Advertisement
BPN Sebut Hasil Money Politics Membuat Negara Tidak Dihormati Bangsa Lain
Ferry Mursyidan Baldan - ferrymbaldan.id
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menilai politik uang tidak berdampak baik bagi negara, sehingga BPN mengajak masyarakat untuk menolaknya.
Direktur Relawan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Ferry Mursidan Baldan mengatakan bahwa penyelenggaraan pemilu adalah peristiwa meningkatkan peradaban bangsa. “Maka kita komitmen menolak money politics. Kekuasan yang diraih hasil pemilu itu membawa kebaikan? Tidak. Karena dikatakan saya bisa membeli kekuasaan,” katanya di Jakarta, Selasa (12/3/2019).
Advertisement
Ferry menjelaskan bahwa politik uang juga sangat berbahaya dalam proses demokrasi, apalagi pada pemilu. Oleh karena itu, dia meminta relawan Prabowo-Sandi tolak hal itu dengan segala cara. “Karena kita ingin menyelamatkan bangsa ini. Apa jadinya bangsa dipimpin oleh hasil money politics? Tidak dihormati bangsa lain, tidak ada kata negara berdaulat,” jelas Ferry.
Politik uang bagi Ferry bukan masalah memperoleh suara sehingga menduduki kekuasaan, tapi berdampak buruk pada tatanan pemerintahan. “Apa kerusakannya pertama kerusakan materialistik. Kekuasan yang bisa dibeli maka kemudian itu akan menghadirkan kekuasaan yang juga bisa dibeli nantinya,” ucap Ferry.
BACA JUGA
Relawan BPN, tambah Ferry, akan memantau setiap tempat pemungutan suara sejak pagi hari. Kalau pun ada yang membagi-bagi hadiah atau barang, dia mengimbau agar hal diterima saja, dengan catatan. Anggap hadiah itu sebagai pemberian dari negara. Akan tetapi keyakinan tetap pada pasangan peserta pilpres nomor urut 02, yaitu Prabowo-Sandi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kondisi Andrie Yunus Korban Air Keras Belum Membaik, Masih di HCU
KPK Segera Periksa Keluarga Fadia Arafiq di Kasus Korupsi
Krisis Energi Global, Australia Turunkan Pajak BBM Separuh
Pasang Penghalang di Rel Kereta Api, Warga Dipolisikan PT KAI
Advertisement
Kasus LNG Pertamina: Hari Karyuliarto Minta Ahok Berhenti Obral Opini
KPK Bongkar Suap Kuota Haji Ratusan Ribu Dolar ke Pejabat Kemenag
Iran Tegaskan Siap Gunakan Seluruh Kekuatan Hukum Agresor
Kasus Chromebook: Aliran Rp809 Miliar Tak Tercatat di SPT Nadiem
Raup Investasi Rp401 Triliun dari Jepang, Seskab: RI Magnet Dunia
Advertisement
Bos Maktour dan Ketua Kesthuri Ditetapkan Tersangka Korupsi Kuota Haji
Isu Pertamax Naik 10 Persen 1 April, Ini Penjelasan Bahlil
Kemenko PM: Kasus Amsal Sitepu Ancaman Bagi Industri Kreatif Nasional
Gunung Semeru Erupsi 10 Kali Sehari, Kolom Abu Capai 600 Meter
Pemimpin Eropa Desak Penyelidikan Gugurnya Prajurit TNI
Advertisement
Langgar Aturan Pelindungan Anak, Meta dan Google Dipanggil Menkomdigi
Berita Pilihan
Advertisement
Diduga Lalai Saat Memasak, Rumah di Argorejo Ludes Terbakar
Advertisement
Masuk Jepang Wajib JESTA 2026, Ini Biaya dan Cara Daftarnya
Advertisement
Berita Populer
- Biaya Korban Ledakan SAL di Teras Malioboro Ditanggung Pengelola
- Pengakuan Pedagang Nuthuk Terungkap, Wisata Pantai Depok Terimbas
- Open House, Warga Rela Antre Demi Bersalaman dengan Sultan HB X
- Isu Pertamax Naik 10 Persen 1 April, Ini Penjelasan Bahlil
- Saluran Limbah Meledak di Teras Malioboro Jogja, Tiga Orang Terluka
- Polemik Retribusi Parangtritis, Pemkab Bantul Berencana Pindah TPR
- Bos Maktour dan Ketua Kesthuri Ditetapkan Tersangka Korupsi Kuota Haji
Advertisement
Advertisement
