Pendaki Asal Bogor Meninggal Saat Turun dari Gunung Merbabu
Pendaki asal Bogor meninggal dunia usai merasa tidak enak badan saat mendaki Gunung Merbabu via Selo. Korban diduga mengalami serangan jantung.
Airlangga Hartarto./Bisnis Indonesia
Harianjogja.com, JAKARTA- Menteri Perindustrian sekaligus Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto terserempet kasus dugaan korupsi proyek PLTU Riau-1.
Airlangga Hartarto mengaku pernah bertemu dengan Johannes B Kotjo, tersangka pemberi suap proyek PLTU Riau-1. Kendati begitu dia membantah pertemuan tersebut berkaitan dengan proyek PLTU Riau-1.
Airlangga menuturkan pertemuan dirinya dengan Johannes Kotjo terjadi ketika mantan Menteri Sosial Idrus Marham dan Eny Saragih datang ke kediamannya pada pertengahan Januari 2018. Kedatangan Johannes Kotjo itu diakui tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari dirinya.
“Beberapa hari setelah saudara Idrus Marham dilantik menjadi Menteri Sosial RI pada 17 Januari 2018, beliau datang bersilaturahmi ke rumah saya, namun tanpa sepengetahuan atau persetujuan saya sebelumnya saudara Idrus Marham ternyata ditemani oleh saudara Johannes Kotjo dan saudari Eny Saragih,” kata Airlangga, Rabu (26/9/2018).
Selain itu, Airlangga mengatakan kalau di rumahnya hadir juga fungsionaris Partai Golkar, Melchias Markus Mekeng, yang memang sudah lebih dahulu tiba. Kendati begitu, dia mengklaim pertemuan bersama Melchias Mekeng, Idrus Marham, dan Eny Saragih itu tidak membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan bisnis atau proyek.
"Tidak ada pembicaraan bisnis, proyek, atau pun saham perusahaan apa pun di situ," pungkasnya.
Berkenaan dengan itu, Airlangga mengungkapkan sebagai Ketua Umum Partai Golkar yang memegang asas keterbukaan, tidak ada larangan maupun halangan bagi kader, masyarakat, maupun tokoh untuk menemui dirinya tanpa membuat janji terlebih dahulu. Terlebih dirinya mengaku mengenal Johannes Kotjo meski dikenalnya sebatas sebagai pengusaha nasional.
“Saya sebagai Ketum Golkar tidak bisa membatasi atau melarang orang yang ketemu saya. Mungkin ini perbedaan partai terbuka dengan yang lain. Pertemuan tersebut hanya satu kali, tidak ada pertemuan selanjutnya,” ungkapnya.
Untuk itu, Airlangga juga membantah terkait adanya pemberitaan yang dimuat dalam Majalah Tempo dan Koran Tempo yang menyebut dirinya dan Meeking terlibat aktif dalam proyek pembangunan PLTU Riau-1.
“Saya tidak pernah sekalipun terlibat proyek PLTU Riau-1 yang menjadi pokok berita dan opini kedua media tersebut,” tutupnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto diduga turut ikut pertemuan dalam pembahasan proyek PLTU Riau-1. Pertemuan bersama tiga tersangka proyek suap yang kini sudah ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Adapun pertemuan bersama Airlangga dilakukan oleh mantan Wakil Komisi VII Eni Maulani Saragih, Mantan Menteri Sosial Idrus Marham, Bos Blackgold Natural Recourses Limited Johannes B. Kotjo dan Ketua Fraksi Golkar DPR RI, Melcias Markus Mekeng.
Hal itu, disampaikan kuasa hukum tersangka Eni, Fadli Nasution menyebut pertemuan dilakukan sekitar tahun 2018 di rumah pribadi Airlangga Hartanto. Fadli mengungkapkan hal itu juga sudah disampaikan Eni kepada penyidik KPK.
"Yang pasti Januari 2018, setelah pak AH [Airlangga Hartarto] menjadi ketum Golkar, diadakan pertemuan di rumah pribadi pak AH. Hadir dalam pertemuan itu pak AH, Mekeng, Idrus, ibu Eni, dan Pak Kotjo," kata Fadli dikonfirmasi, Rabu (26/9/2018).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Suara
Pendaki asal Bogor meninggal dunia usai merasa tidak enak badan saat mendaki Gunung Merbabu via Selo. Korban diduga mengalami serangan jantung.
PSIM Jogja memastikan peluang Franco Ramos bertahan masih terbuka. Bek asal Argentina itu dijadwalkan tiba di Jogja dalam waktu dekat.
Daihatsu kembali menghadirkan Kumpul Sahabat Serentak yang diselenggarakan secara bersamaan di seluruh outlet Daihatsu di Indonesia.
Pemkot Jogja menganggarkan Rp5 miliar untuk memperkuat talud di enam titik sungai guna mengantisipasi longsor dan gerusan aliran air.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY mendorong peningkatan alokasi Program Bantuan Keuangan Khusus (BKK) bagi kalurahan
Pemkab Kulonprogo menerbitkan SE kesiapsiagaan menghadapi puncak musim kemarau Agustus 2026 dan mulai menyalurkan bantuan air bersih.