Wamen Rangkap Jabatan Komisaris BUMN Langgar Putusan MK dan Berpotensi Korupsi
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD menilai wakil menteri yang merangkap sebagai komisaris BUMN melanggar putusan MK
Plt Ketua Umum PSSI Joko Driyono tiba di Mabes Polri sebelum menjalani pemeriksaan, Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (21/2/2019)./Antara-Reno Esnir
Harianjogja.com, JAKARTA - Mantan Plt Ketua Umum PSSI Joko Driyono ditahan di Rutan Polda Metro Jaya karena dugaan perusakan barang bukti dokumen keuangan Persija, Senin (25/3/2019). Jokdri, panggilan akrabnya, ditahan selama 20 hari hingga 13 April 2019.
Ketua Satgas Antimafia Sepak Bola Brigjen Pol. Hendro Pandowo mengatakan tim penyidik menahan Jokdri untuk memudahkan penyidikan dan pemgembangan penyelidikan serta mencegah Jokdri melarikan diri.
"Jadi setelah melakukan gelar perkara pada pukul 14.00 WIB tadi, tim penyidik Satgas Anti Mafia Sepak Bola memutuskan untuk menahan tersangka JD [Joko Driyono] untuk proses penyidikan selanjutnya," ujar dia, Senin (25/3/2019).
Hendro optimistis tim penyidik Satgas Anti Mafia Sepak Bola dapat menuntaskan perkara tindak pidana itu dan menjerat siapa pun yang terlibat di dalam kasus tersebut. "Kami akan terus mendalami kasus ini dan mengungkap yang terlibat."
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD menilai wakil menteri yang merangkap sebagai komisaris BUMN melanggar putusan MK
POPSI mendukung perbaikan tata kelola sawit melalui Danantara, namun meminta pemerintah menjaga stabilitas harga dan kesejahteraan petani sawit.
Bulog Banyumas mempercepat penyaluran bantuan pangan bagi 918.544 penerima di Banyumas Raya dan menargetkan distribusi selesai pada Juni 2026.
Polresta Jogja dan Dishub menertibkan parkir liar serta menegur 48 pelanggar lalu lintas saat patroli long weekend di kawasan Malioboro dan jalur protokol.
Ancaman PHK buruh manufaktur diperkirakan meningkat pada kuartal II/2026. Pemerintah menyiapkan langkah antisipasi dan mitigasi.
Pemkot Pekalongan mulai menguji coba pembayaran parkir menggunakan QRIS di kawasan Alun-Alun dan Lapangan Mataram sebelum diterapkan penuh 1 Juni 2026.