Advertisement
Ini Tanggapan DPP Golkar Terkait Keterlibatan Kadernya dalam OTT KPK…
Ilustrasi rupiah - Reuters
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Partai Golkar enggan berspekulasi terkait operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada kasus dugaan suap jasa angkut pupuk yang ditengarai melibatkan anggota DPR dari fraksi partai berlambang pohon beringin itu.
Ketua DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily mengatakan pihaknya masih menunggu penjelasan resmi dari komisi antirasuah terkait kasus itu.
Advertisement
"Kami tidak mau berspekulasi terlalu jauh terkait peristiwa OTT KPK, dalam kasus apa dan bagaimana peristiwanya," kata Ace di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (28/3/2019).
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI itu menegaskan, pihaknya masih menunggu keterangan resmi dari KPK. Namun demikian Golkar tidak akan menolerir bila ada kadernya yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi.
"Kami tunggu keterangan resmi dari KPK. Yang jelas kami akan bersikap tegas bagi siapapun kader yang melakukan korupsi," jelas dia.
Diwartakan sebelumnya, Anggota DPR RI dari Fraksi Golkar, Bowo Sidik Pangarso diduga ikut terjaring operasi senyap yang dilancarkan KPK. Ada tujuh orang yang diamankan petugas termasuk dari unsur BUMN dalam OTT, Rabu 28 Maret kemarin hingga dini hari tadi.
Mereka diciduk petugas antirasuah diduga gara-gara korupsi terkait distribusi pupuk. Bowo Sidik yang diduga ikut dibawa merupakan anggota Komisi VI dengan ruang lingkup kerja membidangi masalah industri, investasi dan persaingan usaha. Salah satu mitranya adalah
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Okezone.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Korupsi Pencairan Kredit BPR Kudus, KPK Sita Rp12,8 Milia dan Tanah
Oknum Kemenang Minta Uang Secara Berjenjang di Kasus Korupsi Kuota Haji
Ledakan di Gaza Selatan, 4 Tentara Israel Dilaporkan Tewas
Algoth: Rangkap Jabatan Tak Perlu Dipersoalkan
Advertisement
Gunakan BLT untuk Judol, 49 Rekening KPM di Tulungagung Dibekukan
Dosen FH Unissula Diskorsing Karena Diduga Jadi Pelaku Kekerasan
Perpres No.79 Tahun 2025, Tidak Hanya Soal Kenaikan Gaji
Viral Kepsek Roni Dicopot, Wali Kota Prabumulih Terancam Sanksi
Presiden Prabowo Pimpin Ratas di Hambalang, Ini yang Dibahas
Advertisement
Pejabat BPJPH Diduga Lakukan KDRT, Begini Respons Komnas Perempuan
Korban Hilang Banjir Bali Terus Dipantau Tim SAR
KPK Tahan 5 Tersangka Kasus Kredit Usaha BPR Bank Jepara Artha
DPR Soroti Asesmen Awal Program Sekolah Rakyat Kemensos
Dewan Pers: Wartawan Aman dari Jeratan UU ITE jika Patuh Kode Etik
Advertisement
Revisi Devisit APBN 2026 Disepakati Rp689,1 Triliun
Berita Pilihan
- Ledakan di Gaza Selatan, 4 Tentara Israel Dilaporkan Tewas
- Dosen FH Unissula Diskorsing Karena Diduga Jadi Pelaku Kekerasan
- Perpres No.79 Tahun 2025, Tidak Hanya Soal Kenaikan Gaji
- Viral Kepsek Roni Dicopot, Wali Kota Prabumulih Terancam Sanksi
- Pejabat BPJPH Diduga Lakukan KDRT, Begini Respons Komnas Perempuan
Advertisement
Kemantren Pakualaman Berhasil Turunkan Volume Sampah Berkat Mas Jos
Advertisement
Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Serangan Israel, Warga Palestina yang Tewas Tembus 65.000 Jiwa
- Ribuan Orang Unjuk Rasa di London Tolak Kunjungan Donald Trump
- BMKG Deteksi 2 Bibit Siklon Tropis, Waspada Cuaca Ekstrem
- 20 Ribu Koperasi Merah Putih Akan Peroleh Modal, Rp3 Miliar
- DPR RI Klaim Kelangaan BBM Shell BP Hanya di Jabodetabek
- DPR RI Setujui Revisi RAPBN 2026, Belanja Negara Rp3.842,7 Trilun
- PDIP Hormati Keputusan Prabowo Ganti Kepala LKPP
Advertisement
Advertisement
