Advertisement
Kalla Berikan Hak Pengelolaan Lahan ke Prabowo agar Tidak Jatuh ke Malaysia & Singapura
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Kepemilikan hak guna usaha (HGU) oleh perusahaan yang terafiliasi dengan Prabowo Subianto di Kalimantan rupanya berdasarkan perintah Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Di hadapan awak media, Selasa (19/2/2019), Kalla menyebutkan penguasaan HGU oleh Prabowo Subianto merupakan eksekusi kredit macet di Badan Penyehatan Perbankkan Nasional (BPPN). Lahan, yang termasuk di dalamnya pabrik kertas ini, membutuhkan investor baru agar dapat terus berproduksi.
Advertisement
“Saya sampaikan ke Agus Marto [Direktur Bank Mandiri] agar kredit macet itu diberikan ke pribumi. Agar tidak jatuh ke [calon peminat aset lelang dari] Singapura dan Malaysia,” kata Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden Jakarta.
Jusuf Kalla menyebutkan sebelum perintah ke Agus diberikan pihaknya telah mendapatkan komitmen dari Prabowo untuk membeli aset lelang itu secara tunai.
“Nilainya US$150 juta,” katanya.
Ketua Tim Panasehat Pemenangan Tim Kampanye Nasional Joko Widodo - Ma'ruf ini menambahkan proses pengambilan lahan lelang oleh Prabowo telah sesuai prosedur. Demikian juga dengan perizinan yang ditetapkan kala itu.
“Waktu itu saya baru dua pekan menjabat wakil presiden [2004-2009],” katanya.
Jusuf Kalla menambahkan dirinya mendukung penguasaan HGU oleh perusahaan terafilisasi Prabowo karena tujuannya untuk membangkitkan produksi pabrik kertas di Kalimantan itu.
“Itu [saya] dukung karena tujuan untuk ekspor. Sinar Mas [contohnya] punya [lahan] di Riau-Palembang. Tidak mungkin [pabrik kertas milik Prabowo] ekspor kertas tanpa bahan baku. Itu [penguasaan lahan] untuk hutan industri,” ujar dia.
Sementara itu mengenai penggunaan lahan HGU milik perusahaan Prabowo di Aceh sebagai kompensasi lahan bagi mantan anggota Gerakan Aceh Merdeka, Kalla tidak mengetahuinya.
Meski begitu, dia menegaskan, dalam perjanjian perdamaian yang telah ditandatangani untuk menyelesaikan konflik kala itu, para anggota GAM akan diberi lahan seluas dua hektare sebagai sumber ekonomi mereka.
Dalam debat calon presiden putaran II yang diselenggarakan oleh KPU pada Minggu (17/2/2019), Joko Widodo menyinggung dalam pemerintahannya keberpihakan lahan untuk masyarakat miskin dan sekitar hutan sangat tinggi.
Joko Widodo juga menyebutkan di masa pemerintahannya tidak ada penerbitan izin penggunaan lahan secara luas yang dinikmati oleh segelintir pengusaha. Secara tidak langsung Joko Widodo menyebutkan Prabowo merupakan salah satu warga negara yang menguasai lahan sangat luas yakni di Aceh dan Kalimantan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Erupsi Lagi, Gunung Semeru Semburkan Awan Panas Guguran
- Ini Profil Keseharian Harvey Moeis Suami Sandra Dewi yang Terseret Korupsi PT Timah
- Perbaikan Jalur Pantura Demak-Kudus Ditarget Rampung Sebelum April 2024
- Gugatan Sengketa Pilpres, Mahfud MD Serukan Kembalian Maruah MK
- PGI Meminta Agar Kasus Kekerasan di Papua Diusut Tuntas
Advertisement
Harga Tiket KA Bandara YIA Hanya Rp20.000, Berikut Cara Memesannya
Advertisement
Mengenal Pendopo Agung Kedhaton Ambarrukmo, Kediaman Sultan Hamengku Buwono VII
Advertisement
Berita Populer
- Kejagung Tetapkan Harvey Moeis Suami Artis Sandra Dewi Jadi Tersangka Korupsi Timah
- Prabowo Akan Pasang Foto SBY di Istana Presiden Baru
- AHY Sebut Prabowo Minta Demokrat Siapkan Kader Terbaik untuk Duduk di Kabinet
- BMKG Prediksi Cuaca Kota Besar di Indonesia Cenderung Kondusif
- Korlantas Siapkan Rekayasa Antisipasi 70 Juta Kendaraan Mudik Lebaran 2024
- Jembatan di Baltimore AS Ambruk Ditabrak Kapal, Enam Orang Hilang, Kemenlu RI Pastikan Tidak Ada Korban WNI
- Berikan Diskon Tambah Daya di Bulan Ramadan, PLN Dorong Petumbuhan Ekonomi
Advertisement
Advertisement