dedi menjelaskan syarat kedua yaitu Pati Polri itu tidak boleh memiliki rekam jejak yang buruk saat bertugas di Korps Bhayangkara maupun di tempat lainnya. Menurutnya, rekam jejak Pati Polri yang tidak baik akan berdampak negatif pada prosesi pemilihan calon pimpinan KPK nanti.
"Nanti kan masyarakat juga akan menilai dan bisa melihat rekam jejaknya langsung," katanya.
Kemudian, syarat yang ketiga Pati Polri tersebut minimal harus yang sudah berpangkat bintang dua atau Brigadir Jenderal (Brigjen) Polisi atau Deputi maupun Eselon 1A.
"Harus anggota Polri aktif yang minimal sudah bintang dua ya," ujarnya.
Menurut Dedi sampai saat ini baru ada 9 Pati Polri yang sudah menyampaikan niatnya untuk ikut ke dalam proses seleksi calon pimpinan KPK yang akan dimulai pada 17 Juni-4 Juli 2019 nanti.
"Sampai saat ini sudah ada 9 orang ya, yang telah mendaftarkan dirinya untuk mengikuti proses itu," tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Perpres No.79 Tahun 2025, Tidak Hanya Soal Kenaikan Gaji
Viral Kepsek Roni Dicopot, Wali Kota Prabumulih Terancam Sanksi
Presiden Prabowo Pimpin Ratas di Hambalang, Ini yang Dibahas
Pejabat BPJPH Diduga Lakukan KDRT, Begini Respons Komnas Perempuan
Advertisement
Korban Hilang Banjir Bali Terus Dipantau Tim SAR
KPK Tahan 5 Tersangka Kasus Kredit Usaha BPR Bank Jepara Artha
DPR Soroti Asesmen Awal Program Sekolah Rakyat Kemensos
Dewan Pers: Wartawan Aman dari Jeratan UU ITE jika Patuh Kode Etik
Revisi Devisit APBN 2026 Disepakati Rp689,1 Triliun
Advertisement
Heboh Food Tray MBG Mengandung Minyak Babi, Begini Penjelasan RMI-NU
Digugat Tutut Soeharto ke PTUN Jakarta, Ini Kata Menkeu Purbaya
Kasus Riza Chalid, Kejagung Kejar Aset hingga Perusahaan Afiliasi
Politik Jepang, Takaichi Incar Posisi Perdana Menteri
Wamen Eddy Desak Pengesahan RUU KUHAP, Ini Alasannya
Advertisement
Ditunjuk Jadi Menpora, Erick Thohir: Kita Harus Lakukan Terobosan
Berita Pilihan
- Dosen FH Unissula Diskorsing Karena Diduga Jadi Pelaku Kekerasan
- Perpres No.79 Tahun 2025, Tidak Hanya Soal Kenaikan Gaji
- Viral Kepsek Roni Dicopot, Wali Kota Prabumulih Terancam Sanksi
- Pejabat BPJPH Diduga Lakukan KDRT, Begini Respons Komnas Perempuan
- Korban Hilang Banjir Bali Terus Dipantau Tim SAR
Advertisement
Jadwal KA Bandara YIA dan KA Bandara YIA Xpress, 19 September 2025
Advertisement
Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Trump Perpanjang Tenggat Larangan TikTok hingga 16 Desember 2025
- Sekjen GCC Kutuk Serangan Israel ke Gaza
- Tiba di Indonesia, Sapi Impor Australia untuk Dukung MBG
- Fahri Hamzah Siap Patuhi Putusan MK Wamen Dilarang Rangkap Jabatan
- Pemerintah Jamin Pembangunan Perumahan Sosial Tanpa Penggusuran
- 65 Ribu Warga Gaza Meninggal Akibat Serangan Israel
- Prakiraan BMKG, Mayoritas Wilayah Indonesia Diguyur Hujan
Advertisement
Advertisement
