Advertisement
Bawaslu Setuju Mantan Napi Korupsi Dilarang Nyaleg
Mendagri Tjahjo Kumolo (kiri) berbincang dengan Ketua Bawaslu Abhan, di kantor Bawaslu, Jakarta, Selasa (9/1). - ANTARA/Rosa Panggabean
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Niatan Komisi Pemilihan Umum memasukkan larangan mantan narapidana korupsi untuk maju menjadi calon legislatif ke dalam Peraturan KPU mendapat dukungan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
“Bawaslu dalam posisi bahwa kami bersepakat calon-calon itu harus calon yang baik,” ujar Ketua Bawaslu, Abhan, di Jakarta, Kamis (19/4/2018). Dia mengatakan pihaknya terus mengikuti proses diusulkannya larangan utuk mantan narapidana korupsi dalam PKPU.
Advertisement
Selama ini putusan Mahkamah Konstitusi (MK), telah mengatur mantan narapidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak tidak dapat mengikuti pencalonan legislatif.
Selain dua tersebut, mantan narapidana setelah bebas cukup mengumumkan kepada publik tentang statusnya sebagai mantan narapidana. “Kami nanti mengikuti proses konsultasi. Itu draft KPU sudah disampaikan jadi kami melihat perkembangannya,” tutur Abhan.
Sementara itu, Ketua KPU Arief Budiman mengatakan berdasarkan undang-undang pembahasan larangan itu akan dilakukan bersama dengan pemerintah dan legislatif. “Ini tidak bicara setuju tidak setuju, nanti lihat pembahasannya,” kata Arief.
KPU menilai korupsi merupakan kejahatan luar biasa setara bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak sehingga mengusulkan larangan calon anggota legislatif berstatus mantan narapidana korupsi ke dalam PKPU.
Ia menegaskan bukan semua mantan narapidana yang diusulkan untuk dilarang mengikuti pemilihan calon legislatif, melainkan hanya ditambahkan korupsi sehingga menjadi tiga dengan dua yang sudah diatur.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
BGN Tegaskan SDM Jadi Prioritas Utama
Prabowo Minta Kampus Terlibat dalam Proyek Giant Sea Wall
Bareskrim Buka Opsi TPPU untuk Kasus Haji dan Umrah Ilegal
ASN Cerita Panik Saat Selamat dari Kebakaran Kemendagri
Advertisement
Gempa Mag 7,4 Jepang: Kemlu Pastikan Tak Ada WNI Jadi Korban
Sampah Nasional Tembus 144 Ribu Ton Sehari
Kebakaran Gedung Kemendagri Jalar ke Rumah Warga di Pasar Minggu
Bakauheni Jadi Pintu Penyelundupan 36 Kg Sabu, Digagalkan Petugas
Ada Pemeliharaan di Tol Cipularang dan Padaleunyi, Awas Lajur Sempit
Advertisement
Dugaan Provokasi, Permadi Arya dan Ade Armando Dilaporkan Polisi
KTP Dicatut, Guru Honorer Kuningan Terdorong Lapor Polisi
Duo Bos Sritex Dituntut 16 Tahun Penjara
Ada Puluhan Laporan Kasus Haji Umrah, Polisi Diminta Turun Tangan
Bulog Tegaskan Komitmen Jadi Penyangga Pangan Nasional
Advertisement
Gempa M 7,5 Guncang Jepang, Tsunami 3 Meter Diantisipasi
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
Paspor Indonesia Bebas Visa ke 42 Negara, Cek Destinasinya!
Advertisement
Berita Populer
- Salah Administrasi Desa Tak Boleh Berujung Pidana
- Kemendikdasmen Tindak Tegas Pengawas TKA yang Rekam Soal Ujian
- Jadwal KRL Solo-Jogja 20 April 2026, Cek Jam Berangkat Terbaru
- Tanpa Perluasan Lahan, TPST Modalan Bantul Tingkatkan Daya Olah
- Jadwal KRL Jogja-Solo 20 April 2026, Berangkat dari Tugu ke Palur
- Kemarau Mendekat, Akses Air Bersih di Gunungkidul Digenjot
- MacBook Neo Gunakan 60 Persen Material Daur Ulang
Advertisement
Advertisement
