Gibran Mundur, Rapat Paripurna DPR Bahas HMP Dibatalkan
DPR membatalkan rapat paripurna pembahasan hak menyampaikan pendapat terkait pemakzulan Gibran setelah Wapres menyerahkan surat pengunduran diri.
Cholid Mahmud. /Ist-DPD RI.
Harianjogja.com, JOGJA--Masyarakat perlu memahami Hak Asasi Manusia (HAM) secara bijak agar tetap sejalan dengan sila dalam Pancasila. Banyak kelompok yang memperjuangkan HAM namun kadang kurang sejalan dengan Pancasila seperti halnya sila kedua.
Hal itu disampaikan oleh Anggota MPR RI Cholid Mahmud dalam diskusi dan sosialisasi MPR bersama ratusan pegiat parenting di Kantor DPD RI DIY, Minggu (24/3/2019). Ia mengajak masyarakat memahami pentingnya memikirkan pendidikan keluarga mulai dari awal membina rumah tangga dengan tidak menunda berkeluarga.
"Kita perlu memaknai HAM secara benar dan bijak. Di sisi lain, menang secara ideologis, politis dan konseptual, tetapi seringkali sila kedua [pancasila] agak dikesampingkan sebagai salah satu sila yang sebenarnya mengatur HAM," terangnya dalam rilis yang dikirim kepada Harian Jogja, Senin (25/3/2019).
Salah satu gerakan yang seringkali menjadikan HAM sebagai pijakan adalah menunda berkeluarga atau menyelewengkan makna keluarga. Gerakan ini cenderung hanya terbatas pada tempat kepuasan seksual yang saat ini sering diangkat ke permukaan isunya karena beragam kelompok kepentingan. Oleh karena, Cholid menegaskan gerakan ini perlu diwaspadai oleh masyarakat karena selain mendistorsi makna keluarga, juga mengancam keberlangsungan manusia dan keluarga. Di sisi lain, ini jelas tidak sejalan dengan sila ke-2 pancasila.
"Karena konsep HAM sering dianggap berasal dari paham individualisme dan liberalisme yang secara ideologis tidak diterima. Saat ini muncul upaya untuk menunda berkeluarga dan gerakan mendistorsi makna keluarga, ini perlu diwaspadai karena akan mengancam keberlangsungan manusia dan keluarga," katanya.
Ia menambahkan dalam bernegara kaitannya dengan HAM secara tegas telah diatur dalam UUD 1945 dalam perubahan yang kedua mencantumkan beberapa pasal yang strategis dan mendasar. Dalam pasal-pasal tersebut telah dinyatakan, berkaitan dengan hak antara lain hak hidup setiap orang serta hak mempertahankan hidup dan kehidupannya.
"Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melangsungkan keturunannya. Lalu setiap anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, Kemudian setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya serta setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya," katanya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
DPR membatalkan rapat paripurna pembahasan hak menyampaikan pendapat terkait pemakzulan Gibran setelah Wapres menyerahkan surat pengunduran diri.
Prabowo menghormati pengunduran diri Gibran sebagai Wapres dan mengapresiasi pengabdiannya selama dua tahun menjalankan tugas pemerintahan.
Justin Hubner mengungkap Persija pernah menawar dirinya 2 juta euro atau sekitar Rp40 miliar. Fortuna Sittard menolak proposal tersebut.
Empat presiden Indonesia pernah memimpin tanpa wakil presiden. Simak sejarah kekosongan jabatan pada era Soekarno hingga Megawati.
Cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan di Sleman mencapai 36,68%. Pemkab menargetkan perlindungan 360.000 pekerja pada 2029.
Dukuh Karangasem, Sunarman, terseret kasus korupsi balai kalurahan. Lurah menyiapkan proses penonaktifan setelah penetapan tersangka.