Viral Produk Halal Berlabel Mengandung Babi, Ini Respons BPJPH
BPJPH menegaskan video produk impor berlabel halal namun mencantumkan kandungan babi merupakan kasus lama yang sudah ditindaklanjuti.
Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) periode 2008-2011 Erwin Aksa (kiri) bersama Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Suryani Motik pada deklarasi dukungan Aliansi Pengusaha Nasional di Jakarta, Kamis (21/3/2019)./JIBI-Bisnis Indonesia-Jaffry Prabu Prakoso
Harianjogja.com, JAKARTA – Aliansi Pengusaha Nasional (Apnas) menuding pembangunan infrastruktur pada era pemerintahan Joko Widodo malah membebani perekonomian nasional.
Salah satu inisiator Apnas, Erwin Aksa, mengaku bersama teman-teman pengusaha lainnya cukup gemas dengan pembangunan infrastruktur yang terkesan ugal-ugalan.
Dia menuturkan selain karena menambah utang negara yang jumlahnya semakin membengkak, dampaknya pun dinilai tidak signifikan terhadap laju ekonomi Indonesia.
"Sekarang realitanya adalah laju perekonomian di Indonesia sangat lambat dan tidak bisa dikatakan baik-baik saja, di sinilah kita para pengusaha melihat ada yang salah," ujar Erwin dalam keterangan resmi yang diterima Jaringan Informasi Bisnis Indonesia pada Jumat (29/3/2018).
Erwin yang juga Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Konstruksi dan Infrastruktur menambahkan bahwa rasa prihatin yang dirasakan para pengusaha nasional ini menjadi latar belakang Apnas mengadakan Economics FGD yang bertajuk Politik Pembangunan Infrastruktur belum lama ini.
"Tujuan kami mengadakan acara FGD adalah untuk berdiskusi dengan ekonom, pengusaha, dan peserta yang hadir mengenai signifikansi infrastruktur yang dibangun pemerintah. Data sudah berbicara, infrastruktur dibangun secara ugal-ugalan,” ungkapnya.
Dalam FGD tersebut, Apnas menghadirkan tokoh ekonom senior seperti Faisal Basri dan Rizal Ramli sebagai narasumber, serta Kosmian Pudjiadi selaku perwakilan dari dunia usaha yang juga merupakan Wakil Ketua Umum Kadin.
"Ada kutipan yang saya sangat setuju dari Rizal Ramli yang mengatakan pemerintahan sekarang itu tiga O, yaitu overprice, oversupply, overborrow,” tuturnya.
Selain itu, masih mengutip pernyataan yang disampaikan Rizal Ramli, Erwin mengatakan bahwa pemerintahan sekarang kurang memihak pengusaha nasional, sehingga laju ekonomi Indonesia lesu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Gempa NTT berdampak pada sejumlah fasilitas transportasi. Menhub Dudy Purwagandhi memerintahkan pemeriksaan pelabuhan, terminal, dan bandara.
Tiga kalurahan di Bantul baru memiliki satu pendaftar calon lurah. Jika tak ada tambahan calon, Pilur bisa melawan kotak kosong.
Donny Damara dan Dimas Aditya mengungkap tantangan syuting film Munafik Indonesia, termasuk mantra Jawa kuno dan bacaan Al Quran.
Presiden Prabowo menyebut digitalisasi bansos telah berjalan di 153 kabupaten/kota dan menjangkau lebih dari 3 juta keluarga.
Mensesneg Prasetyo Hadi memastikan pemerintah bergerak cepat menangani dampak gempa M7,7 di NTT dan menyiapkan bantuan.