PILKADA SERENTAK : PDIP Meyakini Dugaan Adanya Kecurangan dalam Pilkada

Uli Febriarni

Minggu, 26 Februari 2017 - 23:19 WIB

Nina Atmasari

PILKADA SERENTAK : PDIP Meyakini Dugaan Adanya Kecurangan dalam Pilkada

Pilkada serentak diduga terjadi kecurangan

Harianjogja.com, BANTUL- Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) Hasto Kristiyanto pada Minggu (26/2/2017) mengungkapan, partainya semakin meyakini adanya dugaan kecurangan yang terjadi dalam gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017.

Pada Pilkada 2017, secara keseluruhan PDI P hanya memiliki modal 26% untuk menang dengan suara sendiri. Namun dari jumlah tersebut PDI P bisa memenangkan Pilkada di 53 daerah. Kekalahan di sejumlah daerah, disinyalir oleh PDI P akibat beragam kecurangan.

Ia menuturkan, kecurangan tersebut muncul dalam bentuk penyalahgunaan kekuasaan di sejumlah daerah, mulai dari penyalahgunaan Daftar Pemilih Tetap, politik uang, dan menghalang-halangi hak warga negara untuk memilih.

Tindakan yang disebutnya sebagai kejahatan demokrasi tersebut inilah, yang kemudian menyebabkan suara banteng moncong putih itu kalah tipis dengan rival.

Salah satu contoh nyata, di daerah basis kekuatan PDI P, ada begitu banyak warga yang tidak mendapatkan form C6 untuk memberikan hak pilih. Termasuk salah satunya di Pilkada Kota Jogja, PDI P juga membidik adanya sejumlah penggunaan berbagai macam cara oleh pihak lawan, untuk mencapai kemenangan.

"Biarlah di Mahkamah Konstitusi keadilan yang berbicara. Kepada masyarakat yang terhalangi haknya, kami minta untuk menyuarakan itu," ungkapnya.

Perjuangan yang dilakukan oleh PDI P ini didasari dengan adanya rasa hormat PDI P kepada suara rakyat. Bagi PDI P, mereka tidak menginginkan kemenangan dalam Pilkada yang diraih dengan menghalalkan berbagai cara. Namun mereka menginginkan kemenangan hadir dari proses yang jujur dan demokratis.

"Pilkada oleh sejumlah pihak dijadikan sebagai kesempatan untuk menang dengan segala cara. Kami percaya, mereka yang merakit kemenangan dengan segala cara akan menerima karma politik," tuturnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.