Soal Freeport, Pendapat Prabowo Dianggap sebagai Wujud Gagal Paham

Bisnis.com, JAKARTA – Calon presiden Prabowo Subianto dianggap tidak cermat dalam melontarkan pendapat soal economic interest 81,21% Freeport dalam Debat Pilpres 2019 ronde keempat, Sabtu (30/3/2019) malam.

Prabowo menyebut  Freeport McmoRan melaporkan di New York Stock Exchange (NSE) keuntungannya 81% setelah pemerintah Indonesia memegang kendali 51% saham PT Freeport Indonesia. “Jadi, 51% saham itu agak etok-etok [pura-pura],” kata Prabowo dalam debat.

Peneliti Alpha Research Database dan penulis buku soal Freeport, Ferdy Hasiman menilai Prabowo Subianto tidak faham soal economic interest 81,21% Freeport.

Menurutnya, dalam laporan itu, Freeport McmoRan (FCX) melaporkan dari proses final kesepakatan dengan pemerintah Indonesia, FCX mendapat 81,28% economic interest dari proses itu. 

“Perhitungan economic interest ini tentu adalah perhitungan ekonomi korporasi yang sangat kompleks dan detail. Ketika penulis mengkonfirmasi ini kepada Freeport Indonesia [14 Januari], Riza Pratama, Juru Bicara Freeport mengatakan, itu adalah perhitungan Freeport McmoRan, Freeport Indonesia tak mengeluarkan perhitungan itu,” kata Ferdy dalam keterangan tertulis, Minggu (31/3/2019).

Dia melanjutkan, Freeport McmoRan hanya melaporkan hal itu untuk meyakinkan investor strategisnya bahwa perusahaan masih menerima keuntungan secara korporasi dari pertambangan Grasberg.

Kata Ferdy, itu bukan perhitungan terkait dividen atau penerimaan negara. Perhitungan economic interest adalah perhitungan tersendiri dari Freeport McmoRan, tidak terkait dengan keuntungan yang diterima. 

“Ini tentu perlu menjadi catatan. Perhitungan economic interest itu hanya masuk dalam perhitungan Freeport McmoRan untuk dilaporkan kepada pemegang saham. Perhitungan itu tidak masuk dalam IUPK yang dibuat pemerintah,” katanya.

Menurutnya, FCX juga meminta pemerintah Indonesia untuk menghormati Kontrak Karya Freeport dan Rio Tinto yang berlaku sampai 2021. Dengan begitu, usai berlakunya economic interest yang mencapai 81,28% itu hanya 3 tahun saja.

“Sudah dikatakan dalam bagian terdahulu bahwa Rio Tinto mengontrol 40% PI atau menguasai 40% produksi tembaga dan emas Grasberg, sementara Freeport hanya menguasai 60% produksi sampai 2022,” lanjutnya.

Yang perlu dicatat adalah tambang open-pit hanyalah 7 persen dari total cadangan Freeport. Cadangan terbesar sebesar 93 persen tambang Grasberg ada di tambang underground, mencakup wilayah Kucing Liar, Grasbreg Open-pit, DOZ Block Cave, Big Gosan, Grasberg Blok Cave dan DMLZ Block Cave.

“Sampai tahun 2017, cadangan terbukti dan terkira di Grasberg sebesar 38,8 miliar pound tembaga, 33,9 juta ounce emas, dan 153,1 juta ounce perak,” imbuhnya.

Dengan begitu, sudah sangat tepat, bila pemerintah dan Inalum membeli saham Freeport saat ini.

“Mumpung produksinya masih turun, karena harga saham ikut turun. Inalum tidak menggunakan perhitungan aset dalam membeli saham Freeport. Jika memakai perhitungan aset, tentu sangat mahal,” kata dia.

Inalum, kata dia, tentu memakai mekanisme discounted cash flow berdasarkan nilai buku saat ini dan apa yang diharapkan di masa depan. Produksi Freeport di Grasberg yang mengalami penurunan pada 2019-2021 tentu akan menurunkan harga saham.

Mulai 2022, katanya, Freeport akan menikmati produksi dari tambang underground yang dalam perkiraan mencapai 160.000-200.000 ton konsentrat tembaga. Jika harga metal di pasar global naik, maka tentu itu akan menguntungkan Freeport dan Inalum sebagai pemegang saham. “Mulai tahun 2022, Inalum justru menikmati keuntungan lebih dari 50% produksi Grasberg.”

Boleh jadi, lanjut dia, Indonesia akan mendapat keuntungan besar, karena pendapatan Freeport dari tambang Grasberg ke depan bisa berada di atas US$3 miliar per tahun. Dengan begitu, 51% dari pendapatan itu akan diperoleh sebagai dividen.

“Kontribusi penerimaan negara juga akan semakin besar, karena ke depan, Freeport akan membangun pabrik smelter tembaga dan emas di Gresik, Jawa timur,” kata dia.

Dengan keuntungan yang begitu besar, lanjut dia, Inalum akan mengembalikan dana pinjaman dari penerbitan obligasi global dalam rentang waktu 3-5 tahun dan menikmati keuntungan besar dari operasi tambang Grasberg di Papua.

“Jadi, kita perlu mengapresiasi langkah berani pemerintahan Jokowi yang telah menyelesaikan divestasi saham Freeport dengan mekanisme korporasi,” kata dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia