Advertisement
Ini Respons Menhan Terkait Usulan Wajib Militer dari BPK
Ilustrasi Menhan Ryamizard Ryacudu (kiri) saat berkunjung ke kediaman Buya Syafi'i Ma'arif, di Jogja, Selasa (11/6/2019) - Harian Jogja/Hafit Yudi Suprobo
Advertisement
Harianjogja.com,JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengusulkan kepada Kementerian Pertahanan (Kemenhan), agar menerapkan wajib militer kepada warga Indonesia.
Merespon hal tersebut, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan, wacana dari anak bangsa, boleh-boleh saja. Tetapi Kemenhan belum memikirkan adanya wajib militer di Indonesia.
Advertisement
"Untuk wajib militer kami belum pikirkan, karena kita masih berpatokan kepada bela negara," ujarnya di Gedung Kemenhan Jakarta, Senin (17/6/2019).
Dia menjelaskan, bela negara itu bagaimana jiwa dan pemikiran semua orang tidak berubah, yakni masih berpegang pada NKRI dengan dasar Pancasila dan UUD 45. Itu yang dipatrikan terus ke benak, terutama prajurit dan pada umumnya rakyat.
BACA JUGA
"Karena perang kedepan itu perang mindset, merubah pola pikir. Untuk itu biar tidak dirubah-rubah pancasila harus dipatrikan ke benak setiap warga negara. Itu yang perlu kita lakukan. Ini aja belum selesai," ungkap dia.
Namun, lanjut dia, wacana terkait wajib militer memang sudah ada di negara-negara lain. Seperti negara kecil seperti Singapura juga sudah melaksanakan itu.
"Tapi saya masih sampai bagaimana agar mindset kita tidak dirubah. Nah kalau untuk wacana-wacana boleh-boleh saja," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Okezone.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
KPK Akan Panggil Gus Alex dan Pemilik Biro Haji Maktour
InJourney Airports Terima 558 Extra Flight Selama Nataru
Gempa Magnitudo 5,1 Guncang Merauke, Tak Berpotensi Tsunami
BNPB Catat 147 Ribu Rumah Rusak Akibat Banjir Sumatera
Advertisement
Bupati Bener Meriah Bantah Isu 80 Ton Bantuan Korban Bencana Hilang
Imigrasi Filipina Ungkap Jejak Pelaku Penembakan Massal di Australia
Sepekan Pascagempa Magnitudo 7,5, Jepang Cabut Imbauan Darurat
Hampir 9 Jam di KPK, Yaqut Tegaskan Diperiksa sebagai Saksi
KPK Resmi Tutup Perkara Kusnadi di Kasus Hibah Jatim
Advertisement
Percepatan Papua, Prabowo Ancam Pecat Pejabat Bermasalah
Banjir Bandang Terjang Safi Maroko, 37 Orang Tewas
Jaksa Ungkap 25 Pihak Diperkaya di Kasus Chromebook
Pakar UGM Minta Huntap Pascabencana Sumatera Jauhi Zona Merah
Kasus Chromebook, Nadiem Makarim Disebut Terima Rp809 Miliar
Advertisement
Konflik Laut Hitam Memanas: Ukraina Klaim Hancurkan Kapal Selam
Berita Pilihan
Advertisement
Kasus HIV di Kulonprogo Capai 221, Dinkes Bidik Nol di 2030
Advertisement
Taman Kuliner Ala Majapahit Dibuka di Pantai Sepanjang Gunungkidul
Advertisement
Berita Populer
- Longsor dan Banjir Terjang 9 Kecamatan di Sukabumi
- Nataru 2026, SAR Perketat Pengamanan Pantai Parangtritis
- Revitalisasi Sekolah Capai 99 Persen, Mendikdasmen Lapor ke Prabowo
- Ratusan Personel PLN Disiagakan Amankan Listrik Nataru
- Jadwal dan Rute Trans Jogja, Bisa Jadi Referensi Perjalanan Hari Ini
- Nataru 2026, DLHK DIY Imbau Kurangi Sampah dari Sumbernya
- Hasto Dorong Sekolah Lansia Ringankan Beban Generasi Sandwich
Advertisement
Advertisement
