Rupiah Terancam Melemah ke Rp18.500, Ini Pemicu Tekanannya
Rupiah diperkirakan melemah hingga Rp18.500 per dolar AS pada akhir November 2026 akibat konflik global dan tekanan fiskal.
Ilustrasi. /SOLOPOS-Sunaryo Haryo Bayu
Harianjogja.com, JAKARTA- Masyarakat di seluruh Indonesia yang hendak menyaksikan hitung cepat hasil Pilpres 2019 baru bisa menyaksikannya pada sore hari.
Lembaga survei baru boleh umumkan hasil perhitungan cepat Pukul 15.00 WIB. Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan perkara pengujian aturan hitung cepat yang tertuang dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu) yang diajukan oleh sejumlah stasiun televisi swasta nasional.
"Amar putusan mengadili menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya," ujar Ketua Majelis Hakim Konstitusi Anwar Usman ketika membacakan amar putusan Mahkamah di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Selasa (16/4/2019).
Perkara yang teregistrasi dengan nomor 25/PUU-XVII/2019 yang diajukan oleh sejumlah perusahaan televisi swasta nasional yaitu; PT Televisi Transformasi Indonesia, PT Media Televisi Indonesia, PT Rajawali Citra Televisi Indonesia, PT Lativi Mediakarya, PT Indosiar Visual Mandiri, PT Indikator Politik Indonesia, dan PT Cyrus Nusantara.
Para Pemohon menguji Pasal 449 ayat (2), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 509 serta Pasal 540 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilu dan menilai bahwa penundaan publikasi hasil hitungan cepat justru berpotensi menimbulkan spekulasi yang tidak terkontrol seputar hasil pemilu.
Menurut para pemohon Pemilu 2019 merupakan pemilu yang pertama kali menggabungkan Pilpres dan Pileg dalam sejarah Indonesia, maka warga pemilih pasti sangat antusias untuk segera mendapatkan informasi seputar hasil pemilu.
Namun pembatasan waktu dengan ancaman pidana soal hitungan cepat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal yang diuji justru berpotensi menimbulkan berita-berita palsu (hoaks) seputar hasil pemilu.
Hal ini menurut para pemohon akan menambah beban pelaksanaan pemilu bagi penyelenggara pemilu maupun aparat hukum, serta dapat menyulitkan dalam menciptakan tujuan pemilu yang damai, tertib, adil, transparan, dan demokratis.
Kendati demikian Mahkamah justru menilai permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum, sehingga aturan yang diujikan tetap dinyatakan konstitusional atau tidak bertentangan dengan UUD 1945.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Suara.com
Rupiah diperkirakan melemah hingga Rp18.500 per dolar AS pada akhir November 2026 akibat konflik global dan tekanan fiskal.
Salju lebat mengisolasi Desa Kitashiobara di Fukushima, Jepang. Sebanyak 500 wisatawan dan 950 warga sempat terjebak.
UMK Kulon Progo 2027 diusulkan naik 5%-7%. Depekab melibatkan empat unsur dan mengejar tenggat penetapan 25 November 2026.
Lansia 68 tahun terseret air bah saat menyeberangi sungai di Karanganyar usai panen padi. Korban berhasil diselamatkan dalam kondisi sadar.
Pemprov Jateng mengusulkan anggaran Rp10 miliar pada 2027 untuk memperbaiki jalan Karimunjawa-Kemujan demi mendukung pariwisata.
Dedi Mulyadi menemui Prabowo di Hambalang bersama elite Gerindra. Pertemuan berlangsung saat persiapan pengajuan dua calon wapres.