Bakom RI Tegaskan Pemerintah Lawan Segala Bentuk Tindakan Makar
Bakom RI menanggapi dugaan penyadapan Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh nasional. Pemerintah menegaskan akan melawan tindakan makar.
Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto di depan pendukung. /Suara.com-Ria Rizki
Harianjogja.com, JAKARTA - Calon Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto kembali menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada saat debat Capres kedua terkait dirinya menguasai sekira 220.000 hektare lahan milik negara dengan sistem Hak Guna Usaha (HGU) di Kalimantan Timur.
Menurut Prabowo, tudingan tersebut salah, ia menegaskan bahwa jumlah lahan yang dikuasainya hampir 400.000 hektare.
"Saudara sekalian, ada yang permasalahkan, saya sebagai pengusaha katanya saya menguasai tanah 220.000 hektare lahan di Kaltim. Itu salah. Luasnya adalah hampir 400.000 hektare," ungkap Prabowo pada saat Pembekalan Manggala Relawan, di Padepokan Pencak Silat TMII, Jakarta Timur, Jumat (15/3/2019).
Eks Danjen Kopassus itu mengatakan, kepemilikan lahan tersebut sudah dijelaskan kepada publik. Dengan begitu, dia menegaskan siap kapanpun jika lahan tersebut diambil kembali oleh negara untuk kepentingan rakyat Indonesia dan bukan untuk kepentingan asing.
"Saya sudah katakan di depan televisi, disaksikan oleh puluhan juta, ratusan juta orang, bahwa setiap saat negara meminta kembali tanah itu, dengan segera saya serahkan kembali," tuturnya.
Prabowo berjanji, jika dirinya terpilih sebagai presiden, dalam kurun waktu 10 hari pasca-pelantikan, ia siap menyerahkan mayoritas saham di tanah HGU yang dia kuasai untuk rakyat Indonesia.
"Sekarang saya memutuskan paling lambat 10 hari setelah saya dilantik [jadi Presdien0, saham-saham dalam perusahaan-perusahaan saya yang mengusai HGU mayoritasnya akan saya serahkan kepada rakyat Indonesia. Saya sejak umur 18 tahun, sudah tandatangan siap mati untuk republik ini. Jangankan harta, jiwa raga saya milik bangsa Indonesia," kata Prabowo.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Okezone.com
Bakom RI menanggapi dugaan penyadapan Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh nasional. Pemerintah menegaskan akan melawan tindakan makar.
FIPGB menyoroti pembatasan gas oleh PGN yang dinilai membuat industri tak sepenuhnya menikmati harga LNG US$13 per MMBTU hingga akhir 2026.
Pemerintah menargetkan revisi keempat aturan DHE SDA rampung akhir November 2026, termasuk relaksasi konversi valas ke rupiah hingga 100%.
Gunung Semeru kembali erupsi pada Jumat sore dengan awan panas guguran sejauh 5 km ke arah tenggara. BPBD Lumajang memperketat pemantauan.
DPRD Sleman mendorong pengembangan wisata Kaliurang secara terintegrasi dengan pembenahan fasilitas, pelibatan UMKM, dan perlindungan lingkungan.
BPOB menggandeng influencer India untuk mempromosikan destinasi wisata Jogja dan Jawa Tengah melalui kunjungan 2–6 November 2026.