Jusuf Kalla Minta Kampus Tak Asal Cetak Banyak Sarjana
Jusuf Kalla mendorong kampus meningkatkan kualitas lulusan karena setiap tahun sekitar satu juta sarjana menghadapi lapangan kerja terbatas.
Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK). /Suara.com-Dwi Bowo Raharjo
Harianjogja.com, JAKARTA-- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengritik gaya pemerintahan yang sudah dialaminya.
Ia bercerita soal gaya pemerintahan Presiden Soeharto dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, gaya pemerintahan kedua Presiden itu sangat jauh berbeda.
Disebutkannya, JK yang pada saat era Presiden Soeharto masih menjadi pengusaha, melihat pemerintahan Soeharto terlalu otoriter dan banyak nepotisme.
Bahkan, dalam menyelesaikan masalah nasional Soeharto hanya satu kali dalam sebulan mengadakan rapat dengan para menterinya.
"Tapi saya jamin pengalaman 4 tahun dengan Jokowi, beliau tidak kepikiran otoriternya, yang repot kita apa saja dirapatkan. Sampah saja dirapatkan, rapat dua-tiga kali, apalagi soal pertumbuhan, kadang-kadang Menteri Keuangan sibuk mencatat sampai lupa," kata Wapres JK di Hotel Westin, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (28/2/2019).
Selain itu, pemerintahan Soeharto juga selalu membawa anak-anaknya ke tatanan pemerintah. Berbeda dengan Jokowi yang tidak membawa anak-anaknya ke ranah pemerintahan.
"Zaman dulu kalau anak menteri anak presiden tidak ikut bisnis pemerintah itu enggak benar kan. Sekarang anak kita muncul ke kantor sudah dibicarakan \'ada urusan apa itu?\' Apalagi yang anak pak Jokowi, satu jual martabak satu jual pisang goreng," imbuh dia.
Ketua Umum PMI ini pun menambahkan, sikap otoriter itulah yang membuat Soeharto jatuh dari kursi Presiden.
"Kenapa Soeharto jatuh, karena pemerintahannya otoriter dan nepotisme. Otoriter Pak Harto 30 tahun, kemudian ekonomi banyak dikuasai orang terbatas. Maka jatuhlah Pak Harto," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Suara.com
Jusuf Kalla mendorong kampus meningkatkan kualitas lulusan karena setiap tahun sekitar satu juta sarjana menghadapi lapangan kerja terbatas.
BPS mencatat harga cabai rawit naik 27,54 persen dan memicu kenaikan IPH di 260 kabupaten/kota pada September 2026.
Jumlah BPR di DIY turun menjadi 52 hingga Triwulan II 2026. OJK menyebut konsolidasi masih berlanjut hingga akhir tahun.
Telkom Akses meraih tiga penghargaan TOP GRC Awards 2026, termasuk Golden Trophy dan The Most Committed GRC Leader 2026.
Komnas HAM mengecam penembakan tiga ASN Jayawijaya dan mendesak Polda Papua mengusut pelaku secara transparan dan akuntabel.
Hakim kembali menolak praperadilan eks Waka BGN Lodewyk Pusung. Status tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG tetap sah.