Advertisement
Jika Jadi Presiden, Prabowo Akan Pisahkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Capres nomor urut 01 Joko Widodo (kiri) dan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto (kanan) disaksikan Ketua KPU Arief Budiman (tengah) bersiap mengikuti debat capres 2019 putaran kedua di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019). - JIBI/Bisnis Indonesia/Nurul Hidayat
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto berencana memisah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan seandainya dia memenangi Pilpres 2019 dan memegang tampuk kepemimpinan negeri ini. Saat menjawab pertanyaan panelis ihwal hak masyarakat atas lingkungan yang baik dan sehat dalam debat capres ronde kedua, Minggu (17/2/2019) malam, Prabowo heran karena lingkungan hidup dan kehutanan diurus oleh satu kementerian.
"Kok Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup jadi satu. Saya akan pisahkan menteri kehutanan dengan lingkungan hidup. Sehingga menteri lingkungan hidup akan memberesekan masalah lingkungan," kata Prabowo.
Advertisement
Prabowo juga berjanji bakal menegakkan hukum yang tanpa pandang bulu.
“Penegakan hukum harus tegas terhadap perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan lingkungan, Di banyak tempat, perusahaan besar justru meninggalkan limbah dan tidak mau bayar pajak untuk mengurus limbah. Perusahaan besar juga kongkaliokong dengan pejabat sehingga lolos dari kewajiban. Saya akan wujudkan pemerintah bersih agar tidak ada lagi perusahaan yang melanggar lingkungan."
Dalam sesi ini, Jokowi menegaskan apa yang sudah dia lakukan sejak 2014.
"Kenapa dalam tiga tahun kita bisa mengatasi kebajaran hutan dan lahan gambut. Salah satunya penegakan hukum. Sudah ada 11 perusahaan yang diberi sanksi Rp18,3 triliun. Sekarang semuanya takut berurusan dengan kebakaran hutan karena kita kami terhadap perusak lingkungan. Kami juga memulai membersihkan kembali sungai yang tersemar. Salah satunya Sungai Citarum," ucap Jokowi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Daftar Perombakan Direksi Garuda Indonesia: Mawardi Yahya Jadi Komisaris
Danantara Bidik Industri Media dan Hiburan untuk Tambah Penerimaan Negara
Advertisement
Kementrans Berjanji Tuntaskan Penerbitan SHM 129.553 Bidang Lahan Transmigran
Pakar Hukum Sebut Revisi UU Pemilu Wajib Memasukkan Putusan MK
Advertisement
Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
Program Cek Kesehatan Gratis Tak Ada Kabar, Pemda Diminta Mengecek
Advertisement
Berita Pilihan
- Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
- Pemilu dan Pilkada Diputuskan Diadakan Terpisah, DPR Pertanyakan Posisi Mahkamah Konstitusi
- Terungkap, Mantan Wali Kota Semarang Mbak Ita Melarang Pegawai Bapenda Hindari Panggilan KPK
- Sidang Suap Mantan Wali Kota Semarang, Kepala Bapenda Setor Rp1,2 Miliar ke Mbak Ita
- Pasangan Gay di Lamongan Dicokok Polisi Karena Bikin Konten Pornografi di FB-MiChat
Advertisement
Konflik Antarnegara Bisa Berdampak pada Harga Energi di Indonesia
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Hujan Ringan Selimuti Sejumlah Kota Besar Hari Ini Senin 30 Juni 2025
- Paket Makan Bergizi Gratis Selama Liburan Sekolah, dari Roti, Telur, hingga Buah
- Iran Kirim Surat ke PBB, Minta AS dan Israel Tanggung Jawab atas Agresi
- Donald Trump Sebut Iran Punya 4 Situs Nuklir Utama
- Polda Lampung Tindak 693 kendaraan ODOL
- Guru Ngaji di Jaksel Cabuli 10 Santri Perempuan, Begini Modusnya
- Satgas Pangan Panggil Produsen 212 Merek Beras Nakal Hari Ini
Advertisement
Advertisement
