Advertisement
Wiranto Larang Massa ke Jakarta, Ini Kata BPN...
Sekretaris Jenderal Partai Berkarya Priyo Budi Santoso. - Suara.com
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional atau BPN Prabowo - Sandiaga, Priyo Budi Santoso menjawab soal larangan massa daerah untuk datang ke Jakarta jelang pengumuman hasil Pemilu 2019 pada 22 Mei 2019. Menurut Priyo, bahwa memang tidak akan ada pergerakan massa dari daerah ke ibu kota.
Pasalnya, kata Priyo, walau tak ke Jakarta tetapi massa tetap terus akan membuat gerakan di wilayah masing-masing. Gerakan yang dimaksud Priyo ialah people power, yang sudah diganti istilah oleh Amien Rais menjadi gerakan kedaulatan rakyat.
Advertisement
Untuk itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto sebagai inisiator pelarangan tersebut tidak usah panik, kata Priyo.
"Enggak usah panik karena salah informasi intelijen. Karena gerakan kedaulatan rakyat tanpa ada pengerahan massa ke Jakarta kok, tergerak santai di wilayahnya masing-masing," cuit Priyo di akun Twitternya @PriyoBudiS, seperti dikutip Suara.com, Jumat (17/5/2019).
"Aksi cerdas dan damai, tema utamanya adalah: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab," sambungnya.
Sebelumnya, Menkopolhukam Wiranto meminta kepada aparat keamanan dan pemerintahan di daerah untuk dapat membendung pergerakan massa yang hendak datang ke Jakarta, menjelang pengumuman resmi Pemilu 2019 oleh KPU pada tanggal 22 Mei 2019.
Wiranto berujar, pencegahan massa dari daerah ke Jakarta bertujuan meminimalisir terjadinya konflik di ibu kota. Ia lantas meminta aparat menjelaskan kepada masyarakat bahwa Pemilu 2019 telah usai dan tidak perlu lagi berbondong datang ke Jakarta.
"Jelaskan ke masyarakat, enggak perlu ke sana. Pemilu sudah selesai, sudah ada hasilnya, percuma ke sana. Puasa lagi, sahurnya di mana, bukanya di mana. Mereka mikir pasti seperti itu," kata Wiranto di Hotel Grand Paragon, Jakarta Barat, Kamis (16/5/2019).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : suara.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
212 Produsen Beras Diindikasi Nakal, Mentan: Harus Ditindak Tegas!
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
Advertisement
Kupas Serunya Sensasi Pedas dari Kekayaan Kuliner Indonesia
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Advertisement
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Berita Pilihan
- Hasil Pemeriksaan Kecelakaan Pesawat Udara Air India, Kedua Mesin Mati di Udara Setelah Lepas Landas
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
Advertisement
10 SD Tidak Dapat Murid Baru di Gunungkidul Tak Langsung Ditutup
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
- Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
- Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Advertisement
Advertisement
