Advertisement
Dampak Aksi 22 Mei, Aktivitas DPR RI Dihentikan dan Belum Tahu Kapan Dibuka Lagi
Anggota Brimob Polri mempersiapkan tameng pelindung pengamanan di Kompleks Parlemen DPR RI, Jakarta, Rabu (22/5/2019). Kepolisian dibantu prajurit TNI mengamankan sejumlah objek vital di Ibu Kota terkait rencana akan adanya unjuk rasa di kawasan itu. - ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA— Aktivitas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakian Daerah (DPD) secara resmi diliburkan sejak pagi, Rabu (22/5/2019), menyusul aksi kedaulatan rakyat yang berlangsung sejak sehari sebelumnya.
Sekjen DPR Indra Iskandar mengatakan bahwa pihaknya belum bisa menentukan kapan batas waktu penghentian kegiatan di Kompleks Parlemen karena hal itu tergantung kondisi keamanan.
Advertisement
Indra mengatakan keputusan penghentian aktivitas di Senayan diputuskan setelah adanya instruksi dari aparat keamanan.
“Saya belum tahu secara pasti kapan aktivitas dilingkungan Kompleks DPR, MPR, dan DPD akan dibuka kembali,” ujarnya.
Dia menambahkan bahwa liburan tersebut hanya bersifat situasional sehingga kalau sudah kondusif akan segera dimulai kembali. Dia mengatakan akan melakukan evaluasi atas situasi keamanan sore atau malam ini.
Penghentian kegiatan di Kompleks Parlemen terkait adanya kericuhan yang mengiringi unjuk rasa di Gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang kemudian meluas hingga ke Petamburan, Jakarta Barat.
“Dimintakan kepada seluruh pejabat atau staf tanpa terkecuali untuk sementara waktu tidak melakukan aktivitas di kompleks parlemen,” kata Indra melalui keterangan resminya.
Menurut Indra, Gedung DPR, MPR, dan DPD sudah sejak tadi malam ditutup yang ditandai dengan digemboknya seluruh pintu gerbang Kompleks Parlemen.
Padahal, DPR hari ini mengagendakan sejumlah acara. Salah satunya Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi VI dengan para mitra usaha Badan Usaha Milik Negara (BUMN), seperti Angkasa Pura I dan II, Pelindo I sampai Pelindo IV, Jasa Marga, Hutama Karya, Waskita Karya, dan Wijaya Karya.
Rencananya, rapat tersebut membahas kesiapan pemerintah dan BUMN dalam menghadapi arus mudik Hari Raya Idulfitri 1440 H.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Menteri Nusron Ajak Kepala Daerah Se-Sulawesi Berbagi Tanggung Jawab Selesaikan RDTR
212 Produsen Beras Diindikasi Nakal, Mentan: Harus Ditindak Tegas!
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
Advertisement
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Advertisement
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
10 SD Tidak Dapat Murid Baru di Gunungkidul Tak Langsung Ditutup
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
