Advertisement
Aliansi Pengusaha Nasional: Infrastruktur Era Jokowi Ugal-ugalan & Membebani Ekonomi Nasional
Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) periode 2008-2011 Erwin Aksa (kiri) bersama Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Suryani Motik pada deklarasi dukungan Aliansi Pengusaha Nasional di Jakarta, Kamis (21/3/2019). - JIBI/Bisnis Indonesia/Jaffry Prabu Prakoso
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Aliansi Pengusaha Nasional (Apnas) menuding pembangunan infrastruktur pada era pemerintahan Joko Widodo malah membebani perekonomian nasional.
Salah satu inisiator Apnas, Erwin Aksa, mengaku bersama teman-teman pengusaha lainnya cukup gemas dengan pembangunan infrastruktur yang terkesan ugal-ugalan.
Advertisement
Dia menuturkan selain karena menambah utang negara yang jumlahnya semakin membengkak, dampaknya pun dinilai tidak signifikan terhadap laju ekonomi Indonesia.
"Sekarang realitanya adalah laju perekonomian di Indonesia sangat lambat dan tidak bisa dikatakan baik-baik saja, di sinilah kita para pengusaha melihat ada yang salah," ujar Erwin dalam keterangan resmi yang diterima Jaringan Informasi Bisnis Indonesia pada Jumat (29/3/2018).
Erwin yang juga Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Konstruksi dan Infrastruktur menambahkan bahwa rasa prihatin yang dirasakan para pengusaha nasional ini menjadi latar belakang Apnas mengadakan Economics FGD yang bertajuk Politik Pembangunan Infrastruktur belum lama ini.
"Tujuan kami mengadakan acara FGD adalah untuk berdiskusi dengan ekonom, pengusaha, dan peserta yang hadir mengenai signifikansi infrastruktur yang dibangun pemerintah. Data sudah berbicara, infrastruktur dibangun secara ugal-ugalan,” ungkapnya.
Dalam FGD tersebut, Apnas menghadirkan tokoh ekonom senior seperti Faisal Basri dan Rizal Ramli sebagai narasumber, serta Kosmian Pudjiadi selaku perwakilan dari dunia usaha yang juga merupakan Wakil Ketua Umum Kadin.
"Ada kutipan yang saya sangat setuju dari Rizal Ramli yang mengatakan pemerintahan sekarang itu tiga O, yaitu overprice, oversupply, overborrow,” tuturnya.
Selain itu, masih mengutip pernyataan yang disampaikan Rizal Ramli, Erwin mengatakan bahwa pemerintahan sekarang kurang memihak pengusaha nasional, sehingga laju ekonomi Indonesia lesu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kuta Selatan Bali Diguncang Gempa Berkekuatan Magnitudo 5,0
Tak Terima Ditegur, Dua WNA Amerika Ini Diduga Aniaya Pecalang di Bali
Siap-Siap! Penerapan SLFF di Tol Sebelum Oktober 2024
Advertisement
Ditanya soal Kemungkinan Maju di Pilkada, Kaesang Memilih Ini
Mobil Mewah Harvey Moeis Disita Kejagung, Kali Ini Ferrari dan Mercy
KASD Sebut Penggantian Istilah dari KKB ke OPM Ada Dampaknya
Iuran Pariwisata Masuk ke Tiket Pesawat, Ini Kata Menteri Pariwisata
Gaji Prabowo-Gibran Saat Sudah Menjabat, Ini Rinciannya
Advertisement
Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
Izin Tinggal Peralihan Jembatani Proses Transisi Izin Tinggal WNA di RI
Surya Paloh Enggan Jadi Oposisi dan Pilih Gabung Prabowo, Ini Alasannya
Penetapan Caleg Terpilih di DIY Menunggu BRPK Mahkamah Konsitusi
Advertisement
Surya Paloh Temui Prabowo di Kartanegara
Berita Pilihan
- Siap-Siap! Penerapan SLFF di Tol Sebelum Oktober 2024
- Ditanya soal Kemungkinan Maju di Pilkada, Kaesang Memilih Ini
- Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
- Meningkatkan Perlindungan dari Penyakit Menular, Jemaah Calon Haji Disarankan Vaksin
- Dugaan Pelanggaran Wewenang, Wakil Ketua KPK Laporkan Anggota Dewas
Advertisement
LITERASI KESEHATAN: Warga Lansia Diminta Bijak Memilih Jenis Olahraga
Advertisement
Sandiaga Tawarkan Ritual Melukat ke Peserta World Water Forum di Bali
Advertisement
Berita Populer
- Penetapan Caleg Terpilih di DIY Menunggu BRPK Mahkamah Konsitusi
- Surya Paloh Enggan Jadi Oposisi dan Pilih Gabung Prabowo, Ini Alasannya
- Izin Tinggal Peralihan Jembatani Proses Transisi Izin Tinggal WNA di RI
- Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
- Gaji Prabowo-Gibran Saat Sudah Menjabat, Ini Rinciannya
- Iuran Pariwisata Masuk ke Tiket Pesawat, Ini Kata Menteri Pariwisata
- KASD Sebut Penggantian Istilah dari KKB ke OPM Ada Dampaknya
Advertisement
Advertisement
