Advertisement
Begini Tanggapan PSI Soal Pernyataan Tim Paslon 02 Terkait Sengketa Hasil Pemilu 2019
Ilustrasi. - Harian Jogja/Gigih M. Hanafi
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Pernyataan yang disampaikan tim hukum capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto, terkait gugatan sengketa hasil Pemilu 2019, sangat politis. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia Raja Juli Antoni.
"Bahasanya meliuk-liuk dan bersayap, tidak mencerminkan bahasa hukum seorang pengacara yang siap bersidang di Mahkamah Konstitusi," kata Raja Juli Antoni melalui pernyataan tertulisnya, di Jakarta, Sabtu.
Advertisement
Raja Juli Antoni mengatakan hal itu menanggapi pernyataan Bambang Widjojanto, saat tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyampaikan permohonan gugatan sengketa hasil Pemilu 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (24/5) malam.
Menurut Antoni, sejak awal datang ke MK, Bambang Widjojanto sudah membangun narasi bahwa tim hukum Prabowo-Sandi dihalang-halangi. "Pada hari Selasa dan Rabu, 21-22 Mei, justru kubu 02 mendorong aksi demo menolak hasil pemilu di depan Gedung Bawaslu, sehingga beberapa ruas jalan utama di Jalan MH Thamrin dan sekitarnya ditutup," katanya.
BACA JUGA
Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin ini mengingatkan, agar tim hukum kubu 02 dapat membawa bukti hukum yang cukup ke MK, bukan melakukan retorika.
Menurut Antoni, MK adalah institusi independen dan terhormat. "Tidak ada yang mengintervensi MK, termasuk pemerintah," katanya.
Pernyataan bahwa MK adalah bagian dari pemerintahan, menurut Antoni, adalah retorika politik yang mungkin dilakukan untuk menutupi ketidaksiapan kubu 02.
Sebelumnya, tim hukum Prabowo-Sandiaga mengajukan permohonan sengketa hasil Pemilu 2019 ke MK, Jumat (24/5) sekitar pukul 22:35 WIB. Tim hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto, pada saat itu, mengeluhkan pihaknya mengalami kesulitan untuk sampai ke kantor MK.
"Ada hambatan akses kendaraan bermotor menuju kantor MK di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Perlu 'effort' luar biasa untuk sampai ke kantor MK," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
OTT KPK Seret Ketua dan Waka Pengadilan Negeri Depok
Pemerintah Melarang Atraksi Naik Gajah di Seluruh Indonesia
21 Guru Besar Laporkan Adies ke Majelis Kehormatan MK
OTT Pimpinan PN Depok, Ketua KPK: Proses Masih Berjalan
Advertisement
Puluhan Merek Permen Tercemar Arsenik di Florida AS, Ini Daftarnya
Dua Warga Bandung Tewas Tertimbun Saat Gali Peti Harta Karun
China Wajibkan Pemuka Katolik Serahkan Paspor
Landasan Bandara Berlin Tertutup Es, 100 Penerbangan Dibatalkan
Arab Saudi Bakal Bangun Rise Tower 2 KM, Siap Geser Burj Khalifa
Advertisement
Trump Luncurkan TrumpRx.gov, Obat Diskon untuk Warga AS
BMKG: Gempa Pacitan Megathrust, Masyarakat Diminta Waspada
Kasus Pelecehan Anak Australia: Warga Maryborough Didakwa 596 Kasus
Gempa Pacitan Magnitudo 6,4 Ganggu KA Lodaya Jalur Selatan
BMKG Catat Gempa Susulan Pacitan Seusai Magnitudo 6,4
Advertisement
Purbaya Ungkap PR Utama Juda Agung sebagai Wamenkeu
Berita Pilihan
Advertisement
21.000 Peserta BPJS PBI Jogja Dinonaktifkan, Ini yang Dilakukan Dinkes
Advertisement
India Deportasi 2 Turis Inggris yang Tempel Stiker Free Palestine
Advertisement
Berita Populer
- Derbi Mataram PSIM Jogja vs Persis Solo, Jop van der Avert Absen
- 30.489 Peserta PBI BPJS di Bantul Dinonaktifkan, Ini Penjelasannya
- Iran Melaju ke Final Usai Kalahkan Irak 4-2 di Piala Asia Futsal
- Dilantik Prabowo, Juda Agung Fokus Sinkronkan Fiskal-Moneter
- Ekonomi RI Tumbuh 5,11 Persen, Bank Mandiri Catat Aset Rp2.829 Triliun
- Kemensos Targetkan 400 Ribu Lansia Terima Makan Bergizi Gratis
- Alex Marquez Pimpin Catatan Waktu Tes MotoGP Malaysia
Advertisement
Advertisement
