Advertisement
PSI Nilai Rendahnya Komitmen Prabowo Soal Pemberantasan Korupsi
Pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto (kiri) dan Sandiaga Uno mengikuti debat pertama Pilpres 2019, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019). - ANTARA/Sigid Kurniawan
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA -- Partai Solidaritas Indonesia (PSI) melalui juru bicaranya Dedek Prayudi memberikab komentar terhadap Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto yang mengindikasikan wajar jika eks napi korupsi diusung sebagai caleg asalkan uang yang dikorupsi tidak banyak. Menurutnya, hal itu menunjukkan rendahnya komitmen Prabowo dalam memberantas korupsi.
"Hal ini mempertontonkan kepada publik seberapa rendah komitmen antikorupsi Pak Prabowo. Bahkan saya menilai beliau mendukung koruptor untuk tetap berkiprah di jagad politik nasional. Ini adalah soal efek ancam bahwa sekali kamu korupsi, maka karier politikmu tamat," kata Dedek, Selasa (23/1/2019).
Advertisement
Dedek mengingatkan, komitmen antikorupsi Prabowo sebagai capres, terlihat dari bagaimana Ketua Partai Gerindra ini dalam menyeleksi para calegnya dari koruptor.
"Pertama, saya menolak menyebut eks napi korupsi sebagai eks koruptor. Seorang pembunuh saja sudah selesai menjalani hukuman saja tetap disebut pembunuh, bukan eks pembunuh. Kedua, Pak Prabowo sebagai Ketum Gerindra memiliki power untuk menyeleksi kumpulan calegnya agar bersih dari koruptor, tapi beliau tidak melakukan itu," katanya.
Juru Kampanye TKN Jokowi-Ma'ruf ini juga mengingatkan kembali tentang bahaya korupsi, walaupun jumlahnya kecil. Ia menegaskan, korupsi adalah racun bagi peradaban berdemokrasi di Indonesia.
"Korupsi bukan soal besar kecilnya. Korupsi adalah soal dampak sistemik. Tidak peduli besar atau kecil uang yang dikorup, dampaknya sama buruknya bagi rakyat, terutama mengingat kualitas kebijakan yang dihasilkan. Capres yang memiliki komitmen antikorupsi pasti paham ini," ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Okezone.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
LaNyalla Bicara Soal 66 Tahun Dekrit Presiden
Pemerintah Diminta Memperhatikan Pemerataan Anggaran Pendidikan
Pemerintah Daerah Didorong Membangun Jalan dengan Aspal Plastik
Advertisement
Sekolah Rakyat di Jawa Tengah Diperkirakan Menampung 1.075 Siswa
Objek Diduga Bangkai Kapal Tunu Pratama Jaya Ditemukan Tim SAR
Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
Advertisement
Menghadiri KTT BRICS, Presiden Prabowo Hari Ini Tiba di Brasil
Menteri PKP Usulkan Kuota Rumah Subsidi Ditambah Jadi 500 Ribu Unit
Advertisement
Presiden Prabowo Beri Perhatian Serius Masalah Truk ODOL
Berita Pilihan
- Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
- Kementerian Sosial Pastikan Pembangunan 100 Sekolah Rakyat Dimulai September 2025
- KPK akan Pelajari Dokumen Terkait Kunjungan Istri Menteri UMKM ke Eropa
- Donald Trump Ingin Gelar UFC di Gedung Putih
- Indonesia Siap Borong Alutsista dari AS
Advertisement
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- 3 Event Balap Akan Digelar di Sirkuit Mandalika di Bulan Juli 2025
- 500 Ribu Orang Terdampak Aksi Mogok Petugas di Bandara Prancis
- 29 Penumpang KMP Tunu Pratama Jaya Masih Belum Ditemukan, SAR Lanjutkan Pencarian
- Gempa Jepang: Warga Panik dengan Ramalan Komik Manga, Pemerintah Setempat Bantah Ada Keterkaitan
- Kebakaran di California AS Meluas hingga 70.800 Hektare Lahan
- 1.469 Guru Siap Mengajar di 100 Sekolah Rakyat
- Hamas Sambut Baik Rencana Gencatan Senjata dengan Israel
Advertisement
Advertisement
