Kasus Korupsi ATR/BPN, KPK Periksa Dua Dirjen sebagai Saksi
KPK mendalami kewenangan penerbitan HGB dan HGU saat memeriksa dua Dirjen ATR/BPN dalam penyidikan dugaan korupsi.
Ilustrasi. /Bisnis Indonesia- Nurul Hidayat
Harianjogja.com, JAKARTA--Saat menghadapi gugatan sengketa pemilu legislatif maupun presiden atau permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU), Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman mengaku siap bertugas hingga tengah malam.
"Sudah sangat siap, 100 persen siap. Baik dari segi personel, hakim, maupun pegawai sudah siap semua. Termasuk paniteranya dan perangkat terkait," kata Anwar usai menghadiri acara buka puasa bersama antara Presiden Jokowi dengan para pimpinan lembaga negara di Istana Negara Jakarta, Senin (6/5/2019).
Anwar mengatakan gugatan seperti ini bukan sesuatu yang baru, karena di 2014 silam MK juga menghadapi gugatan yang sama.
"Sejak 2014 pun kami begitu. Sampai tengah malam. Sekarang juga akan begitu, keliatannya banyak caleg segala macem," lanjut dia.
Lebih lanjut, Anwar menyebut dirinya belum bisa berkomentar terkait gugatan apa saja yang akan dilaporkan ke MK. Sebab belum ada permohonan lantaran masih menunggu keputusan hasil Pemilu oleh KPU pada 22 Mei mendatang
"Kalau soal substansi, saya belum bisa berkomentar. Nanti kalau sudah permohonan itu maju. Nanti tunggu tanggal 22 setelah KPU mengumumkan," tutup dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : suara.com
KPK mendalami kewenangan penerbitan HGB dan HGU saat memeriksa dua Dirjen ATR/BPN dalam penyidikan dugaan korupsi.
Foto mantan Wapres Gibran mulai dicopot di kantor Pemkab dan DPRD Gunungkidul sehari setelah pernyataan pengunduran dirinya.
UU Perampasan Aset disahkan DPR. Aturan ini mencakup pidana mati koruptor, pemulihan aset, dan enam jenis tindak pidana lainnya.
KPK kembali memeriksa Sestama BNPB berinisial R terkait dugaan korupsi dana siap pakai untuk penanganan bencana.
Habiburokhman menjelaskan alasan illicit enrichment atau peningkatan kekayaan tak wajar tidak diatur dalam RUU Perampasan Aset.
Gempa magnitudo 5,4 mengguncang perairan barat daya Nias Barat, Sumatera Utara, Kamis siang. Getaran dirasakan di Nias Selatan.