Prabowo Temui Megawati, Ini Isi Pembicaraan di Teuku Umar
Prabowo menemui Megawati di Teuku Umar untuk takziah Guruh Soekarnoputra. Keduanya juga berbincang soal bangsa dan negara.
Prabowo Subianto menyambut Megawati Soekarnoputri saat pertandingan pencak silat Asian Games 2018, Rabu (29/8/2018). /Suara.com-Ria Rizki
Harianjogja.com, BANTEN--Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meminta kaddernya bersikap tegas, terutama jika ada petugas pemilu yang tidak memberikan hak pilih kepada warga negara Indonesia (WNI). Menurutnya, para kader harus berani bersuara.
"WNI yang memenuhi syarat sebagai pemilih, memiliki hak untuk memilih saat pemilu dan tidak golput. Hak dan kewajiban itu telah diatur dalam konstitusi, yakni UUD NRI 1945," kata Megawati pada Rapat Koordinasi Pemenangan Pemilu Anggota Legislatif dan Pemilu Presiden di DPD PDI Perjuangan Banten di Serang, Senin (15/4/2019), seperti dikutip melalui siaran persnya.
Megawati juga mengingatkan kepada para kadernya agar benar-benar memahami aturan yang sudah ditetapkan dalam konstitusi, undang-undang, hingga peraturan KPU.
"Setiap warga negara punya hak yang sama di mata hukum. Jadi, kalau ada pemilih tidak diberikan hak memilih, boleh mengadu. Untuk apa kita masuk parpol kalau tidak membela kebenaran?" tegas Megawati.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menambahkan bahwa PDI Perjuangan mendorong agar hak memilih dan dipilih yang dijamin konstitusi benar-benar dilaksanakan.
"Siapa pun warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih agar hak pilihnya diberikan. Jika tidak ada atau tidak diberikan form C6 [formulir undangan], bisa datang ke TPS dengan membawa KTP," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : antara
Prabowo menemui Megawati di Teuku Umar untuk takziah Guruh Soekarnoputra. Keduanya juga berbincang soal bangsa dan negara.
Kejagung menyebut kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi tata kelola MBG mencapai sekitar Rp10 triliun berdasarkan penghitungan BPKP.
Sebanyak 40 KDMP di Sleman sudah beroperasi hingga September 2026, sedangkan 46 lainnya masih berproses menjalankan unit usaha.
Bansos beras 30 kg kembali disalurkan Oktober-Desember 2026 untuk 33,24 juta penerima. Cek status penerima menggunakan NIK.
Ombudsman RI mengungkap dugaan pungli Rp150.000 per minggu di Lapas Cibinong. Lima pejabat struktural lapas kemudian dinonaktifkan.
Pemprov Jateng memperluas program Satu OPD Satu Desa Dampingan yang kini menjangkau 641 desa untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan.