Advertisement
Din Sebut People Power Tak Melanggar Konstitusi, Asal…
Din Syamsuddin. - Ardiansyah Indra Kumala/Solopos
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Tokoh Muhammadiyah Din Syamsuddin mengatakan people power merupakan konsekuensi demokrasi, tidak melanggar konstitusi serta tidak boleh dihalang-halangi.
"Tetapi syaratnya people power itu merupakan aksi damai, tanpa kekerasan dan tidak terjebak anarkisme," kata Din seusai Pengkajian Ramadhan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DKI di Jakarta, Minggu (19/5/2019).
Advertisement
Menurut Din yang juga Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu, aparat keamanan seharusnya juga menghadapinya dengan sikap damai dan mengayomi.
Ia tidak setuju people power yang memaksakan kehendak dan berakhir chaos, karena hanya akan membuat sesama muslim berhadapan. "Harga sosialnya terlalu mahal. Itu sikap saya. Saya pendukung perdamaian," katanya.
BACA JUGA
Ia juga menegaskan tidak setuju jika Komisi Pemilihan Umum (KPU) didelegitimasi, namum jika KPU sebagai penyelenggara pemilu yang bekerja atas mandat konstitusi itu tidak menyelenggarakan pemilu dengan jujur, adil, transparan, dan akuntabel maka hasilnya cacat konstitusi.
Kecurangan dalam pemilu, ujar dia, harus diselesaikan dan diverifikasi. Kalau kecurangan tidak terbukti maka tuduhan itu adalah fitnah, tetapi kalau benar maka itu merupakan musibah dan tidak bisa dianggap remeh.
"Awalnya dikira human error, tapi begitu akhirnya menumpuk, ini bukan kealpaan manusia lagi, ini harus diverifikasi," katanya.
Dalam kesempatan kajian itu, Din juga meminta umat Islam tidak ada lagi yang mendebat sila pertama Pancasila agar dikembalikan ke masa Piagam Jakarta yang berbunyi, "Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya".
"Menurut saya sila pertama yang sekarang Ketuhanan Yang Maha Esa lebih kuat dan luas maknanya, yakni tauhid. Agama yang paling dekat dengan Pancasila itu adalah Islam," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Penduduk China Terus Menurun, PBB Prediksi Minus 3,2 Juta
China Terapkan Tarif Impor Daging Sapi 55 Persen Mulai 2026
Ledakan Bar Resor Mewah Swiss, 10 Orang Dilaporkan Tewas
Arab Saudi Pecahkan Rekor Eksekusi Mati 2025, 356 Orang
Advertisement
20 Ribu Buruh Akan Demo Tolak UMP 2026 di Jakarta dan Bandung
Prabowo: Bencana Sumatera Tak Perlu Status Nasional
Prabowo: Bantuan Bencana Harus Lewat Mekanisme Resmi
Pengguna Transportasi Nataru Tembus 16 Juta Orang
BMKG Catat 1.556 Gempa Guncang Aceh Sepanjang 2025
Advertisement
600 Hunian Danantara Siap Diserahkan ke Daerah
PBB Kecam Israel Hentikan Operasi UNRWA
Prabowo Minta Danantara Koordinasi Ketat Bangun Hunian Bencana
Kuala Lumpur Berlakukan Denda Sampah hingga Rp8,2 Juta
Polisi Selidiki Laka Laut KM Putri Sakinah di Labuan Bajo
Advertisement
Kemenkes Siagakan Antibisa Ular di Wilayah Baduy
Berita Pilihan
- Tanpa Kembang Api, Prabowo Rayakan Tahun Baru Bersama Pengungsi
- Trump Pertimbangkan Jual Jet Tempur F-35 ke Turki, Israel Waspada
- Trump Klaim 95 Persen Rencana Damai Rusia-Ukraina Telah Disepakati
- 46.207 Penumpang Tinggalkan Jakarta dengan Kereta Api Hari Ini
- Ratusan Warga Terdampak Banjir Bandang Kalimantan Selatan
Advertisement
Malam Tahun Baru 2026 di DIY Kondusif, 88 Lokasi Diamankan
Advertisement
Tiket Museum Nasional Disesuaikan, Lansia hingga Yatim Gratis
Advertisement
Berita Populer
- Inilah Negara Paling Awal dan Paling Akhir Rayakan Tahun Baru 2026
- Smartphone T1 Donald Trump Alami Penundaan Pengiriman
- BYD Yuan Max Terpantau Uji Jalan, Crossover Listrik Baru
- Cegah Predator Digital, Polisi Denmark Patroli di Game
- Parakan Night Festival Dongkrak UMKM di HUT Temanggung
- Animal Rescue Dominasi Evakuasi Damkar Sleman 2025
- Donnarumma Prioritaskan City dan Tiket Italia ke Piala Dunia
Advertisement
Advertisement
