KAMPUS JOGJA : PSP UGM Gelar Kongres Pancasila VII

Ribuan mahasiswa baru UGM membentuk formasi Garuda Pancasila di halaman Gedung Sabha Pramana, Minggu (24/8). Kegiatan itu sekaligus menandai penutupan Kegiatan Pelatihan Pembelajar Sukses Mahasiswa Baru (PPSMB) yang sudah berlangsung sepekan. (JIBI/Harian Jogja - Arief Wahyudi)
29 Mei 2015 17:23 WIB Mediani Dyah Natalia News Share :

Kampus Jogja PSP UGM mengadakan Kongres Pancasila VII.

Harianjogja.com, SLEMAN-Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada (PSP UGM) menggelar Kongres Pancasila VII pada 31 Mei-1 Juni 2015.

Kepala PSP UGM, Heri Santoso mengatakan saat ini daerah perbatasan menjadi isu strategis. Sebab isu ini menyangkut kedaulatan teritorial Indonesia dan berisiko timbulnya konflik, pergeseran batas wilayah antar negara, dan persoalan kejahatan lintas negara. Sayangnya, meskipun kondisi ini sudah terjadi puluhan tahun tetap saja belum mendapat perhatian serius dari pemerintah.

“Ini bisa terlihat dari kebijakan pembangunan yang tidak memprioritaskan kawasan perbatasan,”kata dia di sela-sela persiapan Kongres Pancasila VII di kantor PSP belum lama ini.

Menurut Heri persoalan tersebut akan menjadi perhatian utama dalam Kongres Pancasila VII  yang akan berlangsung 31 Mei-1 Juni mendatang. Kongres kali ini akan mengangkat tema Membangun Kedaulatan Bangsa Berdasarkan Nilai-nilai Pancasila: Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kawasan Terluar, Terdepan, dan Tertinggal (3T).

“Awalnya kongres akan dilaksanakan di Kalimantan Timur namun akhirnya dipindah ke UGM,”paparnya.

Senada dengan itu Ketua 1 Kongres Pancasila VII, Diasma Sandi Swandaru, M.H., menambahkan kegiatan lain dalam acara tersebut yaitu call for papers yang mengangkat beberapa tema, seperti kedaulatan politik, ekonomi dan kepribadian dalam kebudayaan dan pendidikan. “Kurang lebih sudah terkumpul 84 call for papers yang berasal dari berbagai kalangan, seperti mahasiswa, dosen, peneliti, dll,”kata Diasma.

Beberapa narasumber yang dijadwalkan hadir dalam Kongres Pancasila VII tersebut antara lain, Menkopolhukam, Mensesneg, Tokoh Muhammadiyah Syafii Ma’arif, dan dari Mahkamah Konstitusi