Advertisement
KPK Ungkap BUMN Rawan Dipengaruhi Pengusaha, Anggota DPR, Hingga Menteri

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Pejabat di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dinilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rawan dipengaruhi dan ditekan oleh pihak luar seperti menteri, pengusaha, dan anggota dewan.
Akibatnya, pejabat khususnya para direksi dari BUMN tidak bisa leluasa dalam mengambil kebijakan. Kepala Satuan Tugas Sumber Daya Alam dan Pangan Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK, Dedi Hartono mengatakan, kerap kali jajaran direksi BUMN mendapat intervensi baik dari swasta maupun anggota dewan, bahkan dari seorang menteri.
Advertisement
Dia mencontohkan kasus yang menimpa Sofyan Basir, Direktur Utama nonaktif PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).
Dari penyidikan KPK, pertemuan-pertemuan antara Sofyan dengan mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih, eks Ketua DPR Setya Novanto, eks Sekjen Golkar Idrus Marham, dan pemegang saham Blackgold Natural Resources Ltd. Johanes Budisutrisno Kotjo, adalah batu sandungan bagi Sofyan mengingat pertemuan dilakukan terlihat tidak wajar.
“Cukup banyak [intervensi], mungkin yang ketangkap ini yang tidak terendus oleh kita atau dari PLN sendiri tidak mau terbuka,” katanya.
Dari Bandung, Jawa Barat, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan memastikan terus mendalami peran mantan Dirut PLN Sofyan Basyir.
Basaria menyatakan masih fokus pada pemanggilan saksi-saksi yang mengetahui peran Sofyan Basyir terlebih dahulu. “Masih pemanggilan saksi-saksi,” katanya di Gedung Sate, Bandung, Senin (29/4).
Karena masih mendalami kesaksian dari pihak lain, jelasnya, KPK belum berencana memeriksa tersangka Sofyan Basyir dalam waktu dekat ini. “Belum [ada rencana memanggil Sofyan Basyir],” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII) Dadang Sasongko memaparkan tingginya risiko suap dalam skema penunjukan langsung.
Oleh sebab itu, TII merekomendasikan agar sistem dan mekanisme penunjukan langsung harus benar-benar dibenahi dan dilengkapi dengan sistem seleksi yang ketat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Jateng Alami Inflasi 2,2 Persen Juni 2025, Tertinggi Sejak LIma Bulan Terakhir
- Harga Tiket Mendaki Gunung Fuji Jepang Kini Naik Dua Kali Lipat
- Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
- Pemilu dan Pilkada Diputuskan Diadakan Terpisah, DPR Pertanyakan Posisi Mahkamah Konstitusi
- Terungkap, Mantan Wali Kota Semarang Mbak Ita Melarang Pegawai Bapenda Hindari Panggilan KPK
Advertisement

Pemulangan Jenazah Mahasiswa KKN-PPM UGM Korban Kapal Tenggelam Menunggu Pihak Keluarga
Advertisement

Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Otoritas Iran Menyebut Korban Meninggal Akibat Serangan Israel Capai 935 Orang
- Hasil Seleksi PPPK Kemenag: 17.154 Dinyatakan Lolos, Ini Link Pemberkasan
- Presiden Prabowo Akan Bertemu Pemerintah Arab Saudi untuk Bahas Pembangunan Kampung Haji di Makkah
- 3 Pejabat Kementerian PU Dinonaktifkan Seusai OTT KPK Terkait Suap Proyek di Sumut
- Nikita Mirzani Diborgol Saat Hadiri Sidang di PN Jaksel
- Baru Sesaat Bebas dari Lapas, Mantan Sekretaris MA Nurhadi Kembali Ditangkap KPK Terkait Pencucian Uang
- Harga Tiket Mendaki Gunung Fuji Jepang Kini Naik Dua Kali Lipat
Advertisement
Advertisement