Susunan Kabinet Prabowo-Sandi Baru dari PKS dan PAN, Bagaimana Kader 3 Parpol Lainnya?

John Andhi Oktaveri
John Andhi Oktaveri Senin, 01 April 2019 20:37 WIB
Susunan Kabinet Prabowo-Sandi Baru dari PKS dan PAN, Bagaimana Kader 3 Parpol Lainnya?

Direktur Komunikasi dan Media Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Hashim Sujono Djojohadikusumo (tengah), menjawab pertanyaan wartawan di Kantor KPU, Jakarta, Senin (11/3/2019). Kedatangan Hashim didampingi anggota BPN Prabowo-Sandi untuk melaporkan adanya dugaan Daftar Pemilih Tetap (DPT) ganda dalam Pemilu 2019./ANTARA-Reno Esnir

Harianjogja.com, JAKARTA-- Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 belum dilaksanakan, namun rencana penyusunan kabinet pasnagan calon Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sudah beredar. Direktur Komunikasi dan Media Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan Prabowo-Sandi, Hashim Djojohadikusumo mengaku telah ada kesepakatan dengan PAN dan PKS soal komposisi menteri kabinet kalau memenangkan Pilpres 2019.

"Kami kan sudah sepakat dengan PAN ada tujuh menteri, enam untuk PKS," kata Hashim kepada wartawan, Senin (1/4/2019). Hanya saja dia tidak menjelaskan mengapa baru dua parpol yang dibahas terkait komposisi menteri kabinet.

Paslon Capres Prabowo-Sandi tidak hanya didukung oleh PAN dan PKS, namun juga didukung oleh Partai Demokrat , Gerindra dan Partai Berkarya.

Menurut Hashim, pembagian jatah kursi menteri untuk masing-masing partai tersebut masih dalam tahap diskusi. Karena itu belum ada posisi apa untuk siapa.

Adik kandung Prabowo itu juga menjelaskan terkait nama-nama dan kesepakatan jatah kursi ini merupakan hasil diskusi antara dirinya dengan sang kakak.

“Hasil diskusi ini yang akan disampaikan kepada parpol pengusung untuk kemudian meminta persetujuan. Saya kira itu antara kakak saya (Prabowo) dengan saya yah. Partai lain masih diskusi," katanya.

Sementara itu, menyinggung jatah kursi menteri untuk Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, Hashim mengaku belum bisa memastikan.

Seperti yang dinyatakan sebelumnya, kecuali untuk PKS dan PAN, jatah kursi untuk parpol koalisi lain termasuk Demokrat hingga saat ini belum mencapai kesepakatan.

"Demokrat belum definitif, AHY masih dipertimbangkan (untuk jadi menteri)," ujar Hashim.

Kendati demikian, Hashim tidak menjelaskan lebih rinci pertimbangan pembagian jatah menteri antara parpol koalisi yang dia lakukan bersama kakaknya itu.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia

Share

Nina Atmasari
Nina Atmasari Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online