Viral Pungutan Rumah Sakit untuk Pemulangan Jenazah Korban Tsunami, Begini Klarifikasi Bupati Serang

Sejumlah relawan mengumpulkan jasad korban meninggal dunia akibat gelombang tsunami untuk dievakuasi ke rumah sakit di Pantai Sembolo, Carita, Pandeglang, Banten, ke Puskesmas Labuhan, Minggu (23/12/2018). - ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman
28 Desember 2018 07:17 WIB Newswire News Share :

Harianjogja.com, SERANG- Penanganan pascabencana tsunami di pantai Anyer diwarnai tuduhan pungutan liar. Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah membantah ada pungutan liar (pungli) dilakukan oleh oknum pegawai Rumah Sakit Drajat Prawiranegara (RSDP) terhadap keluarga korban tsunami Selat Sunda.

Tatu mengatakan, Pelaksana tugas (Plt) Direktur RSDP Sri Nurhayati sudah membantah dugaan pungli yang beredar di media massa.

"Saya juga mengecek ke bagian keuangan rumah sakit, pungli itu tidak ada, tidak dilakukan manajemen RSDP," kata Tatu dalam keterangan tertulis usai mendatangi RSDP, di Serang, Kamis (27/12/2018).

Ia menjelaskan, sejak awal sudah memerintahkan direksi RSDP dan puskesmas di Kabupaten Serang untuk menggratiskan pelayanan kesehatan bagi semua korban bencana tsunami, baik yang datang dari Kabupaten Serang maupun dari Kabupaten Pandeglang.

Instruksi tersebut diteruskan direksi RSDP ke semua unit pelayanan.

Mendengar informasi ada dugaan pungli terhadap keluarga korban bencana tsunami di RSDP Serang, Bupati Ratu Tatu Chasanah langsung memanggil jajaran direksi dan manajemen RSDP pada Rabu (26/12) sore.

Tatu juga mendatangi RSDP pada Kamis (27/12) untuk mengecek langsung situasi dan berbagai dokumen di RSDP.

Pascatsunami menerjang daerah itu, mobil ambulans dan mobil jenazah milik RSDP diturunkan ke Kabupaten Serang dan Pandeglang untuk membawa korban ke fasilitas kesehatan.

"Kalau untuk pulang, mungkin keluarga korban menghubungi pihak ketiga, bukan ambulans maupun mobil jenazah dari RSDP, termasuk jika keluarga korban membutuhkan peti jenazah, dipastikan membeli dari pihak ketiga, karena RSDP tidak menyediakan peti jenazah," katanya.

Tatu juga menjelaskan, terkait bukti kuitansi pembayaran dari keluarga korban, dipastikan bukan resmi dari manajemen RSDP. Ia mempersilakan kepolisian melakukan penyelidikan.

"Kami juga sudah bertemu dan rapat bersama dengan pihak kepolisian, karena ini soal kemanusiaan," katanya.

Tatu menilai, jika benar ada oknum yang melakukan pungli, maka sudah mencederai citra RSDP sekaligus tidak menghargai para dokter dan tenaga kesehatan yang bekerja tanpa lelah dan ikhlas mengobati korban bencana tsunami.

"Jadi, silakan diusut tuntas jika ada oknum yang melakukan pungli," ujarnya.

Plt Direktur RSDP Sri Nurhayati mengatakan, RSDP sudah berupaya semaksimal mungkin melakukan tindakan sesuai standar operasional prosedur (SOP) untuk melayani semua korban tsunami yang datang dan memerlukan pertolongan. Para korban sudah dilayani semaksimal dan seoptimal mungkin," ujarnya.

Terkait dugaaan pungli yang dilakukan RSDP, Sri membantahnya. "Jadi, memang sesuai SOP yang ada, kalau ada kejadian luar biasa, termasuk bencana, tidak dibenarkan ada pungutan. Semua pelayanan dilakukan secara gratis sesuai instruksi bupati," katanya.

Sri menambahkan, ribuan pegawai tentu tidak bisa diawasi 24 jam oleh direksi RSDP, namun jika ada oknum yang melakukan pungutan, itu di luar kebijakan RSDP. "Pungutan apapun, itu tidak sepengetahuan direksi RSDP," katanya.

Sumber : Antara