Advertisement
Pengurusan Ijazah Korban Gempa-Tsunami di Perguruan Tinggi Harus Dipermudah

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA-Para rektor di perguruan tinggi diminta oleh Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir untuk mempermudah pengurusan ijazah korban bencana gempa bumi yang melanda wilayah Sulawesi Tengah.
"Kami meminta rektor-rektor untuk mempermudah pengurusan ijazah, untuk memudahkan mereka dalam melamar calon pegawai negeri sipil [CPNS]," ujar Menristekdikti usai penandatanganan nota kesepahaman Perguruan Tinggi Nadhlatul Ulama (PTNU) dan Universitas Terbuka di Jakarta, Rabu (17/10/2018).
Advertisement
Sebagian besar korban bencana gempa bumi mengeluhkan tidak bisa ikut melamar CPNS karena ijazah mereka yang raib akibat bencana.
Nasir menambahkan para korban bencana tidak perlu khawatir dengan ijazah mereka, karena semua ijazah berada dalam satu jaringan.
Selain itu, semua ijazah sudah dilakukan penomoran melalui sistem Penomoran Ijazah Nasional (PIN).
Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Muhammad Ridwan mengatakan seleksi CPNS di wilayah terdampak gempa di Sulawesi Tengah ditunda hingga 2019.
"Untuk wilayah terdampak bencana alam gempa bumi dan tsunami di Sulawesi Tengah, Panselnas CPNS memutuskan pelaksanaan seleksi CPNS 2018 untuk formasi daerah di Pemprov Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala, Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Parigi Moutong kemungkinan akan ditunda hingga 2019," ujar Ridwan.
Sementara, untuk kementerian/lembaga yang merencanakan seleksi di wilayah bencana tersebut, data-data pelamar untuk formasi sedang dianalisis oleh pansel instansi maupun panselnas.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Kasus Pemerasan Artis Sinetron MR, Polisi Menyita Enam Video Syur Sesama Jenis
- Adik Ipar Ganjar Pranowo Dituntut 5,5 Tahun Penjara karena Korupsi Pembangunan Jembatan Sungai Gintung
- Akan Tenggelam, Ribuan Warga Tuvalu Ajukan Visa Iklim untuk Bermigrasi ke Australia
- Buntut Tragedi di Maluku Tenggara, UGM Evaluasi Sistem KKN
- Para Advokat Perekat Nusantara dan TPDI Somasi Gibran, Untuk Segera Mundur Sebagai Wapres
Advertisement

Keputusan MK 135 Belum Jadi Solusi Persoalan Demokrasi Elektoral
Advertisement

Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Jumlah Jemaah Haji Meninggal Dunia Terus Bertambah, Capai 418 Orang
- Dirut Sritex Iwan Lukminto Klaim Uang Tunai Rp2 Miliar Disita Kejagung Adalah Tabungan Keluarga
- Viral Video Pria Pamer Senjata Api dan Mengaku dari Ring 1 Istana, Pelaku Diringkus Polisi
- KPK Cekal Mantan Wadirut BRI ke Luar Negeri Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan EDC
- Kejagung Periksa Pihak Google Terkait Penyidikan Dugaan Korupsi Laptop Chromebook
- Kemenag Siapkan Regulasi Terkait Tata Kelola Rumah Doa
- Api Melahap RS Hermina Jakarta, Polisi Selidiki Penyebab Kebakaran
Advertisement
Advertisement