Dampak Aksi 22 Mei, Aktivitas DPR RI Dihentikan dan Belum Tahu Kapan Dibuka Lagi

Anggota Brimob Polri mempersiapkan tameng pelindung pengamanan di Kompleks Parlemen DPR RI, Jakarta, Rabu (22/5/2019). Kepolisian dibantu prajurit TNI mengamankan sejumlah objek vital di Ibu Kota terkait rencana akan adanya unjuk rasa di kawasan itu. - ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal
22 Mei 2019 19:07 WIB John Andhi Oktaveri News Share :

Harianjogja.com, JAKARTA— Aktivitas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakian Daerah (DPD) secara resmi diliburkan sejak pagi, Rabu (22/5/2019), menyusul aksi kedaulatan rakyat yang berlangsung sejak sehari sebelumnya.

Sekjen DPR Indra Iskandar mengatakan bahwa pihaknya belum bisa menentukan kapan batas waktu penghentian kegiatan di Kompleks Parlemen karena hal itu tergantung kondisi keamanan.

Indra mengatakan keputusan penghentian aktivitas di Senayan diputuskan setelah adanya instruksi dari aparat keamanan.

“Saya belum tahu secara pasti kapan aktivitas dilingkungan Kompleks DPR, MPR, dan DPD akan dibuka kembali,” ujarnya.

Dia menambahkan bahwa liburan tersebut hanya bersifat situasional sehingga kalau sudah kondusif akan segera dimulai kembali. Dia mengatakan akan melakukan evaluasi atas situasi keamanan sore atau malam ini.

Penghentian kegiatan di Kompleks Parlemen terkait adanya kericuhan yang mengiringi unjuk rasa di Gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang kemudian meluas hingga ke Petamburan, Jakarta Barat.

“Dimintakan kepada seluruh pejabat atau staf tanpa terkecuali untuk sementara waktu tidak melakukan aktivitas di kompleks parlemen,” kata Indra melalui keterangan resminya.

Menurut Indra, Gedung DPR, MPR, dan DPD sudah sejak tadi malam ditutup yang ditandai dengan digemboknya seluruh pintu gerbang Kompleks Parlemen.

Padahal, DPR hari ini mengagendakan sejumlah acara. Salah satunya Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi VI dengan para mitra usaha Badan Usaha Milik Negara (BUMN), seperti Angkasa Pura I dan II, Pelindo I sampai Pelindo IV, Jasa Marga, Hutama Karya, Waskita Karya, dan Wijaya Karya. 

Rencananya, rapat tersebut membahas kesiapan pemerintah dan BUMN dalam menghadapi arus mudik Hari Raya Idulfitri 1440 H. 

Sumber : Bisnis.com