Advertisement
Anggota DPR RI Tuduh KPU Tak Paham Regulasi Digital
Petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) melakukan rekapitulasi surat suara di tingkat Kecamatan di GOR Kelapa Gading, Jakarta, Senin (22/4/2019). - Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Rapat Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika Kemenkominfo dengan Komisi I DPR RI di antaranya menyoroti kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Anggota Komisi I DPR RI Budi Youyastri menuduh KPU selaku penyelenggara Pemilu tidak memahami regulasi mengenai platform digital dan menuntut Kemenkominfo untuk membantu pemahaman KPU mengenai dunia digital.
Advertisement
"KPU selaku penyelenggara Pemilu tidak paham dengan regulasi platform digital," ujar Budi di ruang rapat Komisi I DPR RI, Jakarta (13/5/2019).
Menurutnya, terdapat 2 masalah serius pada penyelenggaraan Pemilu 2019 yang terkait dengan KPU. Masalah pertama, pada 12 april 2019 KPUD di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, dikabarkan mendapat perintah dari KPU Provinsi dan Pusat perihal penutupan akun media sosial peserta pemilu pada akhir masa kampanye.
Budi mempertanyakan benar atau tidaknya surat perintah tersebut karena subjek perintah penutupan akun tersebut dinilai tidak dinyatakan dengan jelas.
Masalah kedua yang disampaikan Budi adalah tidak adanya anggota KPU yang dapat melakukan masuk log ke dalam sistem informasi perhitungan (situng) KPU. Selain itu, lokasi peladen situng perhitungan Pemilu 2019 masih menjadi tanda tanya.
”Jika dipandang perlu, kami bisa bicara dengan Komisi II DPR RI mengenai apa yang terjadi dengan IT KPU. Kalau desainnya tidak dibuka dari awal, auditnya tidak dikerjakan dari awal, bagaimana keamanan bisa terjamin?" ujar Budi.
Sebaliknya, Anggota Komisi I DPR RI Evita Nursanty menilai bahwa teknologi informasi komunikasi yang dimiliki KPU dalam mengamankan Pemilu 2019 sudah cukup baik mengingat jumlah hacker yang melancarkan serangan tidak sedikit.
"TIK KPU cukup bagus, makanya percikannya muncul di media sosial," ujar Evita (13/5/2019).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
212 Produsen Beras Diindikasi Nakal, Mentan: Harus Ditindak Tegas!
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
Advertisement
Kupas Serunya Sensasi Pedas dari Kekayaan Kuliner Indonesia
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Advertisement
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Berita Pilihan
- Hasil Pemeriksaan Kecelakaan Pesawat Udara Air India, Kedua Mesin Mati di Udara Setelah Lepas Landas
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
Advertisement
10 SD Tidak Dapat Murid Baru di Gunungkidul Tak Langsung Ditutup
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
- Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
- Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Advertisement
Advertisement
