APBN 2027 Alokasikan Rp23 Triliun untuk Gaji PPPK Daerah
Gaji PPPK di lingkungan pemda ditanggung pemerintah pusat mulai 2027 dengan anggaran Rp23 triliun dalam APBN 2027.
Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) AM Hendropriyono (tengah) didampingi kader partainya seusai menghadiri pembacaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Jakarta, Rabu (11/4/2018)./Antara
Harianjogja.com, JAKARTA - Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono menyatakan massa pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sudah mulai ompong.
"Kekuatan massanya sudah mulai ompong, yaitu massa yang terdiri dari sebagian mantan HTI, sebagian mantan PA 212, mantan GNPF Ulama, karena sudah ada yang ikut sama kami di sini," kata Hendropriyono dalam sambutannya pada Acara Musyawarah Besar Kaum Muda Indonesia, di Gedung Joeang 45, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (19/5/2019).
Artinya, kata dia, para elite yang sesumbar akan mengerahkan massa tinggal sedikit. Hendropriyono mengatakan Partai Demokrat telah menyatakan tidak mau kalau demokrasi berjalan inkonstitusional. Kemudian, sebagian PAN sudah tidak mau ikut aksi tersebut.
"Begitu juga PKS, di mana saya amati sudah banyak yang sadar bahwa negara ini akan dibawa ke mana. Kasihan rakyat kalau seperti ini," katanya.
Hendropriyono pun mengaku mengetahui identitas massa yang akan turun ke jalan pada 22 Mei 2019. "Massa yang sekarang bergerak hanya mantan 212, FPI, barisan sakit hati," ujarnya.
Selain itu, menurut dia, massa yang akan turun ke jalan pada saat pengumuman hasil Pemilu 2019 itu juga ditunggangi oleh mereka yang sakit hati dengan pemerintah saat ini.
"Yang tadinya pejabat, dicopot enggak mau, bekas menteri dicopot, masa sampai segitunya, sudahlah, gantian sama yang muda," kata Hendropriyono.
Menurut dia, mereka adalah orang-orang yang tak mampu berpikir jernih lagi. Hendropriyono menyebut, mereka adalah orang-orang yang rela mengorbankan apa pun demi sebuah nama dan jabatan.
"Yang ingin dapat nama, singgasana. Saya tidak mengerti kenapa sampai hati mengorbankan anak-anaknya sendiri, untuk apa?" kata Hendropriyono.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Gaji PPPK di lingkungan pemda ditanggung pemerintah pusat mulai 2027 dengan anggaran Rp23 triliun dalam APBN 2027.
Dinkes Bantul memastikan belum ada temuan influenza A hingga 29 September 2026 meski terdapat laporan 24 kasus di DIY.
MK menyatakan permohonan hak mempertahankan nomor HP saat berganti operator atau MNP tidak dapat diterima karena dinilai kabur.
Disdik Sleman menyebut laporan SD Negeri Ledoknongko tidak mencantumkan siswa sebagai ABK, berbeda dengan informasi awal kepolisian.
Kejagung menyatakan Kolonel Budi Utomo tersangka dugaan korupsi tata kelola MBG dan ditahan sejak Agustus 2026 di Pomdam Jaya.
Indonesia menguasai 41% produksi nikel olahan dunia. Pemerintah mendorong hilirisasi berlanjut ke ekosistem baterai.