Advertisement
Kemenag Tegaskan Pemecatan Dosen IAIN Bukittinggi Bukan karena Cadar
Ilustrasi Menteri Agama Lukman Hakim (tengah) berbicara dalam diskusi bertajuk Belajar Rahasia Nikah yang digelar di Kantor Kemenag DIY, Rabu (7/11/2018). - Harian Jogja/Gigih M Hanafi
Advertisement
Harianjogja.com, BUKITTINGGI--Kementerian Agama memastikan seorang dosen IAIN Bukittinggi, Sumatera Barat bernama Hayati Syafri diberhentikan dari Aparatur Sipil Negara (ASN) karena sering mangkir dalam tugas, bukan karena mengenakan cadar seperti isu yang ramai beredar.
Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Agama, dalam keterangan di laman resmi Kementerian Agama, Sabtu (23/2/2019), menegaskan bahwa Hayati diberhentikan karena sering tidak menjalankan tugasnya sebagai dosen.
Advertisement
"Hayati Syafri diberhentikan sebagai ASN karena melanggar disiplin pegawai. Keputusan ini didasarkan pada rekam jejak kehadirannya secara elektronik melalui data finger printnya di kepegawaian IAIN Bukittinggi," terang Kasubbag Tata Usaha dan Humas Itjen Kementerian Agama, Nurul Badruttamam.
"Berdasarkan hasil audit Itjen, ditemukan bukti valid bahwa selama tahun 2017 Hayati Syafri terbukti secara elektronik tidak masuk kerja selama 67 hari kerja," lanjutnya.
BACA JUGA
Kemenag lebih lanjut menjelaskan bahwa selain masalah ketidakhadiran, Hayati juga terbukti sering meninggalkan ruang kerja dan tidak melaksanakan tugas lainnya pada 2018. Tugas dimaksud misalnya, menjadi penasihat akademik dan memberikan bimbingan skripsi kepada mahasiswa.
"Itu merupakan pelanggaran disiplin berat yang harus dikenai hukuman disiplin berat, yaitu: diberhentikan dengan hormat sebagai PNS," ucapnya.
"Jika ada keberatan, Hayati Syafri masih mempunyai hak untuk banding ke Badan Pertimbangan Kepegawaian [BAPEK] ataupun ke PTUN," lanjutnya.
Berdasarkan PP No.53/2010 Pasal 3 ayat 11 dan 17, kata Nurul, PNS yang tidak masuk kerja secara akumulatif minimal 46 hari kerja tanpa keterangan yang sah dalam satu tahun, harus diberikan hukuman disiplin berat berupa diberhentikan secara hormat/tidak hormat sebagai PNS.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
1 Orang Tewas dan 102 Luka Akibat Demo di Lima Peru
Luhut Minta Utang Kereta Cepat Ditangani Bersama Lewat Keppres
Presiden Prabowo Ulang Tahun ke-74 Hari Ini, Ini Perjalanan Kariernya
ASPD Siapkan Penyeberangan Arus Mudik Natal dan Tahun Baru 2026
Advertisement
Palestina Susun Rencana Rekonstruksi Gaza Senilai Rp1.100 Triliun
Polisi Bongkar Jaringan Narkoba Internasional, Sita 17,6 Kg Sabu-Sabu
Alexander Ramlie, Miliarder Termuda Indonesia dengan Kekayaan Rp39 T
Modus Kongkalikong PT ANTAM-Loco Montrado, Begini Kata KPK
KPK Imbau Mahfud MD Membuat Laporan Dugaan Korupsi Proyek Kereta Cepat
Advertisement
Kontak Senjata di Kampung Soanggama, TNI Lumpuhkan 14 Anggota KKB
BMKG Ungkap Penyebab Peningkatan Suhu Panas Akhir-Akhir Ini
WNA Jadi Direksi BUMN, KPK: Tetap Wajib Melaporkan LHKPN
Prabowo Bakal Terbitkan Keppres Selesaikan Utang Proyek Kereta Cepat
Hingga Oktober 2025, Tujuh Warga Jepang Tewas Diserang Beruang
Advertisement
Markas OPM di Kampung Soanggama Papua Diambilalih TNI
Berita Pilihan
- Polisi Bongkar Jaringan Narkoba Internasional, Sita 17,6 Kg Sabu-Sabu
- Alexander Ramlie, Miliarder Termuda Indonesia dengan Kekayaan Rp39 T
- Kasus Trans 7, Polda Metro Jaya Dalami Dugaan Pelanggaran ITE
- BPBD Sarmi Pantau Dampak Gempa Magnitudo 6,6 di Papua
- 13,1 juta Penumpang Bersubsidi Sudah Dilayani Oleh PT KAI
Advertisement
Rencana Penerapan 1 TPR untuk Pansela, Begini Kata Bupati Bantul
Advertisement
Thai AirAsia Sambung Kembali Penerbangan Internasional di GBIA
Advertisement
Berita Populer
- Joglo Ambruk di Sleman, Delapan Orang Dilarikan ke Rumah Sakit
- Rutan Cipinang Gagalkan Penyusupan 785 Pil Inex
- Pertamina Patra Niaga Kembangkan SAF dari Minyak Jelantah
- Perangi Narkoba, Trump Ancam Serang Daratan Venezuela
- MacBook Pro M5 14 Inci Meluncur, Punya Performa AI 6 Kali Lebih Cepat
- Trump Klaim India Tak Lagi Beli Minyak dari Rusia
- KPK Dalami Aliran Uang Kasus Korupsi EDC BRI Rp2,1 Triliun
Advertisement
Advertisement
