Advertisement
Ini Tanggapan DPP Golkar Terkait Keterlibatan Kadernya dalam OTT KPK…
Ilustrasi rupiah - Reuters
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Partai Golkar enggan berspekulasi terkait operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada kasus dugaan suap jasa angkut pupuk yang ditengarai melibatkan anggota DPR dari fraksi partai berlambang pohon beringin itu.
Ketua DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily mengatakan pihaknya masih menunggu penjelasan resmi dari komisi antirasuah terkait kasus itu.
Advertisement
"Kami tidak mau berspekulasi terlalu jauh terkait peristiwa OTT KPK, dalam kasus apa dan bagaimana peristiwanya," kata Ace di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (28/3/2019).
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI itu menegaskan, pihaknya masih menunggu keterangan resmi dari KPK. Namun demikian Golkar tidak akan menolerir bila ada kadernya yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi.
"Kami tunggu keterangan resmi dari KPK. Yang jelas kami akan bersikap tegas bagi siapapun kader yang melakukan korupsi," jelas dia.
Diwartakan sebelumnya, Anggota DPR RI dari Fraksi Golkar, Bowo Sidik Pangarso diduga ikut terjaring operasi senyap yang dilancarkan KPK. Ada tujuh orang yang diamankan petugas termasuk dari unsur BUMN dalam OTT, Rabu 28 Maret kemarin hingga dini hari tadi.
Mereka diciduk petugas antirasuah diduga gara-gara korupsi terkait distribusi pupuk. Bowo Sidik yang diduga ikut dibawa merupakan anggota Komisi VI dengan ruang lingkup kerja membidangi masalah industri, investasi dan persaingan usaha. Salah satu mitranya adalah
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Okezone.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
Advertisement
Lurah Grogol Gunungkidul Ditahan Atas Kasus Penggelapan Kendaraan
Advertisement
Wisata ke Meksiko Dilarang Bawa Vape, Turis Terancam Penjara 8 Tahun
Advertisement
Berita Populer
- KPK Telusuri Setoran Calon Perangkat Desa Pati
- Polres Kulonprogo Buka Operasi Progo 2026, Bagi-Bagi Helm di Wates
- Sihir dan Debut Pemain Pinjaman, Arema FC Tekuk Persijap 1-0
- Jogja Deflasi Awal 2026, Harga Kebutuhan Diprediksi Naik Saat Ramadan
- Asia Beregu 2026, Ginting Bawa Indonesia Hadapi Malaysia dan Myanmar
- RUU Perlindungan Konsumen Membutuhkan Keseimbangan
- BGN Ancam Hentikan SPPG Penyebab Keracunan
Advertisement
Advertisement



