Google Cloud Buka Suara soal Lonjakan Harga Chip Global
Google Cloud berupaya menjaga harga layanan tetap kompetitif di tengah kelangkaan chip global dan lonjakan permintaan GPU serta TPU.
Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X (tengah) memimpin seremonial peluncuran Calender of Event 2019 Dinas Pariwisata DIY di Grand Dafam Rohan Hotel Jalan Janti, Senin (4/2/2019)./Harian Jogja-Abdul Hamid Razak
Harianjogja.com, JAKARTA – Pihak Kementerian Dalam Negeri menegaskan informasi yang menyatakan Mendagri ingin melakukan pelarangan rapat-rapat dilaksanakan di hotel adalah informasi menyesatkan.
Kemendagri menyampaikan bahwa hingga saat ini Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo atau pejabat di lingkungan Kemendagri tidak pernah membuat larangan terkait rapat-rapat aparatur negara di hotel-hotel.
Bahkan rapat Kemendagri, karena melibatkan banyak peserta dan keterbatasan ruang rapat, maka sebagian besar dilaksanakan di hotel-hotel, baik di Jakarta dan sekitarnya maupun di daerah-daerah.
"Termasuk kegiatan kemarin Rakornas Bidang Kehumasan dan Hukum di Hotel Bidakara Jakarta, Senin tanggal 11 Februari 2019, dan hari ini Selasa 12 Februari 2019 Rakor Kesbangpol di Hotel Clarion, Jalan Pettarani, Makassar, Sulawesi Selatan," kata TTD Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar Baharuddin dalam keterangan resminya, Selasa (12/2/2019).
Jadi dengan demikian, lanjut dia, informasi yang menyatakan Mendagri ingin melakukan pelarangan rapat-rapat dilaksanakan di hotel adalah informasi menyesatkan. Pihak yang menginformasikan hal itu tidak pernah melakukan konfirmasi kepada pihak Kemendagri.
Bahtiar mengatakan, secara kelembagaan, Kemendagri sangat dirugikan dengan informasi tidak benar tersebut karena sangat menyesatkan dan tanpa konfirmasi.
"Mendagri hanya memberi arahan kepada staf internal agar susun SOP khusus terkait pelayanan konsultasi evaluasi APBD sebagai respons atas kasus Hotel Borobudur beberapa waktu lalu," tutur Bahtiar.
Dia mengatakan, aparat pemerintah daerah yang datang ke Jakarta dan hendak konsultasi ke Kemendagri dipersilakan menginap di hotel-hotel, tetapi pelayanan konsultasi yang khususnya terkait evaluasi APBD agar tetap dilaksanakan di kantor.
Bahtiar menuturkan, terkait evaluasi APBD memang sensitif dan dalam pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Maka itu, arahan menyusun SOP semata-mata untuk mencegah staf Kemendagri terhindar dari hal-hal yang dapat bermasalah secara hukum.
"Jadi sama sekali tidak ada larangan rapat-rapat di hotel," kata Bahtiar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Okezone.com
Google Cloud berupaya menjaga harga layanan tetap kompetitif di tengah kelangkaan chip global dan lonjakan permintaan GPU serta TPU.
Workshop P4GN di Kelurahan Gowongan mengajak warga mengenali gejala awal penyalahgunaan narkoba agar penanganan dan pemulihan bisa dilakukan lebih cepat.
Jadwal KRL Solo-Jogja Kamis 16 Juli 2026 lengkap dari Palur hingga Jogja. Tarif tetap Rp8.000 dengan 12 perjalanan setiap hari.
ORI DIY menyoroti penanganan dugaan pelecehan seksual di tiga perguruan tinggi swasta di Jogja dan meminta penguatan sistem pengaduan.
Robert Lewandowski mengungkap alasan memilih bergabung dengan Chicago Fire di MLS setelah meninggalkan Barcelona usai empat musim.
Cek jadwal KRL Jogja-Solo Kamis 16 Juli 2026. Tarif tetap Rp8.000 dengan keberangkatan dari Jogja mulai pukul 05.05 WIB hingga 22.35 WIB.