Advertisement
KPK Ungkap BUMN Rawan Dipengaruhi Pengusaha, Anggota DPR, Hingga Menteri
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Pejabat di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dinilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rawan dipengaruhi dan ditekan oleh pihak luar seperti menteri, pengusaha, dan anggota dewan.
Akibatnya, pejabat khususnya para direksi dari BUMN tidak bisa leluasa dalam mengambil kebijakan. Kepala Satuan Tugas Sumber Daya Alam dan Pangan Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK, Dedi Hartono mengatakan, kerap kali jajaran direksi BUMN mendapat intervensi baik dari swasta maupun anggota dewan, bahkan dari seorang menteri.
Advertisement
Dia mencontohkan kasus yang menimpa Sofyan Basir, Direktur Utama nonaktif PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).
Dari penyidikan KPK, pertemuan-pertemuan antara Sofyan dengan mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih, eks Ketua DPR Setya Novanto, eks Sekjen Golkar Idrus Marham, dan pemegang saham Blackgold Natural Resources Ltd. Johanes Budisutrisno Kotjo, adalah batu sandungan bagi Sofyan mengingat pertemuan dilakukan terlihat tidak wajar.
“Cukup banyak [intervensi], mungkin yang ketangkap ini yang tidak terendus oleh kita atau dari PLN sendiri tidak mau terbuka,” katanya.
Dari Bandung, Jawa Barat, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan memastikan terus mendalami peran mantan Dirut PLN Sofyan Basyir.
Basaria menyatakan masih fokus pada pemanggilan saksi-saksi yang mengetahui peran Sofyan Basyir terlebih dahulu. “Masih pemanggilan saksi-saksi,” katanya di Gedung Sate, Bandung, Senin (29/4).
Karena masih mendalami kesaksian dari pihak lain, jelasnya, KPK belum berencana memeriksa tersangka Sofyan Basyir dalam waktu dekat ini. “Belum [ada rencana memanggil Sofyan Basyir],” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII) Dadang Sasongko memaparkan tingginya risiko suap dalam skema penunjukan langsung.
Oleh sebab itu, TII merekomendasikan agar sistem dan mekanisme penunjukan langsung harus benar-benar dibenahi dan dilengkapi dengan sistem seleksi yang ketat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- WHO: 14 Tenaga Medis Tewas dalam Serangan Fasilitas Kesehatan Lebanon
- Trump Sebut Banyak Negara Siap Kirim Kapal Perang ke Selat Hormuz
- Prabowo Perintahkan Polri Usut Tuntas Penyiraman Andrie Yunus
- Polisi Didesak Tangkap Dalang Teror Penyiram Air Keras Aktivis
- Tips Mudik Aman 2026, Gunakan Layanan 110 Jika Ada Gangguan
Advertisement
Kulonprogo Terima DAK Rp3 Miliar untuk Operasional Program KB
Advertisement
Destinasi Wisata dengan Panorama Samudera dari Atas Karang Gunungkidul
Advertisement
Berita Populer
- Takbir Keliling di Bantul Tahun Ini Dibatasi Maksimal Jam 11 Malam
- Merespons Latihan AS-Korsel, Korea Utara Luncurkan 10 Rudal Balistik
- Syarat Ketat Aplikator Bikin 6 Juta Driver Tak Dapat BHR Ojol 2026
- Kendaraan di Tol Regional Nusantara Meningkat Jelang Mudik 2026
- Pembatasan Media Sosial Anak Dinilai Tekan Depresi dan Bullying
- Indef Ingatkan Daya Beli Warga Jadi Kunci Hadapi Tekanan Global
- Dinkes Bantul Tarik Makanan Kemasan Rusak dari Supermarket
Advertisement
Advertisement







