PWI Cabut Laporan terhadap Hotman Paris Usai Dimediasi Dasco
PWI Pusat akan mencabut laporan terhadap Hotman Paris di Polda Metro Jaya setelah tercapai kesepahaman melalui mediasi yang difasilitasi Sufmi Dasco Ahmad.
Jusuf Kalla/Antara-Dhemas Reviyanto
Harianjogja.com, JAKARTA - Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf, Jusuf Kalla, menjamin Indonesia tidak akan mengalami pemerintahan otoriter selama Joko Widodo (Jokowi) menjadi Presiden.
“Saya tidak bicara karena saya ini anggota tim kampanyenya Jokowi, tapi saya jamin pengalaman empat tahun lebih dengan Jokowi, beliau tidak pernah ada pikiran otoriternya. Kalau yang (kubu) sebelah, saya tidak tahu. Kita tidak bisa bicara yang kita tidak tahu, itu fitnah namanya nanti,” kata Kalla dalam pidato kunci CNBC Indonesia Outlook 2019 di Hotel Westin Jakarta, Kamis (28/2/2019).
Berdasarkan pengalamannya sebagai wakil presiden dua kali dan tiga kali mengikuti kontestasi pilpres, Kalla mengatakan suatu negara dapat runtuh jika dipimpin oleh kepala negara yang otoriter. Indonesia, ujar Kalla, pernah mengalami keterpurukan akibat dipimpin oleh Presiden Soeharto di masa Orde Baru yang otoriter.
Pengalaman buruk tersebut seharusnya bisa dijadikan pembelajaran supaya Indonesia tidak lagi mendapat pemimpin otoriter.
“Kenapa Soeharto jatuh dengan keras? Ya karena pemerintahannya otoriter dan nepotisme. Pak Harto 30 tahun [berkuasa], kemudian ekonomi banyak dikuasai oleh lingkungan terbatas, monopolistik. Maka jatuhlah ekonomi kita,” kata JK di hadapan para pelaku ekonomi dan pengusaha.
Selain tidak otoriter, Kalla pun berani menjamin bahwa Jokowi tidak menerapkan praktik nepotisme, mengingat ketiga anaknya tidak ada yang memiliki kepentingan di perusahaan milik negara.
“Zaman dulu kalau anak menteri, apalagi anak presiden tidak ikut bisnis pemerintah, itu tidak benar. Sekarang, anak kita baru muncul di kantor sudah dibicarakan [orang]. Apalagi anak Pak Jokowi, yang satu [bisnis] katering jual martabak, yang satu jual pisang goreng."
Oleh karena itu, Wapres Jusuf Kalla mengimbau kepada para pengusaha di Indonesia untuk tidak perlu khawatir terhadap dampak negatif dari Pilpres 2019.
Para pengusaha juga tidak perlu berbondong-bondong ke luar negeri menjelang pemungutan suara karena takut akan dampak ekonomi pascapilpres.
“Jadi saya jamin sama anda di sini bahwa apabila Jokowi yang menang tentu akan begini akibatnya, akan terus saja begini. Jadi kalian tak usah khawatir, tak usah ke Singapur lah,” ujarnya.
Pilpres 2019 diikuti dua pasangan capres, yaitu nomor urut 01 Jokowi-Ma\'ruf Amin dan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
PWI Pusat akan mencabut laporan terhadap Hotman Paris di Polda Metro Jaya setelah tercapai kesepahaman melalui mediasi yang difasilitasi Sufmi Dasco Ahmad.
Bupati Pemalang Anom Widiyantoro ditangkap KPK dalam OTT pada Selasa malam. Simak profil, perjalanan karier, serta laporan harta kekayaannya yang mencapai Rp21,
Polresta Jogja menegaskan bahwa seluruh layanan SIM Keliling hanya melayani perpanjangan SIM A dan SIM C yang masih berlaku.
KPK menangkap Bupati Pemalang Anom Widiyantoro dalam OTT ke-18 sepanjang 2026. Penyidik masih mendalami kasus dan memiliki waktu 24 jam menentukan status pihak
Perpanjang SIM A dan C di Kulonprogo lebih mudah melalui SIM Keliling. Jadwal lengkap dan lokasi.
Polres Bantul kembali membuka layanan SIM Keliling untuk memfasilitasi masyarakat yang ingin melakukan perpanjangan SIM A dan SIM C.